Kepentingan Pakistan dalam Kerjasama Militer dengan China

Bagian awal menekankan kompleksitas realitas internasional dan ketidakpastian perilaku negara-negara. Setiap negara menghadapi dilema keamanan, karena tidak ada jaminan perilaku negara lain akan selalu sesuai kepentingan mereka. Kedaulatan negara bergantung pada upaya negara itu sendiri, bukan kebaikan negara lain. Secara teoritis, pendekatan Politik Luar Negeri dan Kepentingan Nasional menuntut setiap negara mencapai kepentingan nasional secara maksimal untuk menjamin keamanan internasional. Kerjasama militer menjadi salah satu cara untuk menjamin kedaulatan, seperti yang dilakukan Pakistan dengan menjalin kerjasama militer dengan China. Dokumen ini juga menjelaskan bahwa kerjasama militer Pakistan-China dapat dilihat dari dua aspek, yaitu politik dan ekonomi.

Konflik Kashmir antara India dan Pakistan menjadi fokus utama pembahasan. Konflik ini, yang berlangsung sejak kemerdekaan kedua negara, terus menjadi sumber ketidakstabilan di Asia Selatan dan memicu perlombaan senjata. Menurut Iftikhar H. Malik, masalah Kashmir merupakan isu separatisme etnis. Perang-perang terbuka terjadi beberapa kali, termasuk perang tahun 1947 dan 1971, serta konflik Kargil tahun 1999. Uji coba nuklir India tahun 1974 (Proyek Smiling Buddha) mendorong Pakistan untuk mengembangkan kemampuan nuklirnya, yang dimulai sejak 1956 melalui PAEC (Pakistan Atomic Energy Commission) dan diimplementasikan oleh Presiden Zulfikar Ali Bhutto. China memberikan dukungan signifikan bagi pengembangan senjata nuklir Pakistan.

Dokumen menjelaskan posisi strategis Pakistan di antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan China. Pakistan pernah menjalin hubungan baik dengan kedua negara, namun hubungannya dengan AS sempat mengalami kendala karena dukungan AS terhadap India dalam konflik dengan Pakistan. Hal ini mendorong Pakistan untuk lebih dekat dengan China, terutama dalam kerjasama militer. Secara historis, Pakistan awalnya mendukung China dalam Dewan Keamanan PBB, tetapi menarik dukungannya pada tahun 1953 karena pengaruh AS. Keanggotaan Pakistan dalam CENTO dan SEATO, yang dibentuk AS untuk membendung China, semakin memperumit hubungan dengan China. Namun, kerjasama dengan China dilihat Pakistan sebagai aktualisasi kepentingan nasionalnya, baik secara politik maupun ekonomi. Pernyataan Kayani tentang pentingnya hubungan Pakistan-China juga ditekankan, menunjukkan kerjasama dalam penyediaan persenjataan, seperti pesawat tempur Hongdu K-8 Karakorum.

Dokumen membahas implikasi kerjasama militer Pakistan-China bagi negara-negara lain, khususnya Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan posisi strategis, Indonesia dapat belajar dari strategi Pakistan dalam menghadapi ancaman eksternal. Penelitian ini berargumen bahwa kerjasama militer Pakistan-China menguntungkan Pakistan secara politis dan ekonomis. Secara politik, kerjasama ini memperkuat posisi Pakistan secara bilateral terhadap India, regional di Asia Selatan, dan global. Secara ekonomi, kerjasama ini meningkatkan industri persenjataan Pakistan. Penelitian ini menelusuri kepentingan nasional Pakistan dalam tiga aspek: bilateral, regional, dan global, serta meneliti aspek ekonomi melalui industrialisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan).

Kerjasama militer Pakistan-China memiliki dimensi politik yang signifikan dan dikaji dari tiga sub-wilayah: bilateral, regional, dan global. Pada tingkat bilateral, kerjasama ini memperkuat hubungan antara kedua negara dan bertujuan untuk memperkuat posisi Pakistan dalam hubungannya dengan India. Secara regional, di Asia Selatan, kerjasama ini berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan dengan India. Aspek global menunjukkan bagaimana kerjasama ini memengaruhi posisi Pakistan dalam percaturan politik internasional. Pertemuan antara Perdana Menteri Pakistan, Mohammad Ali Bogra, dan Perdana Menteri China, Zhou Enlai, pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, menandai awal hubungan diplomatik yang baik, meskipun sempat terganggu oleh keanggotaan Pakistan dalam SEATO (Southeast Asia Treaty Organization), yang dilihat China sebagai alat imperialisme Amerika. Pakistan secara historis pernah mendukung China untuk duduk di Dewan Keamanan PBB, namun kemudian menarik dukungan tersebut pada tahun 1953 karena pengaruh Amerika Serikat. Hubungan ini kemudian kembali membaik dan semakin dekat.

