Perkembangan Hubungan Internasional dan Dampak MNCs

Bagian ini membahas evolusi studi Hubungan Internasional (HI), yang awalnya berfokus pada negara sebagai aktor utama, hingga kini melibatkan aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah, gerakan sosial, individu, dan perusahaan multinasional (MNCs). Disebutkan bahwa metodologi penelitian HI seringkali bergantung pada disiplin ilmu lain karena HI merupakan disiplin ilmu yang relatif muda. Meskipun demikian, HI berkembang pesat. Definisi MNC menurut Dr. Sumantoro diuraikan dari berbagai aspek, termasuk aspek politik (kekuatan politik nasional dan internasional, penguasaan informasi) dan aspek hukum (badan hukum, struktur kepemilikan, penyelesaian sengketa, yurisdiksi hukum). Pertumbuhan MNCs yang pesat dan kekuatannya yang besar dalam sektor teknologi, material, dan sumber daya manusia, memberikan dampak yang luas terhadap kebijakan pemerintah di berbagai sektor (politik, ekonomi, hukum, dan sosial) negara tempat mereka beroperasi. Contoh kasus kolusi di Freeport-McMoRan dan peran ITT dalam kudeta di Chili dibahas untuk menunjukkan pengaruh MNCs yang besar dan melampaui batas nasionalisme negara.

Bagian ini membahas realita keberadaan MNCs di Indonesia, yang meskipun kontroversial, tetap dibutuhkan karena menjadi bukti nyata Foreign Direct Investment (FDI). Meskipun jumlahnya belum banyak, beberapa MNCs telah beroperasi di Indonesia sejak era Soeharto. Keberadaan MNCs menimbulkan dampak positif dan negatif, termasuk peluang kerja, peningkatan kesejahteraan, dan transfer teknologi, namun juga pengaruh politik terhadap pemerintah. Pasca reformasi 1997 dan berlakunya otonomi daerah (UU No. 22 Tahun 1999 dan revisinya, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 33 Tahun 2004), daerah-daerah di Indonesia memiliki kesempatan untuk memberdayakan potensi sumber daya alam dan manusia. Hal ini relevan dengan kebutuhan dana besar untuk pembangunan nasional, dan FDI melalui MNCs menjadi salah satu sumber pembiayaan penting. Sejarah Orde Baru (1966-1997) menunjukkan pentingnya peran investasi asing langsung sebagai penggerak pembangunan ekonomi Indonesia. Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967, revisi UU No. 11 Tahun 1970, dan UU No. 25 Tahun 2007) mengatur investasi asing di Indonesia. Keunggulan MNCs berupa modal besar, teknologi canggih, manajemen yang baik, dan pengetahuan pasar domestik dan internasional, menjadikan perannya tak terpisahkan dari hubungan internasional dan lokal.

Bagian ini menekankan perbedaan kondisi, kebutuhan, sumber daya, dan prioritas antar daerah di Indonesia, menuntut kebijakan nasional yang efektif dan responsif. Kesulitan dalam pelayanan publik oleh pemerintah pusat seringkali terjadi, mendorong perlunya otonomi daerah. Potensi daerah dan tuntutan pembangunan yang meningkat, khususnya di daerah perkotaan, mengarah pada urgensi pemerintah daerah dalam menangani masalah seperti kriminalitas, permukiman kumuh, dan pengangguran. Keterbatasan kemampuan pemerintah pusat menjadi alasan pentingnya pemerintah daerah. Penulis kemudian menghubungkan hal ini dengan pengaruh MNCs, khususnya mengenai dampak tidak langsung atau spillover effect terhadap perekonomian dan politik lokal. Keberhasilan kerjasama di satu sektor dapat mendorong kerjasama di sektor lain, dan investasi MNCs dapat menghasilkan dampak limpahan (spillover effect) yang luas pada perekonomian negara penerima, termasuk kerjasama dengan perusahaan lokal. Dalam konteks Seram Bagian Timur, kehadiran MNCs meningkatkan perekonomian melalui penyerapan tenaga kerja dan pembangunan pabrik, mendorong harapan kesejahteraan dan memunculkan wacana pemekaran sebagai strategi untuk menguasai potensi ekonomi yang dibawa oleh MNCs.

Bagian ini menjelaskan latar belakang penelitian yang berfokus pada pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dari Kabupaten induk Maluku Tengah. Pemekaran ini terjadi pada tahun 2003. Salah satu faktor pendorong pemekaran adalah keberadaan beberapa perusahaan multinasional (MNCs) besar yang telah beroperasi di SBT, bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. MNCs ini bergerak di bidang penyulingan minyak bumi dan gas alam. Keberadaan MNCs ini menjadi faktor penting dalam konteks otonomi daerah dan pemenuhan persyaratan pemekaran. Penulis berhipotesis bahwa keberadaan MNCs di SBT berpengaruh signifikan terhadap proses pemekaran kabupaten tersebut. Judul skripsi ini pun mencerminkan fokus penelitian: "Pengaruh Keberadaan Multinational Corporations (MNCs) Terhadap Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kabupaten Induk Maluku Tengah." Keterisolasian dan kesenjangan ekonomi yang dialami masyarakat SBT, ditambah dengan kekayaan sumber daya alam, menjadi faktor lain yang mendorong keinginan masyarakat untuk membentuk Kabupaten sendiri. Optimisme akan peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi setelah pemekaran juga menjadi pendorong utama.

