Evaluasi Penyusunan Anggaran Biaya Medical Karyawan PT Pertamina (Persero) MOR I Medan

Bagian latar belakang diawali dengan penjelasan tentang semakin ketatnya persaingan antar perusahaan. Untuk bertahan, perusahaan perlu memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja kepada karyawannya. Hal ini penting agar karyawan dapat menjalankan tugas tanpa kekhawatiran akan kesehatan mereka, sehingga produktivitas perusahaan dapat meningkat. Pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja ini merupakan suatu kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan, termasuk UU No. 1 Tahun 1970, UU No. 21 Tahun 2003 (yang meratifikasi Konvensi ILO No. 81), dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan tersebut secara jelas mengatur mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja, mewajibkan perusahaan menyediakan jaminan kesehatan bagi karyawan selama mereka bekerja. Biaya medical yang dikeluarkan perusahaan sebagai bagian dari jaminan tersebut perlu diawasi dengan membandingkan biaya aktual dengan anggaran yang telah disusun, guna mendeteksi penyimpangan yang mungkin terjadi. Proses pengawasan ini sangat krusial untuk memastikan efisiensi pengeluaran perusahaan dalam hal biaya kesehatan karyawan.

Salah satu biaya signifikan yang dikeluarkan perusahaan adalah biaya medical. Pengeluaran ini didasarkan pada peraturan pemerintah yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, dibutuhkan perencanaan dan pengawasan yang cermat terhadap biaya medical. Penulis tertarik untuk melakukan evaluasi penyusunan anggaran biaya medical di PT Pertamina (Persero) MOR I Medan, yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan arahan yang jelas dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan melakukan evaluasi ini, diharapkan dapat diketahui apakah prinsip efisiensi telah tercapai dalam pengelolaan biaya medical. Anggaran berfungsi sebagai alat pengawasan, membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Perbandingan ini akan menunjukkan penyimpangan yang mungkin terjadi, menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan efisiensi di masa mendatang. Evaluasi ini penting untuk menjamin penggunaan sumber daya perusahaan secara optimal dan bertanggung jawab.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses penyusunan anggaran biaya medical di PT Pertamina (Persero) MOR I Medan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik tentang cara perusahaan menyusun anggaran biaya medical dan bagaimana melakukan pengawasan yang efektif. Hasil penelitian juga dapat menjadi aplikasi praktis dari ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa studi di D III Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Dengan memahami bagaimana perusahaan besar seperti PT Pertamina mengelola anggaran biaya medical, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga, baik untuk kalangan akademis maupun praktisi di bidang manajemen keuangan. Hasil evaluasi ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi kepada karyawan untuk mengoptimalkan produktivitas kerja, karena kepastian akan jaminan kesehatan memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada praktik manajemen keuangan yang lebih efisien dan efektif di perusahaan-perusahaan, khususnya di sektor energi.

Bagian rumusan masalah menjabarkan pentingnya perencanaan dan pengawasan yang cermat dalam mengelola biaya medical di PT Pertamina (Persero) MOR I Medan. Pengelolaan yang efektif dan efisien akan sangat membantu manajemen perusahaan mencapai tujuannya. Rumusan masalah ini menekankan pada pentingnya analisis terhadap proses penyusunan anggaran biaya medical agar perusahaan dapat beroperasi secara optimal. Keberhasilan dalam mengelola biaya medical akan berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan secara keseluruhan. Sehingga, penelitian ini difokuskan pada bagaimana perusahaan melaksanakan perencanaan dan pengawasan anggaran biaya medical untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Hal ini juga mencakup bagaimana pengembangan wawasan mengenai cara perusahaan menyusun anggaran biaya medical serta bagaimana penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama masa studi di D III Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan mengenai cara perusahaan melakukan penyusunan anggaran biaya medical. Penelitian ini juga berfungsi sebagai aplikasi praktis dari ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama masa studi di D III Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menerapkan pengetahuan teoritis tentang manajemen keuangan dalam konteks riil pengelolaan anggaran biaya medical di sebuah perusahaan besar. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perusahaan, baik dari sisi pemahaman proses penyusunan anggaran, maupun dari aspek pengawasan dan pengendalian biaya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan anggaran biaya medical, sehingga dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman bagi perusahaan lain dalam melakukan pengelolaan yang lebih efisien dan efektif. Hasilnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi perusahaan dan lingkungan kerjanya.

