Peran Kepemimpinan Yingluck Shinawatra dalam Kebijakan Ekspor Beras Thailand-Indonesia

Dokumen tersebut menjelaskan bahwa Yingluck Shinawatra lahir di Chiangmai, Thailand, dari keluarga pedagang pasar. Kondisi ekonomi keluarga yang fluktuatif memaksa mereka untuk terjun ke dunia pertanian di pedesaan. Pengalaman hidup ini membentuk karakter Yingluck yang pro-poor, di mana ia memahami kehidupan petani dan permasalahan kemiskinan di daerah terpencil. Karakter pro-poor ini menjadi ciri khas kepemimpinannya dan sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang ia ambil selama menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahkan, sebelum terjun ke dunia politik, Yingluck telah lama berkecimpung di bidang bisnis, yang membentuk dua standar dalam pembuatan kebijakan: tanggung jawab sosial dan materialisme. Namun, latar belakang keluarganya yang sederhana dan pengalaman hidup di pedesaan tampaknya lebih dominan dalam membentuk karakteristik kepemimpinannya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat miskin.

Yingluck Shinawatra muncul dalam dunia politik Thailand dan kemenangan telak Partai Pheu Thai pada Pemilu 2011 menjadi titik tolak analisis ini. Partai Pheu Thai berhasil meraih 48% suara dan 282 dari 500 kursi parlemen, mayoritas dukungan berasal dari kalangan menengah ke bawah, termasuk buruh, kaum proletar, dan petani. Dukungan kuat dari kelompok masyarakat ini menunjukkan basis elektoral yang kuat bagi Yingluck dan Partai Pheu Thai, yang dikaitkan dengan kebijakan populis yang diusungnya. Kemenangan ini kemudian mengantarkan Yingluck ke kursi Perdana Menteri Thailand. Pergantian kepemimpinan di tahun 2011 menandai perubahan arah kebijakan, khususnya dalam hal pembatalan kesepakatan ekspor beras dengan Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana kepemimpinan Yingluck berbeda dengan pendahulunya dan didorong oleh faktor individu serta komitmen politik yang ia usung.

Dokumen ini menekankan karakteristik kepemimpinan Yingluck Shinawatra yang populis dan pro-poor. Kebijakan-kebijakannya cenderung menguntungkan masyarakat miskin. Hal ini terlihat jelas dalam konteks pembatalan kesepakatan ekspor beras dengan Indonesia. Penulis menghubungkan pembatalan tersebut dengan faktor personal Yingluck, yaitu komitmennya pada kebijakan pro-poor. Meskipun tujuan dan strategi Yingluck dalam pengambilan kebijakan ditentukan oleh faktor individu, hal itu tidak serta merta mengabaikan pertimbangan rasional. Analisis akan lebih memperdalam pertimbangan yang melatarbelakangi kebijakan pembatalan ekspor beras dengan menggunakan pendekatan idiosyncratic dan Rational Choice. Dengan memahami latar belakang pribadi dan pengalaman hidup Yingluck, penelitian ini berusaha mengungkap rasionalitas di balik kebijakan yang diambilnya dan dampaknya terhadap hubungan bilateral Thailand dan Indonesia.

Kerjasama ekspor beras antara Thailand dan Indonesia dimulai pada tahun 2007 melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono (Indonesia) dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand, Khunying Sudarat Keyuprahan, pada 6 Januari 2007 di Bangkok, disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kerjasama tersebut mencakup promosi perdagangan komoditi pertanian, pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati pertanian, pengembangan dan penyuluhan pertanian, kerjasama teknik dan peningkatan SDM, serta pengelolaan dan perlindungan lahan dan air pertanian. Thailand berkomitmen mengekspor 1 juta ton beras per tahun ke Indonesia hingga tahun 2012. Kesepakatan ini merupakan kerjasama antar pemerintah (Government to Government/G to G).

Pada tahun 2011, seiring pergantian pemerintahan di Thailand dengan terpilihnya Yingluck Shinawatra sebagai Perdana Menteri, kerjasama ekspor beras tersebut dihentikan sebelum masa perjanjian berakhir. Pembatalan sepihak ini menjadi fokus utama penelitian, karena merupakan peristiwa yang penting dan menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat kesepakatan sebelumnya belum berakhir pada jatuh tempo. Penelitian ini akan membahas rasionalitas Yingluck Shinawatra dan faktor idiosyncratic yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Perubahan kebijakan ini dikaitkan dengan karakter kepemimpinan Yingluck yang populis dan pro-poor, yang cenderung menguntungkan masyarakat miskin. Penelitian akan difokuskan pada faktor idiosyncratic Yingluck yang mempengaruhi rasionalitasnya dalam menghasilkan kebijakan pembatalan ekspor beras.