Dari perspektif ekonomi, kerjasama militer Pakistan-China berfokus pada peningkatan industri persenjataan Pakistan. Kemajuan industri persenjataan dianggap penting bagi kemajuan ekonomi suatu negara, seperti yang terlihat pada contoh Amerika Serikat dan China. Pakistan berupaya memajukan industri persenjataan domestiknya agar dapat bersaing dengan negara lain. Kerjasama dengan China dalam hal penyediaan persenjataan, seperti pesawat tempur Hongdu K-8 Karakorum sejak tahun 1968, merupakan bukti nyata dukungan China terhadap pengembangan kemampuan militer Pakistan. Perlu ditekankan bahwa kepentingan ekonomi Pakistan dalam kerjasama militer ini sejalan dengan kepentingan politiknya, karena peningkatan kemampuan militer dianggap berkontribusi signifikan terhadap stabilitas dan kemajuan ekonomi negara.

Analisis kerjasama militer Pakistan-China difokuskan pada konsep deterrence. Deterrence diartikan sebagai upaya mencegah tindakan pihak lain, dan pengembangan kekuatan nuklir merupakan implementasinya. Dokumen membedakan antara general deterrence (mengatur hubungan jangka panjang) dan immediate deterrence (mengantisipasi serangan langsung dan mempersiapkan pembalasan). Kerjasama militer Pakistan-China, dalam konteks ini, dilihat sebagai upaya konkret Pakistan untuk bertahan dari ancaman dan mempersiapkan serangan balasan. Dokumen mengutip pendapat Aron yang menekankan sifat praktis deterrence, mengharuskan negara selalu peka terhadap kondisi eksternalnya (bilateral, regional, dan internasional). Dengan demikian, kerjasama ini bukan semata-mata tindakan teoritis, tetapi respon praktis terhadap ancaman yang dihadapi Pakistan.

Pembentukan aliansi merupakan respons terhadap ketidakseimbangan ancaman, bukan ketidakseimbangan kekuatan. Negara membentuk aliansi untuk mencegah potensi hegemoni negara lain atau memperluas pengaruh atas negara yang lebih lemah. Konsep bandwagoning dijelaskan sebagai strategi negara lemah untuk berkoalisi dengan superpower demi keamanan atau kemenangan. Aliansi Pakistan-China, menurut dokumen, bertujuan mengurangi hegemoni India di Asia Selatan. Kerjasama ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk bandwagoning oleh Pakistan, yang sering berkonflik dengan India dan mengalami kekalahan dalam beberapa perang terbuka. Oleh karena itu, aliansi dan kerjasama militer dengan China menjadi strategi penting bagi Pakistan untuk meningkatkan keamanan dan kekuatannya di kawasan Asia Selatan.

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk menelusuri data dan menggambarkan secara tepat pertimbangan Pakistan dalam memilih kerjasama dengan China. Analisis reduksionis digunakan, berfokus pada perilaku negara-bangsa (Pakistan) dalam memutuskan kerjasama strategis dengan China untuk mengimbangi kekuatan militer India. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan data sekunder dari internet, tulisan ilmiah, surat kabar, artikel, dan lain-lain. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada kepentingan Pakistan dalam kerjasama militer dengan China (politik dan ekonomi) dari tahun 1998 hingga 2012, dengan kemungkinan penggunaan data di luar periode tersebut sebagai pelengkap. Peneliti akan menelusuri kepentingan nasional Pakistan dalam tiga konteks: bilateral, regional, dan global.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara tepat pertimbangan Pakistan dalam menjalin kerjasama dengan China, khususnya untuk menyeimbangkan kekuatan militer India. Mohtar Mas’oed's tiga kelompok tingkat analisis dibahas: reduksionis, korelasionis, dan induksionis. Penelitian ini memilih tingkat analisis reduksionis, yang berfokus pada perilaku negara-bangsa Pakistan dalam konteks kerjasama strategis dengan China. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan perilaku negara (Pakistan) dalam konteks persaingan regional di Asia Selatan.

Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder. Sumber data meliputi internet, tulisan ilmiah, surat kabar, artikel, dan berbagai bahan lain yang relevan. Penelitian difokuskan pada kepentingan Pakistan dalam kerjasama militer dengan China, baik secara politik maupun ekonomi, selama periode 1998-2012. Data di luar rentang waktu tersebut digunakan sebagai pelengkap. Secara politik, penelitian menelusuri kepentingan nasional Pakistan secara bilateral, regional (Asia Selatan), dan global. Sementara itu, secara ekonomi, fokus penelitian diarahkan pada industrialisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan) di Pakistan sebagai akibat kerjasama dengan China.