Sejarah PT Pertamina bermula dari perebutan kembali lapangan minyak di Sumatera Utara oleh pejuang Indonesia dari pihak Jepang pada September 1985. Perebutan ini mengakibatkan tambang minyak di Pangkalan Berandan, Rantau, Kuala Simpang, dan Aceh Timur dikuasai Indonesia. Hampir bersamaan, Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia (PTMNRI) didirikan sebagai perusahaan minyak nasional pertama. Informasi yang diberikan di dokumen ini hanya menyebutkan tahun 1985 sebagai titik awal perebutan, namun tidak menjelaskan secara detail kronologi dan konteks geopolitik yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Dokumen hanya mencatat bahwa peristiwa ini menjadi cikal bakal berdirinya perusahaan minyak nasional Indonesia. Informasi lebih lanjut terkait detail peristiwa dan dampaknya terhadap perkembangan industri perminyakan di Indonesia pada masa itu, masih membutuhkan rujukan tambahan di luar dokumen yang tersedia. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya peristiwa ini sebagai tonggak awal kepemilikan minyak nasional Indonesia.

Setelah pembentukan PTMNRI, terdapat beberapa perubahan nama dan struktur organisasi perusahaan. Pada tanggal 15 Oktober 1957, Menteri Perdagangan dan Industri mengesahkan pembentukan PT. ETMSU. Kemudian, untuk menegaskan status perusahaan sebagai milik nasional, nama perusahaan diubah menjadi PT Perusahaan Milik Nasional (PT Permina) pada 10 Desember 1957, selanjutnya menjadi PN Permina. Perubahan nama ini juga mencerminkan strategi perusahaan untuk menonjolkan statusnya sebagai perusahaan nasional, bukan perusahaan daerah. Dokumen menyebutkan tahun 1961 terdapat beberapa perusahaan minyak dan gas milik negara, termasuk PN PERMINA (ex PT. PERMINA), PN PERATAMIN, dan PN PERTAMIGAN. Ini menunjukkan adanya konsolidasi dan perkembangan usaha perminyakan di Indonesia pada masa tersebut. Penjelasan lebih lanjut mengenai proses penggabungan dan reorganisasi perusahaan minyak dan gas milik negara pada masa itu kurang tercakup secara detail dalam dokumen ini.

Dokumen menjelaskan perkembangan PT Pertamina yang mencakup perluasan area eksplorasi dan produksi, hingga pemisahan kegiatan hulu dan hilir. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971, PN PERTAMINA berubah menjadi PERTAMINA (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara). Pada 25 Juni 2001, UPPDN I diubah menjadi Unit Pemasaran I (Upms-I), sehingga nama lengkapnya menjadi PT. Pertamina (Persero) Upms-I Medan atau PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran I. Pada 10 Desember 2005, PT Pertamina meluncurkan logo baru dengan semangat 'Selalu hadir Melayani'. Informasi ini menggambarkan perjalanan panjang PT Pertamina dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tuntutan industri. Dokumen ini kurang detail menjelaskan proses reorganisasi dan strategi bisnis yang mendasari perubahan tersebut. Informasi yang diberikan lebih berfokus pada perubahan nama dan struktur organisasi, tanpa penjelasan mendalam terkait faktor pendorong dan dampak dari setiap perubahan yang terjadi.

Proses penyusunan anggaran di PT Pertamina, menurut dokumen, menggunakan pendekatan campuran, menggabungkan metode top-down dan bottom-up. Proses dimulai dari usulan setiap unit usaha. Usulan-usulan ini kemudian dievaluasi oleh komisi anggaran sebelum akhirnya disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pendekatan campuran ini mengindikasikan adanya partisipasi dari berbagai level dalam proses perencanaan anggaran, memungkinkan pertimbangan yang lebih komprehensif dan memperhitungkan kondisi spesifik di setiap unit usaha. Dokumen tidak menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme top-down dan bottom-up diintegrasikan dalam praktiknya. Informasi yang diberikan hanya menyebutkan penggunaan pendekatan campuran tanpa menjelaskan proporsi atau bobot masing-masing metode dalam keseluruhan proses penyusunan anggaran. Detail mekanisme dan prosedur dalam setiap tahapan proses masih perlu dijelaskan lebih lanjut.

