Krisis Kehutanan di Indonesia dan Dampaknya terhadap Lingkungan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas hutan terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Keanekaragaman hayati hutan Indonesia sangat tinggi. Lebih dari 13.000 pulau yang membentang di garis khatulistiwa dan lebih dari 5.000 km dari timur ke barat menjadi rumah bagi hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia, mencakup sekitar 109 juta hektar atau 56% dari daratan Indonesia. Kekayaan alam ini, terutama hutan, menjadi aset berharga Indonesia.

Data WALHI menunjukkan penurunan luas hutan Indonesia sebesar 2,7 juta hektar setiap tahunnya. Luas hutan yang awalnya sekitar 180 juta hektar telah berkurang hingga 72%, tersisa 35,5 juta hektar. Penurunan drastis ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara penyebab utama pemanasan global, menempati peringkat ketiga setelah Amerika Serikat dan China. Penggundulan hutan berkontribusi hingga 18% terhadap pemanasan global, angka yang lebih tinggi daripada emisi dari sektor transportasi. Laporan FWI (2002) dan Departemen Kehutanan (2003) mencatat laju kerusakan hutan yang mengkhawatirkan, mencapai 1,7 juta hektar dan 3,4 juta hektar per tahun.

Kerusakan hutan yang signifikan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh illegal logging. Praktik illegal logging telah menyebabkan jutaan hektar hutan hilang di hampir seluruh wilayah Indonesia, terutama di Kalimantan, Sumatra, dan Papua. Di Kalimantan Timur, misalnya, diperkirakan 2 juta m³ kayu diekspor secara ilegal ke Sabah, Malaysia pada tahun 2001-2002. Departemen Kehutanan memperkirakan penyelundupan skala besar melalui Tarakan mencapai 1,2 juta m³ per tahun, ditambah penyelundupan skala kecil dan melalui jalur darat. Meskipun demikian, ekspor produk kayu Indonesia, khususnya furnitur kayu, tetap menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik (data September 2001). Kelemahan penegakan hukum dan praktik korupsi menjadi faktor utama yang memungkinkan illegal logging terus terjadi.

Illegal logging menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia. Bank Dunia memperkirakan kerugian negara mencapai 600 juta dolar AS per tahun hanya dari pajak yang tidak disetor. Kerugian sebenarnya jauh lebih besar, termasuk penurunan harga produk kayu legal akibat persaingan dengan produk ilegal dan kerusakan lingkungan yang tak terukur. Perkiraan kerugian mencapai US$ 3,5 miliar (sekitar Rp. 30 triliun) per tahun, dengan hanya sekitar Rp. 300 miliar yang berhasil diselamatkan. Perdagangan kayu ilegal menciptakan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, sehingga membutuhkan tanggung jawab bersama dari negara produsen dan konsumen. Pasar Eropa, sebagai konsumen utama, dinilai gagal menerapkan aturan yang efektif untuk menekan impor kayu ilegal.

Praktik illegal logging menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat signifikan bagi Indonesia. Perkiraan kerugian negara mencapai 600 juta dolar AS per tahun hanya dari pajak yang tidak disetor, menurut Bank Dunia. Angka ini belum termasuk nilai kerusakan hutan yang terus bertambah dan tak terkendali. Harga produk kayu legal juga tertekan akibat persaingan dengan produk ilegal yang lebih murah. Total kerugian yang ditanggung pemerintah Indonesia diperkirakan mencapai US$ 3,5 miliar (sekitar Rp. 30 triliun) per tahun, dengan hanya sekitar Rp. 300 miliar yang berhasil diselamatkan setiap tahunnya. Kerugian ini juga mencakup dampak terhadap keseimbangan suplai dan permintaan kayu di pasar global.

Untuk mengatasi masalah illegal logging dan dampak negatifnya, Indonesia menjalin kerjasama dengan Uni Eropa melalui program FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade). Kerjasama ini dianggap penting karena illegal logging merupakan kejahatan transnasional yang membutuhkan upaya bersama antar negara. Negara-negara Eropa, sebagai konsumen utama hasil hutan tropis, dinilai telah gagal menerapkan aturan yang efektif untuk menekan impor kayu ilegal. Oleh karena itu, kerjasama dengan Uni Eropa diharapkan dapat membantu penyelamatan hutan tropis dan perbaikan tatanan struktural serta kebijakan sektor kehutanan di Indonesia. Salah satu bentuk kerjasama yang diusulkan adalah pengembangan kesepakatan kemitraan sukarela (Voluntary Partnership Agreement/VPA) antara Uni Eropa dengan Indonesia.

