Pencucian Uang: Ancaman dan Dampaknya terhadap Ekonomi Global

Dokumen tersebut secara sederhana mendefinisikan pencucian uang sebagai praktik membersihkan uang panas atau kotor (dirty money) yang berasal dari kegiatan ilegal. Sumber uang kotor ini beragam, meliputi korupsi, perdagangan wanita dan anak, terorisme, penyuapan, penyelundupan, penjualan obat terlarang, judi, prostitusi, tindak pidana perbankan, dan praktik tidak sehat lainnya. Proses pencucian uang umumnya dibagi menjadi tiga tahap: penempatan (placement), yaitu menempatkan uang tersebut di bank atau tempat tertentu; penyamaran (layering), yaitu memindahkan uang tersebut ke tempat lain, misalnya melalui pembelian saham, transfer valuta asing, atau pembelian aset; dan integrasi (integration), yaitu menerima uang yang sudah bersih dari hasil penjualan saham, valuta asing, atau aset tersebut. Dengan demikian, pencucian uang merupakan upaya untuk mengubah hasil kejahatan menjadi tampak seperti hasil kegiatan yang sah dengan cara menyamarkan atau menyembunyikan asal-usulnya.

Pencucian uang memiliki dampak yang sangat membahayakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menjadi sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dan menghilangkan jejak. Jumlah uang yang dicuci biasanya sangat besar sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global. Pencucian uang juga dapat menekan perekonomian dan menimbulkan praktik bisnis yang tidak adil, terutama jika dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir. Motif pelaku kejahatan pencucian uang adalah untuk menikmati keuntungan dan mengubah uang haram menjadi sah. Perkembangan teknologi dan kejahatan yang semakin canggih, seperti cyber laundering, semakin memperburuk situasi dan meningkatkan kesulitan dalam memerangi pencucian uang. Sebagai contoh, Merrill Lynch menyebutkan aset koruptor Indonesia di Singapura mencapai US$ 87 miliar atau sekitar Rp 870 triliun, menunjukkan skala besar masalah pencucian uang yang terjadi.

Singapura, sebagai pusat keuangan utama di Asia Tenggara, menghadapi tantangan signifikan dalam mengatasi pencucian uang. Meskipun parlemen Singapura telah mengamandemen undang-undang pada tahun 1999 untuk memerangi korupsi, perdagangan narkoba, dan pencucian uang, permasalahan ini tetap persisten. Dokumen ini mencatat bahwa Singapura memiliki catatan yang lemah dalam penanganan pencucian uang, dimana konstitusi negara tersebut tidak secara eksplisit mengatur hal ini. Akibatnya, pencucian uang masih sering terjadi. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa banyaknya uang hasil korupsi dari pejabat Indonesia, serta kerjasama antara lembaga keuangan di Singapura dengan pihak-pihak tertentu di Myanmar (yang dikenal sebagai penghasil opium terbesar), menunjukkan kelemahan dalam penerapan undang-undang yang telah diamandemen. Situasi ini membutuhkan ketegasan dari kawasan untuk mengatasi masalah pencucian uang di Singapura secara efektif.

ASEAN memainkan peran penting dalam upaya memerangi kejahatan lintas negara, termasuk pencucian uang. Deklarasi ASEAN tentang Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan Transnasional di Manila pada tahun 1997 menandai langkah awal dalam kerjasama regional untuk mengatasi masalah ini. Upaya ini dilanjutkan melalui ASEAN Political-Security Community (APSC) dan Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime (2010-2012). Pencucian uang dianggap sebagai kejahatan non-tradisional yang membutuhkan penanganan di setiap negara anggota ASEAN. Namun, dokumen ini menyoroti bahwa kepentingan nasional masing-masing negara seringkali menjadi hambatan dalam mencapai kerjasama yang efektif dalam memerangi pencucian uang di kawasan ini. Peran PBB juga disebutkan, dengan Konvensi Wina pada tahun 1988 yang menetapkan pencucian uang sebagai kejahatan, meskipun ratifikasi oleh negara-negara anggota tidak merata.

