Dampak Privatisasi Terhadap Pengelolaan Air dan Potensi Konflik

Dokumen diawali dengan kutipan Ismail Serageldin, mantan Wakil Presiden Bank Dunia, yang memprediksi konflik di masa depan akan dipicu oleh masalah air. Hal ini ditekankan karena peran krusial air bagi kehidupan manusia dan negara. Negara-negara di Afrika yang kekurangan air, seperti Kongo, Liberia, Zimbabwe, dan Ethiopia, dibandingkan dengan negara-negara termiskin di dunia, menunjukkan korelasi antara ketersediaan air dan kemiskinan. Meskipun ketersediaan air bukan satu-satunya faktor penentu kemajuan negara, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai sangat penting untuk mendukung kualitas hidup dan pembangunan sumber daya manusia. Kegagalan dalam penyediaan air yang memadai kerap menghambat roda pemerintahan di negara-negara miskin tersebut. Contoh kasus privatisasi air di Johannesburg, Afrika Selatan, yang mengakibatkan air tidak sehat, akses terbatas, harga mahal, dan wabah kolera, digunakan untuk mengilustrasikan potensi dampak negatif dari kebijakan privatisasi air.

Dokumen menjelaskan latar belakang privatisasi air di Indonesia, dimulai dengan perubahan Undang-Undang 1/1967 yang membuka peluang bagi investasi asing hingga 49% di sektor publik, termasuk sektor air. Sebelum privatisasi, air dianggap sebagai 'Non Free Commodity', dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Namun, dengan argumen bahwa pengelolaan negara kurang menguntungkan, pemerintah membuka jalan bagi privatisasi air. Kinerja buruk BUMN seperti PDAM, PLN, dan Telkom, yang ditandai oleh manajemen yang buruk dan defisit anggaran, seringkali dijadikan pembenaran untuk privatisasi. Hanya 20% dari 300 PDAM yang memiliki neraca keuangan stabil pada tahun 2001, menurut Kompas. Bank Dunia berperan besar dalam mendorong privatisasi, khususnya melalui Washington Consensus, yang merupakan pengembangan dari Structural Adjustment Program (SAP), menawarkan bantuan keuangan namun dengan syarat penerapan privatisasi. Bentuk privatisasi yang diusulkan adalah Private Sector Participation (PSP) atau Public Private Partnership (PPP).

Sejak tahun 1991, Bank Dunia aktif terlibat dalam sektor air Indonesia. Pinjaman sebesar 92 juta USD diberikan kepada PAM Jaya untuk memperbaiki infrastruktur, disertai dengan program SAP. Hal ini membuka jalan bagi perusahaan air swasta asing seperti Thames Water Overseas dan Suez di Jakarta, serta Cascal di Batam untuk beroperasi di Indonesia. Meskipun Bank Dunia menyatakan bahwa manajemen sumber daya air yang efektif harus memperlakukan air sebagai komoditas ekonomis dan partisipasi swasta akan meningkatkan efisiensi, kenyataannya harga air justru melonjak tinggi setelah privatisasi. Krisis ekonomi 1997 semakin memperburuk infrastruktur air di Indonesia. Bank Dunia kemudian menawarkan pinjaman tambahan melalui program WATSAL (Water Resources Sector Adjustment Loan) sebesar 300 juta USD pada tahun 1999, yang digelontorkan dalam tiga tahap, untuk merestrukturisasi sektor sumber daya air. WATSAL juga dikaitkan dengan desakan perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang didorong oleh Bank Dunia melalui program WATSAL, dianggap telah melegitimasi privatisasi air di Indonesia. Meskipun undang-undang baru tersebut mengatur pengelolaan air secara lebih terpadu dan mempertimbangkan fungsi konservasi serta penyelesaian konflik pemanfaatan air, dokumen ini berpendapat bahwa undang-undang tersebut lebih condong pada kepentingan ekonomis dan memudahkan keterlibatan swasta. Pembukaan Undang-Undang baru ini menimbang perlunya pengelolaan sumber daya air yang memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras, namun implementasinya dinilai cenderung mengarah pada liberalisasi air dan dominasi perusahaan swasta dalam menentukan harga. Dokumen ini menyimpulkan bahwa kebijakan Bank Dunia terkait privatisasi air telah diakomodasi oleh pemerintah Indonesia, dimulai dari indikasi dan tindakan privatisasi hingga legitimasinya melalui perubahan Undang-Undang, dengan bantuan perusahaan air swasta asing.