Bagian ini menjelaskan bahwa penelitian ini mengambil studi kasus masyarakat Seram Bagian Timur. Proses pemekaran daerah, termasuk SBT, tidak hanya didasarkan pada satu faktor, melainkan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah (termasuk sumber daya alam), sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas wilayah. Tujuan pemekaran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah yang efektif. Penelitian lain, seperti penelitian Andi Mapisangka tentang Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat di Batam, dan penelitian mengenai peran MNCs (misalnya, PT Mutiara Kyokko di Lombok), dijadikan sebagai acuan untuk memperkuat argumen mengenai peran signifikan MNCs dalam perekonomian regional. Penelitian-penelitian ini menunjukkan dampak positif MNCs, khususnya dalam peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kesejahteraan lingkungan sekitar. Penelitian ini akan menganalisis peran MNCs dalam konteks otonomi daerah dan motif penanaman modal di daerah tersebut.

Bagian ini menjelaskan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Konsep Foreign Direct Investment (FDI) dijelaskan berdasarkan definisi Krugman sebagai arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas usahanya di negara lain, melibatkan pemindahan sumber daya dan penerapan kontrol. Konsep otonomi daerah dijelaskan berdasarkan UU Otonomi Daerah tahun 2004, yang menekankan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Syarat teknis pemekaran kabupaten meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, dan keamanan. Berbagai definisi Corporate Social Responsibility (CSR) dirujuk, termasuk definisi dari Baeur dan Keith Davis serta Robert Blomstrom, yang menekankan kewajiban MNCs untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep spillover effect, diadopsi dari ilmu politik, digunakan untuk menjelaskan dampak tidak langsung keberadaan MNCs, dimana keberhasilan kerjasama di satu sektor dapat mendorong kerjasama di sektor lain dan berdampak pada perekonomian negara penerima.

Metodologi penelitian yang digunakan bersifat campuran (mixed methods), menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan periode waktu 2000-2010, meliputi tiga tahun pra-desentralisasi dan tujuh tahun pasca-desentralisasi di Maluku (sejak 2003). Fokus penelitian adalah pengaruh MNCs terhadap keinginan masyarakat Seram Bagian Timur untuk membentuk kabupaten sendiri. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuesioner dengan metode random sampling. Populasi penelitian meliputi masyarakat Seram Bagian Timur dan masyarakat yang bekerja di perusahaan lokal. Sampel minimum terdiri dari 30 responden perusahaan lokal dan 30 responden masyarakat Desa Bula Air sekitar perusahaan Kalrez Petroleum. Analisis data menggunakan teknik analisis korelasi, khususnya analisis Spearman rank (non-parametrik), untuk mengukur hubungan antara variabel dependen dan independen. Model analisis yang digunakan meliputi Local Corporate Effect Model dan Community Effect Model. Teknik penalaran deduktif digunakan, dimulai dari pernyataan umum yang kemudian dibuktikan dengan kasus-kasus spesifik. Analisis data akan mencakup pengaruh pajak dan retribusi MNCs terhadap PAD Maluku Tengah, hubungan MNCs dengan perusahaan lokal, dan hubungan MNCs dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Hipotesis utama dalam penelitian ini adalah bahwa perusahaan multinasional (MNCs) memiliki pengaruh terhadap pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kabupaten induk Maluku Tengah. Hipotesis ini didasarkan pada pengamatan bahwa pengaruh ekonomi yang kuat dari MNCs dapat berdampak pada kebijakan politik di suatu daerah. Di Seram Bagian Timur, pendapatan daerah yang besar dari perusahaan asing menunjukkan adanya pengaruh ekonomi yang signifikan, yang kemudian berimbas pada hubungan MNCs dengan civil society dan akhirnya pada proses pemekaran. Penelitian ini akan menelaah bagaimana pengaruh ini terjadi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pemekaran daerah, termasuk kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan aspek sosial politik. Keberadaan MNCs yang kuat secara ekonomi, khususnya di SBT, menjadi salah satu faktor kunci yang dikaji pengaruhnya terhadap tumbuhnya wacana otonomi dan pemekaran daerah, yang didorong oleh tuntutan kesejahteraan masyarakat dan ketidakmerataan pembangunan ekonomi.

Analisis data akan memfokuskan pada pengaruh keberadaan MNCs terhadap pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur. Beberapa sub-bab akan membahas: pengaruh pajak dan retribusi MNCs terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku Tengah; hubungan antara MNCs dengan perusahaan lokal; dan hubungan MNCs dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Periode waktu yang diteliti adalah 2000-2010, meliputi periode sebelum dan sesudah pemekaran SBT untuk melihat pengaruh MNCs terhadap perkembangan perekonomian. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran (mixed methods), menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif akan fokus pada bagaimana MNCs mempengaruhi keinginan masyarakat SBT. Penelitian kuantitatif akan digunakan sebagai pendukung, meliputi analisis korelasi untuk melihat hubungan antara variabel. Sampel minimum yang digunakan adalah 30 responden untuk perusahaan lokal dan 30 responden masyarakat Desa Bula Air di sekitar perusahaan Kalrez Petroleum. Teknik analisis data mencakup analisis Spearman rank untuk mengukur korelasi antara variabel dependen dan independen. Hasil analisis akan diinterpretasi untuk menguji hipotesis penelitian.