Meskipun terdapat proses penyusunan anggaran, pelaksanaan pengawasan anggaran masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan penguasaan teknologi informasi. Keterbatasan ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pengawasan. Selain itu, revisi anggaran tidak diperbolehkan. Hal ini kurang ideal karena pengawasan yang efektif memerlukan fleksibilitas untuk menyesuaikan anggaran dengan perubahan kondisi perusahaan dan lingkungan bisnis yang dinamis. Ketidakmampuan untuk merevisi anggaran dapat menyebabkan anggaran menjadi kaku dan tidak mampu merespon perubahan yang terjadi, sehingga dapat mengakibatkan penyimpangan dan inefisiensi. Dokumen ini tidak menjelaskan secara detail jenis teknologi informasi apa yang kurang memadai dan bagaimana keterbatasan tersebut berdampak pada proses pengawasan. Lebih lanjut, dokumen juga tidak menjabarkan bagaimana sistem pengawasan saat ini dijalankan.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup jumlah karyawan PT Pertamina (Persero) MOR I Medan yang sakit pada tahun 2012 hingga 2014. Data ini dibagi menjadi karyawan rawat jalan dan rawat inap. Pada tahun 2012, tercatat 1.021 karyawan yang sakit sepanjang tahun. Angka ini meningkat menjadi 1.127 orang pada tahun 2013. Peningkatan ini dikaitkan dengan musim pancaroba yang panjang, sehingga daya tahan tubuh karyawan banyak yang terganggu. Dokumen ini hanya memberikan data jumlah total karyawan yang sakit tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis penyakit, tingkat keparahan, durasi perawatan, atau biaya pengobatan yang dikeluarkan. Informasi tambahan mengenai distribusi usia, jenis kelamin, atau jabatan karyawan yang sakit juga tidak tersedia dalam dokumen ini. Data yang diberikan bersifat agregat dan tidak memberikan informasi yang detail untuk analisis yang lebih mendalam.

Meskipun data jumlah karyawan sakit digunakan sebagai dasar pertimbangan, proses penyusunan anggaran biaya medical di PT Pertamina (Persero) MOR I Medan tetap dilakukan secara tahunan. Data jumlah karyawan sakit pada bulan November dan Desember digunakan sebagai antisipasi untuk perhitungan anggaran pada bulan Maret tahun berikutnya. Sistem antisipasi ini menunjukkan adanya upaya untuk mempertimbangkan tren dan proyeksi kebutuhan anggaran di masa mendatang. Akan tetapi, dokumen tidak menjelaskan detail bagaimana data antisipasi ini diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses penyusunan anggaran tahunan. Lebih lanjut, dokumen juga tidak menjelaskan metode peramalan atau teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi kebutuhan biaya medical di masa mendatang. Proses penganggaran yang dilakukan pada dasarnya tetap bersifat tahunan, meskipun ada mekanisme antisipasi berdasarkan data bulanan.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa PT Pertamina menggunakan pendekatan campuran (top-down & bottom-up) dalam penyusunan anggaran. Proses dimulai dari usulan setiap unit usaha, lalu dievaluasi dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, pelaksanaan pengawasan anggaran masih menghadapi kendala keterbatasan penguasaan teknologi informasi. Lebih lanjut, revisi anggaran tidak diperbolehkan, padahal fleksibilitas dalam revisi anggaran merupakan syarat penting untuk keberhasilan pengawasan, terutama dalam menghadapi dinamika lingkungan perusahaan. Kesimpulan ini menyoroti adanya celah antara proses penyusunan dan pengawasan anggaran yang masih perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal. Proses pengambilan keputusan anggaran, meskipun melibatkan berbagai unit usaha, tampaknya masih kurang fleksibel dalam merespon perubahan yang terjadi. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan fleksibilitas dalam revisi anggaran sangat penting untuk perbaikan sistem manajemen anggaran biaya medical di PT Pertamina.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran diberikan untuk meningkatkan pengelolaan anggaran biaya medical di PT Pertamina (Persero) MOR I Medan. Saran utama adalah penggunaan model simulasi anggaran yang memanfaatkan metode kuantitatif dan biaya standar untuk perhitungan anggaran. Penggunaan model simulasi dapat membantu dalam memprediksi kebutuhan anggaran dengan lebih akurat dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi pengeluaran biaya medical. Metode kuantitatif dan biaya standar dapat memberikan landasan yang lebih objektif dalam menentukan besarnya anggaran. Selain itu, peningkatan kapabilitas teknologi informasi juga sangat disarankan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi proses pengawasan anggaran. Peningkatan sistem teknologi informasi dapat membantu dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, pengawasan anggaran dapat dilakukan secara real-time dan memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap penyimpangan atau perubahan yang terjadi. Peningkatan sistem teknologi informasi juga dapat mengurangi kendala yang dihadapi dalam pengawasan anggaran seperti yang diuraikan pada kesimpulan.