Dokumen ini menjabarkan peran signifikan Bank Dunia dalam mendorong privatisasi air di Indonesia. Mulai tahun 1991, Bank Dunia memberikan pinjaman kepada PAM Jaya (Perusahaan Air Minum Jakarta Raya) sebesar 92 juta USD untuk memperbaiki infrastruktur. Namun, pinjaman ini bukanlah tanpa syarat. Sebagai konsekuensi penerimaan dana tersebut, Pemerintah Indonesia harus menerapkan program Structural Adjustment Program (SAP) yang merupakan agenda utama Bank Dunia. Salah satu implementasi dari SAP adalah dukungan terhadap masuknya perusahaan air swasta asing ke Indonesia. Hal ini menandai awal keterlibatan intensif Bank Dunia dalam membentuk kebijakan sektor air di Indonesia dengan orientasi privatisasi. Perusahaan-perusahaan air swasta asing seperti Thames Water Overseas dan Suez (di Jakarta) dan Cascal (di Batam) menjadi pelopor dalam proses privatisasi ini. Kehadiran mereka menandai sebuah pergeseran dalam pengelolaan air dari pemerintah ke sektor swasta, sebuah strategi yang diyakini Bank Dunia akan meningkatkan efisiensi dan investasi.

Bank Dunia, melalui program kebijakan Washington Consensus (sekitar tahun 1990), mengembangkan prinsip dasar privatisasi yang diimplementasikan dalam SAP. Washington Consensus, yang bertujuan membantu negara-negara dunia ketiga mengatasi masalah ekonomi seperti kemiskinan, menjadikan privatisasi sebagai salah satu instrumen utamanya. Privatisasi di sektor air dianggap istimewa karena berbeda dengan privatisasi sektor lain. Di sektor air, bentuknya adalah Private Sector Participation (PSP) atau Public Private Partnership (PPP), berbeda misalnya dengan privatisasi di BULOG yang berubah menjadi Perum Bulog. Bank Dunia, melalui berbagai program, mendorong Indonesia untuk menerapkan model PSP atau PPP dalam pengelolaan air, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur air dan efisiensi pengelolaan. Namun, hasil yang dicapai ternyata berbeda dengan ekspektasi awal Bank Dunia.

Setelah krisis ekonomi 1997 yang berdampak buruk pada infrastruktur air Indonesia, Bank Dunia kembali menawarkan bantuan pinjaman yang lebih besar melalui program Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL) pada tahun 1998. Program WATSAL senilai 300 juta USD, dicairkan dalam tiga tahap selama 3,5 tahun, bertujuan untuk merestrukturisasi sektor sumber daya air di Indonesia. Namun, Bank Dunia menilai bahwa pemerintah belum memberikan perubahan yang cukup signifikan. WATSAL kemudian digunakan sebagai instrumen untuk mendorong perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Perubahan Undang-Undang ini, meskipun dimaksudkan untuk pengelolaan air yang lebih terpadu dan memperhatikan konservasi, dianggap oleh penulis sebagai langkah yang semakin melegalkan privatisasi air di Indonesia dan memudahkan peran swasta dalam pengelolaan sektor air. Bank Dunia, melalui berbagai program dan pinjamannya, berperan besar dalam mendorong dan membentuk kebijakan privatisasi air di Indonesia.

Dokumen menggunakan studi kasus privatisasi air di Johannesburg, Afrika Selatan, sebagai ilustrasi dampak negatif kebijakan ini. Setelah privatisasi, kualitas air menurun, akses menjadi terbatas, dan harga air menjadi tidak terjangkau. Akibatnya, ribuan orang kehilangan akses air bersih, memicu wabah kolera. Kasus ini menggambarkan potensi konsekuensi sosial dan kesehatan publik yang serius akibat kebijakan privatisasi air yang tidak terencana dengan baik dan kurang memperhatikan aspek keadilan dan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat. Pengalaman negatif ini menjadi perbandingan penting untuk menganalisis potensi dampak serupa di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, privatisasi air, yang dipicu oleh perubahan regulasi dan pengaruh Bank Dunia, mengakibatkan kenaikan harga air secara signifikan. Kenaikan harga ini membuat akses air bersih menjadi terbatas bagi sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan awal privatisasi yang seharusnya meningkatkan kualitas layanan dan memperluas akses air bersih. Penulis menyoroti bahwa liberalisasi sektor air oleh pihak swasta, yang di dorong oleh kebijakan privatisasi, justru menimbulkan ketidaksetaraan akses dan beban ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keadilan dari model privatisasi air yang diterapkan di Indonesia.

