Kerjasama Australia-Indonesia dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar dengan populasi lebih dari 237 juta jiwa dan beragam etnis, menghadapi tantangan global berupa penyebaran epidemi HIV/AIDS. Kasus HIV pertama dilaporkan pada tahun 1987. Prevalensi HIV pada orang dewasa (15-49 tahun) diperkirakan 0,27% pada tahun 2010, tetapi jumlah kumulatif kasus meningkat drastis dari 7.915 pada tahun 2006 menjadi lebih dari 76.000 pada tahun 2011. Perkiraan pada tahun 2009 menunjukkan sekitar 186.257 orang hidup dengan HIV. Dampak HIV/AIDS bukan hanya pada kesehatan individu, tetapi juga meluas ke bidang ekonomi dan sosial, menyebabkan guncangan jangka pendek pada individu, rumah tangga, dan keluarga, serta kerusakan jangka panjang bagi komunitas dan kepentingan nasional, seperti yang dilaporkan AusAID. Pernyataan Abu Rizal Bakrie, Ketua KPAN pada tahun 2006, juga menekankan bahwa AIDS bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah sosial, politik, dan ekonomi yang serius karena penurunan produktivitas kolektif.

Penyebaran HIV/AIDS di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama di Papua dan Papua Barat dengan prevalensi sekitar 2,4%. Meskipun penggunaan narkoba suntik telah menjadi jalur penularan utama selama bertahun-tahun, terutama di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali, mayoritas kasus penularan baru berasal dari hubungan seksual heteroseksual, khususnya di antara pekerja seks dan klien mereka. Di Papua dan Papua Barat, epidemi HIV/AIDS bersifat generalized, terkait erat dengan hubungan seksual heteroseksual (terutama dengan pekerja seks dan pasangan jangka panjang), penyalahgunaan alkohol, kekerasan seksual, serta kurangnya pengetahuan dan pencegahan HIV. Laporan AusAID menegaskan peningkatan penyakit dan kematian akibat HIV berdampak ekonomi dan sosial jangka pendek dan panjang, yang dapat merugikan individu, rumah tangga, komunitas, dan kepentingan nasional. Rendahnya kesadaran, keterbatasan layanan tes dan pengobatan, serta stigma sosial yang kuat terhadap ODHA merupakan tantangan utama dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

Pemerintah Indonesia berupaya menghentikan laju pertumbuhan epidemi HIV/AIDS sebagai salah satu target dalam MDG 8, goal ke-6, yang bertujuan menghentikan penyebaran dan membalikkan tren pada tahun 2015. Respons pemerintah meliputi pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan. Program pengurangan dampak buruk pada pengguna napza suntik juga dijalankan. Selain itu, pemerintah merumuskan Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) sebagai pedoman dalam penanggulangan HIV/AIDS secara komprehensif. Namun, tantangan masih ada, terutama rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses layanan kesehatan, dan stigma negatif yang melekat pada ODHA. Perbandingan antara upaya pemerintah dengan respon masyarakat menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan upaya yang lebih komprehensif untuk mencapai target MDG 6.

Kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam penanggulangan HIV/AIDS telah berlangsung cukup lama. Diawali dengan proyek IHPCP Phase 1 (September 1995 – Juni 2001), kemudian dilanjutkan dengan IHPCP Phase 2 (September 2002 – Februari 2008). Setelahnya, semua kegiatan Australia terkait HIV di Indonesia diintegrasikan ke dalam kemitraan baru, yaitu Australia-Indonesia Partnership for HIV (AIPH), yang dimulai pada Februari 2008 dan direncanakan hingga akhir 2016. Australia, melalui AusAID (Australian Agency for International Development), lembaga resmi yang menyalurkan bantuan pemerintah Australia ke negara lain, menunjukkan komitmen kuat dalam membantu Indonesia mengatasi masalah HIV/AIDS. Kerjasama internasional, baik bilateral maupun multilateral, sangat penting dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, dan Australia telah menjadi mitra aktif sejak 1995. Sebuah studi kasus oleh Muhidin meneliti peran AusAID melalui IHPCP dalam membantu penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Barat (2004-2007), tetapi skripsi ini akan fokus pada kerjasama di tingkat nasional melalui AIPH.

AusAID memainkan peran krusial dalam menyalurkan bantuan pemerintah Australia untuk program-program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. AIPH, sebagai kerangka kerja kerjasama, mengintegrasikan berbagai kegiatan Australia dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Meskipun Muhidin dalam penelitiannya fokus pada peran AusAID dalam IHPCP di Jawa Barat, yang mencakup program penguatan KPAP Jawa Barat, Media Relations, dan Program Harm Reduction, skripsi ini akan menganalisis lebih luas tentang bagaimana AIPH berkontribusi pada upaya penanggulangan HIV/AIDS di tingkat nasional. AIPH merupakan sebuah kerjasama yang berkelanjutan dan memiliki jangka waktu yang panjang, menunjukkan komitmen jangka panjang dari Australia dalam membantu Indonesia mengatasi masalah kesehatan publik yang serius ini. Studi ini bertujuan untuk mengungkap secara rinci kontribusi dan dampak AIPH terhadap penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