Terbentuknya Financial Action Task Force (FATF) sebagai lembaga yang memberikan standar internasional dalam sistem keuangan dan penanganan kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang, menjadi bagian penting dalam konteks global. Singapura, sebagai negara yang tergabung dalam sistem keuangan global, harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh FATF. Dokumen ini juga mengutip data dari Merrill Lynch yang menyebutkan bahwa aset para koruptor Indonesia di Singapura mencapai US$ 87 miliar atau sekitar Rp 870 triliun. Angka ini menggambarkan besarnya potensi aliran dana hasil kejahatan yang masuk ke Singapura dan menjadi indikator penting dari skala masalah pencucian uang yang terjadi di negara tersebut dan di kawasan Asia Tenggara.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meneliti bagaimana respon Singapura terhadap peraturan ASEAN dalam penanganan kejahatan pencucian uang. Singapura, sebagai negara yang sangat bergantung pada sektor perekonomian, membutuhkan investasi untuk keberlangsungan negaranya. Ironisnya, pencucian uang, meskipun ilegal, bisa dilihat sebagai 'pemasukan ilegal' yang menguntungkan negara. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji seberapa efektif respon Singapura terhadap upaya regional ASEAN dalam memberantas pencucian uang, mengingat seringnya permasalahan pencucian uang terjadi di Singapura dan menjadi perdebatan di antara negara-negara tetangganya. Penelitian ini juga menyinggung bahwa meskipun Singapura telah mengamandemen undang-undangnya pada tahun 1999 terkait pencucian uang, korupsi, dan perdagangan narkoba, pencucian uang masih marak terjadi, diantaranya karena kerjasama dengan pihak-pihak tertentu di negara lain seperti Myanmar.

Penelitian ini meninjau jurnal "Cross-Border Statutes And Other Measures To Curb Money Laundering In Singapore" oleh Lee Seiu Kin, yang menyebutkan bahwa pencucian uang berkontribusi 2-5% terhadap PDB dunia dan upaya Singapura dalam penanggulangannya sudah baik. Namun, penelitian ini berfokus pada respon Singapura terhadap peraturan ASEAN, bukan sekedar upaya domestik Singapura. Penelitian juga merujuk pada publikasi "The International Money Laundering Regime and the Asia Pacific" oleh Allan Castle & Bruce Broomhall yang membahas kejahatan lintas negara dan kerjasama internasional dalam memeranginya. Perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada respon Singapura terhadap peraturan ASEAN dalam penanganan pencucian uang, mengingat sulitnya mencapai kerjasama internasional karena kepentingan nasional masing-masing negara.

Penelitian ini menggunakan teori International Regime untuk menganalisis fenomena pencucian uang di Asia Tenggara. ASEAN, sebagai lembaga regional, telah membuat peraturan dan kesepakatan bersama negara-negara anggota untuk menanggulangi pencucian uang, dan Singapura telah meratifikasi undang-undangnya. Namun, kepentingan masing-masing negara membuat peraturan tersebut seolah tidak berguna. Teori International Regime berargumen bahwa institusi atau rejim internasional mempengaruhi perilaku negara-negara, dan asumsinya kerjasama bisa terjadi dalam sistem negara-negara anarki. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan dari suatu rejim untuk mengawasi dan menegakkan hukum, dimana rejim itu sendiri merupakan contoh kerjasama internasional. Definisi rejim yang dipakai berasal dari Stephen Krasner, yang mendefinisikannya sebagai sekumpulan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang menjadi titik temu harapan para aktor dalam suatu area internasional.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksplanatif, bertujuan untuk menggambarkan bagaimana respon Singapura terhadap peraturan ASEAN dalam mengatasi kejahatan pencucian uang dan seberapa besar pengaruhnya. Terdapat dua peringkat analisis: unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis, atau variabel dependen, adalah respon Singapura (negara-bangsa) terhadap pencucian uang, yang merupakan fenomena yang diamati. Unit eksplanasi, atau variabel independen, adalah kebijakan ASEAN dalam mengatasi pencucian uang (sistem internasional-regional). Penelitian ini menggunakan level analisis reduksionis, di mana kedudukan unit analisisnya lebih tinggi dibandingkan unit eksplanasi. Artinya, penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan ASEAN yang lebih luas berpengaruh terhadap respon spesifik Singapura.

Karena menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, meliputi buku, jurnal, surat kabar, dokumen resmi, dan internet. Data dikumpulkan sebanyak mungkin, kemudian diseleksi dan dikelompokkan ke dalam beberapa bab pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deduktif, menganalisis hal-hal umum menjadi khusus. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan dukungan terhadap teori yang digunakan, yaitu teori International Regime. Analisis ini juga dapat disebut sebagai teknik deskriptif analitis. Dinamika yang dianalisis mencakup periode 1990-2009, sesuai dengan ketersediaan data sekunder dan referensi yang ada. Batasan waktu ini dipilih karena beberapa data sekunder merujuk pada tahun 2009, sedangkan data resmi tahun 2010 ke atas belum dipublikasikan.