Kerjasama Luar Negeri dalam Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian di Kalimantan Timur

Bagian ini membahas konteks globalisasi dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Globalisasi, ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, telah mempermudah interaksi ekonomi dan perdagangan antar negara. Indonesia, sebagai salah satu negara yang aktif dalam perdagangan dunia, menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dalam negeri, terutama pasca krisis Asia 1997. Kondisi infrastruktur yang buruk menjadi penghambat daya saing Indonesia, sehingga pemerintah menetapkan empat misi utama untuk meningkatkan daya saing, termasuk kelancaran distribusi, perlindungan konsumen, dan optimalisasi keuntungan dalam persaingan global. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dicanangkan sebagai cetak biru untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, dan berkelanjutan, dengan target menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada 2025 dan enam besar pada 2050. Infrastruktur yang memadai dan berkualitas tinggi menjadi penentu keberhasilan Indonesia dalam persaingan global, karena infrastruktur yang buruk meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing harga.

Menyoroti rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Timur sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian. Pemilihan Rusia sebagai mitra kerjasama mencerminkan strategi Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara yang memiliki kemampuan teknologi dan investasi yang memadai. Proyek kereta api ini, yang direncanakan sepanjang 160 kilometer menghubungkan Kutai Barat hingga Penajam Paser Utara-Balikpapan, merupakan bagian dari strategi pembangunan infrastruktur dalam MP3EI. Kerjasama ini melibatkan Russian Railways melalui anak perusahaannya, Kalimantan Rail PTE. Ltd. Nilai investasi yang signifikan (lebih dari Rp. 21 triliun) menunjukkan skala besar proyek ini dan potensinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Promosi investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Moskow pada tahun 2011 mendahului kesepakatan kerjasama. Pihak Russian Railways melihat kerjasama ini berpotensi untuk mengembangkan kerjasama bilateral di bidang lain selain persenjataan, terorisme, dan publikasi. Bagi pemerintah daerah, investasi asing sangat krusial untuk mengembangkan pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian.

Bagian ini menjelaskan peran penting pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam MP3EI. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Russian Railways berpotensi mendorong realisasi investasi berskala besar di sektor ekonomi, khususnya infrastruktur teknologi dan transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan mengkaji kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) No. 09/A/KP/XII/2006/1 mengatur syarat-syarat kerjasama internasional oleh pemerintah daerah, menekankan bahwa kerjasama hanya dapat dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Indonesia dan harus sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Kerjasama internasional juga harus disetujui DPRD, tidak mengganggu stabilitas dan keamanan nasional, dilandaskan pada asas saling menguntungkan dan menghormati, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan pemberdayaan rakyat. Pemendegri No.3/2008 memberikan pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri, meliputi persyaratan, tata cara, prosedur, standar, pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan.

Menjelaskan hasil kesepakatan berupa penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Gubernur Awang Faroek, dan perwakilan Russian Railways, Andrey Shigaev (Direktur Kalimantan Rail PTE. Ltd.), pada 7 Februari 2012. Kerjasama ini merupakan bentuk kerjasama pertama di bidang pembangunan infrastruktur perkeretaapian untuk angkutan batubara, sekaligus kerjasama pertama di bidang teknologi infrastruktur. Investasi yang dilakukan oleh Russian Railways didasarkan pada ketertarikan terhadap potensi ekonomi di Kalimantan Timur, yang dipromosikan di Moskow pada tahun 2011. Kalimantan Rail PTE. Ltd., sebagai anak perusahaan Russian Railways, fokus pada pembangunan jalur kereta api sepanjang 160 kilometer. Jalur kereta api yang direncanakan menghubungkan Kutai Barat (Kubar) hingga Penajam Paser Utara (PPU)-Balikpapan. Russian Railways, sebagai BUMN di Rusia, memiliki pengalaman panjang dalam infrastruktur kereta api. Kerjasama ini bukan hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan sumber daya manusia melalui program beasiswa bagi pelajar Kalimantan Timur untuk belajar teknik dan transportasi di Rusia hingga tahun 2014. Perkembangan kerjasama ini menunjukkan perkembangan hubungan diplomatik antar kedua negara.