Pada September 2001, di Bali, Indonesia, berlangsung pertemuan tingkat menteri untuk membahas program FLEGT. Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Bali yang menekankan pentingnya peningkatan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral antar negara, khususnya negara berkembang di Asia, untuk memberantas illegal logging. Pertemuan tersebut mengusulkan perjanjian bilateral yang bersifat sukarela antara negara-negara produsen kayu (mitra FLEGT) dan Uni Eropa, guna mendorong pengembangan VPA. Inisiatif aktif Komisi Eropa dalam mengurangi perdagangan kayu ilegal diharapkan dapat memperbaiki situasi kehutanan Indonesia secara signifikan.

Skripsi Muhammad Nur Fajrin (2010) membahas kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan hutan untuk mengurangi emisi karbon global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan lingkungan akan semakin kompleks di masa mendatang dan mengkaji kebijakan pemerintah dalam penanganan illegal logging, pencegahan kebakaran hutan, dan rehabilitasi hutan sebagai langkah positif. Skripsi ini berbeda dengan penelitian yang diusulkan karena fokusnya pada kebijakan pemerintah satu negara dan dampaknya pada lingkungan, bukan kerjasama internasional. Penelitian ini akan lebih fokus pada kerjasama FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa dalam mengatasi illegal logging.

Skripsi Mimi Ekayanti (2010) meneliti transformasi isu lingkungan hidup dalam perspektif politik dan keamanan global. Penelitian ini mengkaji bagaimana isu lingkungan hidup bertransformasi menjadi isu politik sejak tahun 1950-an dan masuk ke dalam konsep keamanan non-tradisional. Skripsi ini membahas KTT Bumi di Kyoto dan Kopenhagen sebagai wujud komitmen internasional. Persamaan dengan penelitian yang diusulkan adalah sama-sama menyoroti ancaman lingkungan dan kerjasama internasional. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian; penelitian ini akan meneliti secara mendalam kerjasama FLEGT Indonesia-Uni Eropa dalam mengatasi illegal logging, bukan hanya transformasi isu lingkungan menjadi isu politik.

Penelitian ini menggunakan konsep illegal logging yang didefinisikan secara luas sebagai pelanggaran dalam kegiatan kehutanan, meliputi perizinan, operasi, produksi, pengangkutan, tata usaha, pengolahan, dan pemasaran. Definisi sempitnya hanya mencakup penebangan kayu secara liar. Sementara itu, legal logging didefinisikan sebagai kegiatan penebangan hutan yang legal dan resmi dengan izin dari pemerintah, ditandai dengan adanya HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Namun, pengawasan pemerintah terhadap legal logging pun masih memiliki kelemahan dan berpotensi terjadi maladministrasi.

Penelitian ini juga menggunakan kerangka konseptual environmental security dan environmental politics. Environmental security melihat kerusakan lingkungan sebagai ancaman nyata terhadap keamanan manusia, stabilitas politik, dan keamanan negara, yang dapat memicu konflik antar negara atau sebaliknya mendorong kerjasama. Environmental politics berkaitan dengan politik penguasaan dan pemilikan sumber daya alam dan perdagangan produknya, melibatkan kekuatan pasar, kebijakan pemerintah, dan perjuangan berbagai pihak untuk keadilan dan kelestarian lingkungan. Konsep-konsep ini digunakan untuk menganalisis dampak kerjasama FLEGT terhadap illegal logging di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif mengumpulkan data berupa cerita rinci dari responden dan data referensi, yang disajikan apa adanya sesuai dengan bahasa dan pandangan responden serta referensi buku yang digunakan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, serta karakteristik dari gejala atau masalah yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan 'bagaimana', berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti.

Materi penelitian difokuskan pada kerjasama program FLEGT Uni Eropa dengan Indonesia dalam penanganan illegal logging, serta dampak perkembangannya terhadap sektor terkait di Indonesia. Pembatasan ini bertujuan untuk menghindari pelebaran fokus yang tidak terarah. Penelitian ini membatasi periode waktu pada tahun 2001 hingga 2012. Periode sebelum tahun 2005 digunakan sebagai pembanding sebelum kerjasama FLEGT dimulai, sementara periode 2005-2012 digunakan untuk membandingkan perkembangan setelah kerjasama tersebut dilaksanakan.

Variabel penelitian diidentifikasi dari judul 'Dampak Program FLEGT Uni Eropa Terhadap Perkembangan Illegal Logging di Indonesia'. Judul ini menunjukkan dua variabel utama yang akan dianalisis, yaitu: Program FLEGT Uni Eropa dan perkembangan illegal logging di Indonesia. Analisis akan meneliti bagaimana Program FLEGT, sebagai variabel independen, berpengaruh terhadap perkembangan illegal logging di Indonesia sebagai variabel dependen. Penelitian ini akan mengkaji hubungan sebab-akibat antara program kerjasama FLEGT dan tingkat illegal logging di Indonesia.