Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Proliferation Security Initiative Amerika Serikat

Bagian ini menjelaskan latar belakang penelitian yang difokuskan pada masalah proliferasi Senjata Pemusnah Massal (WMD) dan kebijakan Proliferation Security Initiative (PSI) yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Banyak studi telah membahas WMD dan upaya pencegahan penyebarannya secara ilegal. Amerika Serikat, di bawah pemerintahan George W. Bush, meluncurkan PSI sebagai respon terhadap ancaman semakin meluasnya penyebaran WMD secara ilegal dan jatuh ke tangan negara atau aktor non-negara yang tidak bertanggung jawab. Penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan PSI, dengan menggunakan konsep Keamanan Nasional sebagai kerangka analisis. Keinginan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hubungan Internasional di Indonesia juga menjadi motivasi penulisan tesis ini.

Bagian ini menjelaskan peristiwa penting yang memicu kajian lebih lanjut mengenai kebijakan PSI. Penangkapan kapal kargo So San, yang berbendera Kamboja namun melakukan perjalanan dari Korea Utara menuju Yaman, menjadi titik krusial. Kapal tersebut, yang terdaftar untuk mengangkut semen, ternyata membawa muatan ilegal berupa 15 rudal Scud, 15 hulu ledak konvensional, 23 kontainer bahan bakar roket, dan 85 barel bahan kimia yang tidak dikenal. Penemuan ini meningkatkan kekhawatiran akan proliferasi WMD dan mendorong Amerika Serikat untuk memperketat kebijakan counterproliferation, termasuk kontrol ekspor dan impor senjata pemusnah massal (WMD).

Bagian ini menghubungkan peristiwa serangan 11 September 2001 (9/11) terhadap World Trade Center (WTC) dan Pentagon dengan kebijakan PSI. Pidato Presiden Bush pasca-9/11, yang membagi dunia menjadi “Anda bersama kami atau melawan kami dalam perang melawan teror,” menunjukkan komitmen kuat Amerika Serikat dalam memerangi terorisme. Kampanye anti-terorisme Amerika Serikat, baik di dalam maupun luar negeri, meliputi pencarian pelaku serangan WTC yang dituduhkan kepada Al-Qaeda dan pemimpinnya, Osama bin Laden. Tuduhan tersebut mengarah pada invasi Amerika Serikat ke Afghanistan pada Oktober 2001 (Operasi Enduring Freedom) untuk menjatuhkan rezim Taliban yang dianggap melindungi Al-Qaeda dan menolak menyerahkan Osama bin Laden. Meskipun berhasil menggulingkan Taliban, Amerika Serikat gagal menangkap Osama bin Laden.

Bagian ini membahas invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 sebagai bagian dari kampanye anti-terorisme dan respons terhadap ancaman WMD. Amerika Serikat menuduh Irak mengembangkan senjata pemusnah massal (nuklir dan biologi) dan melindungi teroris, yang menjadi alasan invasi tersebut. Tujuan resmi invasi adalah untuk mencari dan menghancurkan senjata pemusnah massal yang diduga dimiliki Irak. Ketakutan akan ancaman WMD terhadap penduduk dunia, khususnya Amerika Serikat, memperkuat kampanye anti-terorisme Bush dan berkembang menjadi kebijakan yang bertujuan untuk menghentikan negara-negara yang memiliki atau memasok bahan baku untuk senjata pemusnah massal, terutama bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat. Hal ini semakin memperkuat latar belakang pembentukan kebijakan PSI.

Kerangka penelitian ini mengacu pada sejumlah studi pustaka sebagai landasan analisis. Salah satu kajian pustaka yang digunakan berjudul "The Proliferation Security Initiative", yang membahas insiden penangkapan kapal kargo milik Korea Utara (berbendera Kamboja) bernama So San pada akhir tahun 2002. Kapal tersebut, yang seharusnya mengangkut semen, ternyata membawa muatan ilegal berupa 15 rudal Scud, 15 hulu ledak konvensional, 23 kontainer bahan bakar roket, dan 85 barel bahan kimia tak dikenal. Insiden ini, menurut kajian tersebut, mendorong Presiden Bush menandatangani National Security Presidential Directives (NSPDs) 17 dan 20, yang menekankan strategi nasional untuk memerangi senjata pemusnah massal dan larangan counterproliferation. Amerika Serikat juga mengklaim Yaman melanggar komitmen untuk tidak membeli rudal balistik dari Korea Utara. Kajian ini juga mencatat peluncuran Proliferation Security Initiative (PSI) oleh Presiden Bush pada Mei 2003, setelah 4 bulan bernegosiasi dengan 10 sekutu, menghasilkan kesepakatan untuk melarang transfer WMD dan bahan terkait, serta meningkatkan kerja sama pertukaran informasi antar negara.

Selain kajian tentang PSI, penelitian ini juga merujuk pada studi "The foreign policy decision making process of the George W. Bush administration". Studi ini mendeskripsikan dan mengevaluasi model manajemen, struktur kebijakan, dan proses pengambilan kebijakan luar negeri pemerintahan George W. Bush, serta membandingkannya dengan presiden-presiden sebelumnya. Studi ini memberikan pemahaman tentang bagaimana kebijakan PSI diambil, menekankan peran penangkapan kapal pengangkut bahan baku nuklir menuju Yaman sebagai dasar pengambilan kebijakan. Analisis juga dilakukan pada gaya kepemimpinan Bush yang digambarkan sebagai aktif-positif, dibandingkan dengan gaya kepemimpinan presiden sebelumnya, seperti Ronald Reagan. Studi ini juga membahas tantangan dan risiko dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, termasuk potensi politik birokratis, dan bagaimana tekanan pasca 9/11 memaksa Bush untuk mengambil kebijakan yang signifikan, meskipun menghadapi banyak pertentangan. Peran penting menteri seperti Cheney dan Condoleezza Rice dalam meyakinkan kabinet dan petinggi AS tentang pentingnya kebijakan tersebut juga dijelaskan.