Bagian ini mendefinisikan paradiplomasi sebagai tindakan dan kapasitas entitas sub-negara, seperti pemerintah daerah, untuk melakukan hubungan luar negeri demi kepentingan mereka. Ini berbeda dari pendekatan hubungan internasional yang sebelumnya bersifat 'state-centric', di mana negara merupakan aktor utama. Munculnya paradiplomasi menunjukkan pergeseran fundamental dari sistem Westphalia, yang menekankan kedaulatan negara. Doktrin sistem Westphalia, yang melegitimasi negara-negara berdaulat untuk mengontrol masalah internal dan menjaga kemerdekaan eksternal, dianggap kurang relevan dalam era globalisasi yang ditandai dengan interaksi transnasional yang intens dan terbuka. Penulis mencatat bahwa hubungan dan kerjasama internasional pasca-sistem Westphalia telah melampaui legitimasi negara sebagai aktor utama, seperti yang terlihat dalam terbentuknya Uni Eropa. Beberapa contoh paradiplomasi dari negara maju disebutkan, seperti Flandres-Belgia, Catalonia-Spanyol, Basque Country, dan Quebec-Kanada. Paradiplomasi dijelaskan sebagai hubungan yang tidak lagi bersifat state-centris, di mana aktor-aktor non-pemerintah dapat secara leluasa berinteraksi internasional tanpa selalu melibatkan pemerintah pusat. Ini menunjukkan karakteristik hubungan transnasional pasca-sistem Westphalia yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional.

Teori interdependent decisions dijelaskan sebagai kerangka berpikir yang mengakui adanya kepentingan bersama (common interest) di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Teori ini, yang dikembangkan oleh Thomas C. Schelling dan diapresiasi oleh Robert Keohane, melihat konflik sebagai fenomena kompleks yang melibatkan antagonisme dan kerjasama. Teori ini menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara rasional dan kolaboratif (pure collaboration), terutama dalam konteks perebutan sumber daya ekonomi. Relevansi teori ini dalam menganalisis penyelesaian masalah antar aktor hubungan internasional adalah kemampuannya untuk menjelaskan bagaimana kepentingan bersama dapat dicapai melalui kolaborasi, meskipun penyelesaian konflik secara rasional tidak selalu mutlak. Paradigma entrepreneurial-competitive government dijelaskan sebagai pendekatan baru dalam pemerintahan daerah yang berfokus pada menggali potensi lokal sebagai keunggulan kompetitif untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berbeda dengan paradigma bureaucratic-monopolistic government yang dianggap usang karena sifatnya yang tersentralisasi dan kurang melibatkan publik. Paradigma baru ini menekankan pentingnya customer-driven orientation dan accountable government.

Ivo Duchacek mengklasifikasikan paradiplomasi menjadi tiga tipe: transborder paradiplomacy (hubungan antar pemerintah sub-nasional yang berbatasan langsung), transregional paradiplomacy (hubungan antar pemerintah sub-nasional dalam satu kawasan tetapi tidak berbatasan langsung), dan global paradiplomacy (hubungan antar pemerintah sub-nasional dari berbagai negara dan kawasan). Andre Lecours membagi aktivitas paradiplomasi berdasarkan implementasinya menjadi tiga isu: isu ekonomi (menarik investor asing dan membuka pasar ekspor), kerjasama di bidang budaya, seni, pendidikan, teknologi, dll., dan kesadaran politik (menunjukkan eksistensi pemerintah lokal/daerah). Penulis juga membahas pandangan Takdir Ali Mukti yang mencatat pergeseran fundamental dalam konsep kedaulatan negara, dengan munculnya aktor sub-negara dalam aktivitas internasional. Paradiplomasi, dalam konteks Indonesia, dipandang sebagai potensi yang perlu diperhatikan, tetapi juga berpotensi menjadi kontraproduktif jika mengarah pada protodiplomacy, yaitu diplomasi sub-nasional yang mencari dukungan untuk kegiatan separatis. Penting untuk mengelola hubungan pusat-daerah agar paradiplomasi mendukung diplomasi nasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, sesuai dengan definisi Mochtar Mas'oed yang menyatakan bahwa deskripsi bertujuan menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, kapan, atau berapa; merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi. Peneliti berupaya menggambarkan dan menjelaskan aktivitas kerjasama luar negeri Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan infrastruktur perkeretaapian dengan pihak Rusia. Tujuan penelitian ini adalah memaparkan dan mengkaji kerjasama yang dihasilkan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya membangun kerjasama luar negeri, khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang melibatkan Rusia. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjalankan paradiplomasi dalam kerjasama pembangunan infrastruktur perkeretaapian dengan Rusia, menganalisis prosesnya, dan implikasinya.