Pembatalan sepihak kerjasama ekspor beras oleh PM Yingluck Shinawatra merupakan peristiwa penting yang memerlukan analisis mendalam. Penelitian ini menganggap pembatalan tersebut sangat signifikan karena kesepakatan kerjasama belum berakhir pada jatuh temponya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rasionalitas Yingluck Shinawatra dan faktor idiosyncratic yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan tersebut. Penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor idiosyncratic PM Yingluck Shinawatra yang berpengaruh pada rasionalitasnya, yang akhirnya menghasilkan kebijakan pembatalan tersebut. Pertanyaan kunci penelitian adalah bagaimana faktor-faktor idiosyncratic dan pertimbangan rasional mempengaruhi keputusan Yingluck dalam membatalkan kerjasama ekspor beras dengan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan idiosyncratic untuk memahami bagaimana karakteristik individu Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mempengaruhi kebijakan pembatalan ekspor beras ke Indonesia. Pendekatan ini berfokus pada faktor internal seperti nilai-nilai, pengalaman, bakat, dan kepribadian Yingluck yang membentuk persepsinya terhadap kebijakan luar negeri dan tujuan nasional. Idiosyncratic dianggap sebagai sumber internal yang memengaruhi persepsi, kalkulasi, dan penilaian elit politik terhadap kebijakan luar negeri, termasuk persepsi tentang kondisi internasional dan tujuan nasional yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, pengalaman hidup Yingluck, yang membentuk karakter kepemimpinan pro-poor-nya, dianggap sebagai faktor kunci yang mempengaruhi keputusannya. Pendekatan ini menekankan nilai-nilai, talenta, pengalaman, dan kepribadian seorang pemimpin dalam pembuatan kebijakan. Variabel idiosyncratic mencakup semua aspek personalitas pemimpin yang membedakannya dari pembuat keputusan lain.

Selain pendekatan idiosyncratic, penelitian ini juga menggunakan teori pilihan rasional (Rational Choice) untuk menganalisis mengapa Yingluck Shinawatra mengambil keputusan membatalkan ekspor beras. Teori ini berasumsi bahwa negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Rational Choice mempelajari sisi individu pembuat keputusan, terutama pengalaman masa lalunya. Pengalaman masa lalu Yingluck berpengaruh dalam membentuk karakter pro-poor yang memengaruhi pengambilan kebijakan. Teori ini memandang individu sebagai aktor yang memiliki keinginan dan tujuan, mengungkapkan preferensi mereka berdasarkan informasi yang dimiliki. Individu membuat pilihan untuk mencapai tujuan mereka dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari berbagai tindakan. Dalam konteks ini, teori Rational Choice akan menjelaskan mengapa Yingluck konsisten memilih cara paling efisien untuk mencapai tujuannya, dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalunya dan perhitungan rasional atas keuntungan dan kerugian.

Penelitian ini menggunakan level analisis reduksionis karena kebijakan luar negeri Thailand yang dibahas dapat dijelaskan melalui perilaku individu Yingluck Shinawatra. Hubungan internasional dilihat sebagai hasil interaksi individu-individu di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini lebih berfokus pada perilaku dan rasionalitas Yingluck serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam membuat kebijakan baru. Penelitian ini bersifat eksplanatif, di mana analisis digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan faktor idiosyncratic Yingluck Shinawatra yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan pembatalan ekspor beras ke Indonesia. Pendekatan idiosyncratic dipadukan dengan teori Rational Choice (John Scott) untuk mencapai tujuan tersebut, dengan menggunakan pola pikir deduktif berdasarkan teori yang ada.

Penulis merujuk pada tiga studi yang relevan untuk penelitian ini. Pertama, skripsi Okki Ayu Oktria berjudul "Kebijakan PM Yingluck Shinawatra Terhadap Sengketa Kuil Preah Vihear Antara Thailand dan Kamboja", yang meneliti peran worldview aktor dalam pengambilan kebijakan dengan pendekatan feminisme. Kedua, jurnal "The International Demand for Thailand’s Rice Export" oleh Peter D. Warr dan Francess J. Wallmer, yang membahas ekspor beras sebagai isu sentral dalam kebijakan ekonomi Thailand, termasuk pajak ekspor dan subsidi, serta intervensi pemerintah dalam mempengaruhi harga beras domestik. Ketiga, penelitian Hong Choeun, Yoshihisa Godo, dan Yujiro Hayami berjudul "The Economics and Politics of Rice Export Taxation in Thailand: A Historical Simulation Analysis, 1980-1985", yang meneliti peran pajak ekspor beras dalam meningkatkan ekonomi domestik Thailand, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi dan stabilitas politik. Ketiga penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami konteks kebijakan ekspor beras Thailand.

Untuk menganalisis permasalahan dalam hubungan internasional, penulis menggunakan pendekatan idiosyncratic dan teori pilihan rasional (Rational Choice). Pendekatan idiosyncratic digunakan untuk menjelaskan karakter individu sebagai pengambil keputusan, khususnya PM Yingluck Shinawatra dalam konteks pembatalan ekspor beras. Pendekatan ini melihat nilai-nilai, pengalaman, bakat, dan kepribadian sebagai faktor internal yang memengaruhi persepsi dan keputusan politik luar negeri. Teori pilihan rasional, menurut John Scott, menjelaskan tindakan individu berdasarkan perhitungan rasional atas keuntungan dan kerugian. Teori ini melihat individu sebagai aktor yang memiliki keinginan dan tujuan, yang bertindak spesifik berdasarkan informasi yang mereka miliki untuk memaksimalkan utilitas mereka. Pengalaman masa lalu dianggap penting dalam membentuk karakter dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam kasus ini, pengalaman masa lalu Yingluck membentuk karakter pro-poor yang berpengaruh pada kebijakannya. Kedua teori ini digunakan secara bersamaan untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap kasus pembatalan ekspor beras.