Studi pustaka ketiga, "Weapon of Mass Destruction", membahas mengenai bahan baku senjata biologi, kimia, dan nuklir. Buku ini menjelaskan multifungsi bahan baku tersebut, yang dapat digunakan dalam kosmetik, farmasi, dan pestisida, namun juga dapat digunakan sebagai senjata pemusnah massal. Peristiwa 9/11 digunakan sebagai contoh dampak penggunaan WMD yang mengerikan. Studi ini juga membahas ancaman WMD dan terorisme yang dihadapi Amerika Serikat dan menjadi dasar eksplorasi lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan PSI. Kajian keempat, "Kebijakan George Walker Bush Tentang Isu Senjata Pemusnah Massal Irak", menjelaskan isu WMD di Irak pasca 9/11 dan dampaknya terhadap tatanan global. Studi ini mencatat bahwa tragedi WTC menjadi awal meningkatnya wacana terorisme internasional. Dampak negatif dari penggunaan WMD yang tidak bertanggung jawab, dan potensi bahan baku nuklir untuk penggunaan positif, juga dibahas. Studi-studi tersebut digunakan untuk mendukung analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan PSI.

Sebagai kerangka teori utama, tesis ini menggunakan konsep Keamanan Nasional (National Security). Definisi keamanan nasional menurut Arnold Wolfers (“security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked”) dipahami secara tradisional dan non-tradisional. Keamanan nasional secara tradisional diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa melindungi nilai-nilai internal dari ancaman luar, dengan menekankan peran militer. Namun, pasca Perang Dingin, konsep ini berevolusi, mencakup ancaman yang lebih kompleks dan melibatkan aktor non-negara. Caroline Thomas dan Jessica Mathews mendefinisikan keamanan nasional sebagai seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara, tidak hanya militer. Buzan menambahkan lima dimensi keamanan: politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, ancaman proliferasi WMD dilihat sebagai masalah keamanan non-tradisional yang kompleks, mengancam eksistensi AS dan berbagai aspek lainnya, sehingga diperlukan kebijakan PSI sebagai upaya konkrit.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Sumber data tersebut meliputi artikel berita, buku, dan berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian, khususnya mengenai Proliferation Security Initiative (PSI) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menganalisis data dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan website yang diterbitkan oleh berbagai lembaga atau instansi terkait. Data sekunder ini dipilih karena ketersediaan informasi yang luas tentang kebijakan PSI Amerika Serikat dan konteks geopolitik yang melatarbelakanginya. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang kompleks ini. Penggunaan data sekunder memungkinkan penelaahan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda terkait kebijakan PSI.

Ruang lingkup penelitian dibatasi untuk memastikan fokus analisis tetap terarah. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan Proliferation Security Initiative (PSI). Penelitian ini secara khusus membatasi cakupan materinya pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan PSI. Batasan waktu penelitian juga ditentukan untuk memberikan kerangka waktu yang jelas dan terukur. Penelitian ini membatasi rentang waktu penelitian dari pasca serangan 9/11 pada tahun 2001 sampai dengan penandatanganan kebijakan PSI oleh Presiden George W. Bush pada tahun 2003. Batasan waktu ini memungkinkan analisis yang lebih terfokus dan relevan terhadap konteks historis dan politik yang memengaruhi pengambilan keputusan terkait kebijakan PSI. Dengan batasan yang jelas, penelitian ini berharap dapat memberikan hasil analisis yang komprehensif dan akurat terkait faktor-faktor pendorong kebijakan PSI.

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan Proliferation Security Initiative (PSI). Penelitian ini tidak membahas secara luas tentang seluruh aspek kebijakan PSI, tetapi secara spesifik mengkaji faktor-faktor penyebab dikeluarkannya kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini membatasi cakupan materinya pada analisis faktor-faktor yang mendorong pengambilan keputusan Amerika Serikat terkait dengan PSI. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan kedalaman analisis dan menghindari generalisasi yang terlalu luas. Fokus penelitian tetap pada pemahaman mengapa Amerika Serikat mengambil keputusan untuk mengeluarkan kebijakan PSI pada konteks ancaman proliferasi senjata pemusnah massal (WMD) dan terorisme.

Untuk memberikan kerangka waktu yang jelas, penelitian ini membatasi rentang waktu analisisnya. Periode yang diteliti dimulai dari pasca serangan teroris 11 September 2001 (9/11) hingga penandatanganan kebijakan Proliferation Security Initiative (PSI) oleh Presiden George W. Bush pada tahun 2003. Pembatasan waktu ini penting karena peristiwa 9/11 dan konsekuensinya, termasuk meningkatnya kekhawatiran akan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal (WMD), secara signifikan membentuk konteks kebijakan PSI. Dengan fokus pada periode ini, penelitian ini dapat menganalisis secara lebih mendalam bagaimana peristiwa-peristiwa penting dalam kurun waktu tersebut berkontribusi pada keputusan Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan PSI. Pembatasan ini juga membantu menghindari kompleksitas yang mungkin muncul jika periode yang dikaji terlalu panjang dan mencakup berbagai peristiwa yang kurang relevan dengan fokus penelitian.