Meskipun Bank Dunia berargumen bahwa privatisasi air akan meningkatkan efisiensi, pelayanan, dan investasi dalam perluasan jasa penyediaan air, dokumen ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak terwujud di Indonesia. Bahkan, krisis ekonomi tahun 1997 memperburuk keadaan infrastruktur air. Meskipun Bank Dunia memberikan pinjaman tambahan melalui program WATSAL untuk merestrukturisasi sektor sumber daya air, dampak positif yang diharapkan tidak terlihat secara signifikan. Kegagalan dalam memberikan perubahan yang berdampak positif pada akses dan kualitas air menjadi kritik utama terhadap kebijakan privatisasi air di Indonesia. Dokumen ini menyimpulkan bahwa kebijakan privatisasi, setidaknya dalam hal akses dan harga air, belum memberikan solusi yang efektif dan adil bagi permasalahan air di Indonesia.

Dokumen menjelaskan neoliberalisme sebagai teori ekonomi politik yang menekankan liberalisasi kebebasan individu dan keterampilan kewirausahaan dalam kerangka pranata yang dicirikan oleh hak milik pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Margaret Thatcher disebut sebagai salah satu tokoh penganut neoliberalisme. Neoliberalisme cenderung memfokuskan pada penerapan pasar bebas dan mengalihkan kepemilikan elemen penting negara ke pasar, bahkan cenderung menghancurkan hak-hak bersama. Tiga prinsip penting dalam perencanaan ekonomi neoliberal adalah meminimalkan peran negara dalam sektor bisnis, efisiensi pembiayaan negara melalui penghapusan subsidi, dan manajemen kepemilikan dan pengelolaan privat. Penulis menghubungkan konsep neoliberalisme dengan kebijakan privatisasi air di Indonesia, di mana pengelolaan air bergeser dari standar publik menuju standar pasar, yang kemudian dilegalkan melalui perubahan Undang-Undang.

Dalam konteks penelitian ini, privatisasi air didefinisikan sebagai upaya pengalihan wewenang pengelolaan air, sebagian atau seluruhnya (misalnya PDAM), ke tangan pihak swasta. Bentuk privatisasi yang dibahas meliputi Private Sector Participation (PSP) atau Public Private Partnership (PPP), yaitu adanya share atau pengalihan tanggung jawab pemerintah kepada swasta dalam pengelolaan sistem pelayanan air bersih. Namun, perkembangannya menunjukkan kecenderungan pihak swasta untuk mengendalikan pengelolaan dan kepemilikan air secara lebih besar, bahkan hingga penjualan sumber daya air yang menjadi hak masyarakat lokal ke tangan swasta. Perusahaan swasta asing bekerja sama dengan Bank Dunia dalam mengimplementasikan kebijakan privatisasi ini di Indonesia. Definisi operasional ini menjadi landasan analisis bagaimana kebijakan Bank Dunia tentang privatisasi, yang sejalan dengan kebijakan air di Indonesia, telah membawa pengelolaan air ke dalam standar pasar.

Penelitian ini menggunakan perspektif neoliberalisme untuk menjelaskan akomodasi kebijakan Bank Dunia tentang privatisasi air di Indonesia. Akomodasi tersebut telah mengarahkan pengelolaan air di Indonesia pada penerapan standar pasar. Berbagai program Bank Dunia, yang berujung pada program WATSAL, telah memicu perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, yang kemudian melegitimasi tindakan privatisasi air. Melalui pendekatan ini, dokumen ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip neoliberal, seperti meminimalkan peran negara dan mengedepankan efisiensi pasar, telah membentuk dan mempengaruhi kebijakan air di Indonesia, serta dampaknya terhadap pengelolaan dan akses air bersih bagi masyarakat. Dengan demikian, analisis ini menempatkan kebijakan privatisasi air Indonesia dalam konteks yang lebih luas dari ideologi ekonomi global.