Penelitian membatasi waktu penelitian pada periode 2011-2014. Periode 2011 mencakup proses promosi potensi daerah Kalimantan Timur di Moskow yang menjadi cikal bakal kerjasama dengan Rusia. Kemudian, periode ini berlanjut hingga penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Rail PTE. LTD. tentang pengembangan perkeretaapian untuk transportasi batubara pada tahun 2012. Akhirnya, penelitian juga mencakup proses penerimaan beasiswa bagi pelajar Kalimantan Timur untuk menempuh pendidikan teknik dan transportasi di Rusia pada tahun 2014, sebagai bentuk peningkatan sumber daya manusia. Pembatasan waktu ini difokuskan pada fase kritis kerjasama, dari tahap awal promosi hingga implementasi dan dampaknya pada pengembangan sumber daya manusia.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini didominasi oleh studi literatur dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada instansi-instansi yang terkait dengan penelitian, guna memperoleh data yang lebih akurat dan melengkapi data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara bersifat umum, tidak memojokkan, dan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Sumber data tambahan didapatkan dari berbagai dokumen dan publikasi yang relevan, seperti arsip kerjasama Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Setda Prov. Kaltim, situs resmi Vnesheconombank, dan lain-lain. Kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif dalam mengumpulkan data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan valid tentang kerjasama luar negeri Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, pemeriksaan data untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran data yang telah dikumpulkan. Tahap ini krusial untuk memastikan kualitas data yang akan digunakan dalam analisis. Apabila ditemukan kesalahan atau kekurangan data, peneliti akan berupaya untuk membenarkan dan melengkapi data tersebut. Kedua, pengolahan data yang telah diverifikasi untuk kemudian di analisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam kerjasama luar negeri Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ketiga, penyimpulan berdasarkan temuan dari analisis data. Kesimpulan yang disajikan berupa pemaparan dan penjelasan aktivitas kerjasama luar negeri Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Kalimantan Timur dengan pihak Rusia. Analisis data ini berfokus pada penggambaran dan penjabaran berbagai aspek kerjasama, bukan pada pengujian hipotesis.

Kesimpulan utama penelitian ini adalah kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Russian Railways dalam pembangunan infrastruktur perkeretaapian merupakan implementasi nyata dari paradiplomasi. Kerjasama ini, yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara Gubernur Awang Faroek dan Andrey Shigaev (Direktur Kalimantan Rail PTE. Ltd.) pada Februari 2012, melibatkan investasi besar (lebih dari Rp. 21 triliun) dan menandai kerjasama pertama Kaltim di bidang teknologi infrastruktur. Proyek kereta api sepanjang 160 km ini, yang menghubungkan Kutai Barat hingga Penajam Paser Utara- Balikpapan, merupakan bagian integral dari upaya peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan tujuan MP3EI. Kesimpulan ini mendukung pandangan bahwa paradiplomasi dapat menjadi instrumen efektif bagi pemerintah daerah untuk menarik investasi asing dan meningkatkan pembangunan regional.

Kerjasama ini tidak hanya berdampak pada pembangunan infrastruktur fisik berupa jalur kereta api, tetapi juga memiliki implikasi penting pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal. Program beasiswa bagi pelajar Kalimantan Timur untuk belajar teknik dan transportasi di Rusia, yang berlangsung hingga 2014, merupakan bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM. Hal ini menunjukkan bahwa paradiplomasi memiliki dampak multisektoral yang positif, tidak hanya terbatas pada bidang infrastruktur. Kerjasama ini dapat dilihat sebagai model yang efektif untuk memadukan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan kapasitas manusia, sehingga memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.

Penelitian ini menekankan pentingnya paradiplomasi sebagai strategi pembangunan, khususnya bagi pemerintah daerah dalam menarik investasi asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama antara Pemprov Kaltim dan Russian Railways dapat menjadi contoh sukses dari penerapan paradiplomasi yang perlu dikaji lebih lanjut. Namun, perlu diperhatikan potensi negatif paradiplomasi, seperti risiko protodiplomacy. Oleh karena itu, disarankan adanya regulasi yang lebih komprehensif dan mendukung untuk mengatur dan membimbing paradiplomasi yang konstruktif, sekaligus meminimalisir potensi dampak negatifnya. Kerjasama ini menjadi contoh penting bagi pemerintah daerah lain di Indonesia dalam menerapkan strategi paradiplomasi yang efektif dan bertanggung jawab.