Kerjasama dalam penanggulangan HIV/AIDS antara Australia dan Indonesia, khususnya melalui AIPH, diharapkan memberikan manfaat bagi kedua negara. Indonesia mendapatkan dukungan teknis dan finansial dari Australia untuk memperkuat sistem kesehatan dan program penanggulangan HIV/AIDS-nya. Bagi Australia, kerjasama ini dapat memperkuat hubungan diplomatik, meningkatkan reputasi internasional dalam bidang kesehatan global, dan memberikan peluang untuk berbagi pengetahuan dan keahlian dalam pengelolaan penyakit menular. Keberhasilan kerjasama ini bergantung pada koordinasi yang efektif antara kedua negara, komitmen yang berkelanjutan, serta evaluasi yang berkala untuk memastikan program-program yang dijalankan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Skripsi ini akan meneliti manfaat kerjasama tersebut secara lebih detail untuk kedua belah pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tinjauan pustaka dimulai dengan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian Stefan Elbe, yang berjudul “HIV/AIDS: A Human Security Challenge for the 21st Century”, dikaji sebagai landasan konseptual. Elbe menganalisis HIV/AIDS sebagai ancaman langsung terhadap human security karena tingkat kematian yang tinggi dan terbatasnya akses terhadap obat antiretroviral di negara berkembang. Penelitian lain yang dipertimbangkan adalah tugas akhir Muhidin, yang membahas peran Australian Agency for International Development (AusAID) melalui Indonesia HIV/AIDS Prevention and Care Project (IHPCP) dalam penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Barat (2004-2007). Muhidin menyoroti dampak serius HIV/AIDS yang tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga ekonomi dan sosial. Meskipun kedua penelitian ini relevan, skripsi ini menekankan kerjasama Australia-Indonesia dalam penanggulangan HIV/AIDS di tingkat nasional, berbeda dengan fokus regional Muhidin. Penelitian Elbe memberikan perspektif human security yang menjadi landasan konseptual penting dalam menganalisis kerjasama ini.

Kerangka pemikiran didasarkan pada konsep human security dan kerjasama internasional. Konsep human security, yang dijelaskan berdasarkan Human Development Index 1994, mencakup keamanan dari ancaman kronis seperti penyakit dan represi, serta perlindungan dari gangguan sehari-hari. HIV/AIDS jelas termasuk dalam elemen health security, namun dampaknya yang luas pada aspek politik, ekonomi, dan sosial, baik nasional maupun internasional, menuntut pendekatan human security yang komprehensif. Konsep kerjasama internasional dijelaskan melalui berbagai kepentingan nasional yang perlu dipenuhi melalui kerjasama antarnegara. HIV/AIDS, sebagai masalah global, memerlukan kerjasama internasional seperti yang terjadi antara Australia dan Indonesia. Penulis merujuk pada konsep kolaborasi Holsti, yang menyatakan bahwa banyak masalah internasional membutuhkan kerjasama antarnegara untuk mencapai solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Kerangka ini digunakan untuk menganalisis kerjasama Australia-Indonesia dalam penanggulangan HIV/AIDS, khususnya melalui lensa human security dan aspek-aspek kerjasama internasional.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik kajian pustaka. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang relevan, berupa dokumen tertulis maupun verbal yang telah dipublikasikan oleh pihak lain. Sumber data meliputi buku, jurnal, artikel surat kabar, laporan resmi pemerintah, dan internet. Pilihan metode kualitatif didasarkan pada bentuk data yang berupa kata-kata, bukan rangkaian angka, sehingga tidak dapat disusun dalam kategori atau klasifikasi tertentu. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk menganalisis informasi yang telah tersedia dan relevan dengan topik penelitian, yaitu kerjasama Australia-Indonesia dalam penanggulangan HIV/AIDS. Dengan demikian, metode ini efektif untuk mengumpulkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan Australia-Indonesia Partnership for HIV (AIPH) dan kontribusinya dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan bagian terpenting dari penelitian karena memberikan arti dan makna pada data yang telah dikumpulkan untuk memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menafsirkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Analisis ini akan fokus pada bagaimana program-program dalam kerjasama Australia-Indonesia Partnership for HIV (AIPH) memberikan kontribusi terhadap penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Proses analisis ini meliputi identifikasi tema, pola, dan hubungan antar data untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan bermakna terkait dengan tujuan penelitian. Analisis kualitatif memungkinkan interpretasi yang mendalam terhadap konteks dan nuansa data yang berkaitan dengan kerjasama bilateral dalam mengatasi isu kesehatan global yang kompleks ini.

Penelitian ini memiliki batasan materi dan ruang lingkup yang jelas untuk memastikan hasil penelitian yang tepat dan akurat. Batasan materi difokuskan pada kerjasama Australia dan Indonesia dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, khususnya melalui Australia-Indonesia Partnership for HIV (AIPH). Penelitian ini menjelaskan bagaimana program-program dalam AIPH berkontribusi terhadap penanggulangan HIV/AIDS. Ruang lingkup penelitian dibatasi oleh waktu dan materi, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas. Pembatasan ini penting untuk memastikan kedalaman analisis dan ketepatan kesimpulan yang dihasilkan. Dengan batasan yang jelas, penelitian ini dapat memberikan fokus yang tajam pada kerjasama AIPH dan dampaknya terhadap upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.