Dinamika Pengembangan Nuklir Iran dan Respons Internasional

Iran menjadi perhatian dunia internasional karena aktivitas nuklirnya. Amerika Serikat dan sekutunya sangat mencurigai program nuklir Iran bertujuan memproduksi senjata pemusnah massal, yang dianggap mengancam stabilitas dan keamanan global. Sementara itu, Iran selalu mengklaim bahwa program nuklirnya difokuskan pada pengembangan energi alternatif untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, sebagai sumber energi yang lebih murah, luas, dan efektif dibandingkan sumber energi lainnya. Peningkatan regulasi nuklir global semakin memperkuat pentingnya isu nuklir dalam konstelasi global, dan pengembangan nuklir oleh negara manapun memicu reaksi internasional yang kuat, seperti kecaman AS terhadap pengembangan nuklir Korea Utara.

Terdapat kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang tertuang dalam dua Memorandum Keputusan Keamanan Nasional AS (National Security Decision Memoranda) pada 22 April 1975 dan 20 April 1976. Kala itu, Presiden Gerald Ford menyetujui penjualan fasilitas pengayaan uranium kepada Iran, dan Iran membeli delapan reaktor nuklir dari AS. AS pun sepakat membangun delapan pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran dengan kapasitas total 8000 MW. Kerja sama ini berakhir setelah Revolusi Islam Iran yang dipimpin Ayatullah Khomeini. Banyak analis berpendapat bahwa perubahan ideologi Iran dari sekuler menjadi pemerintahan Mullah menjadi salah satu faktor perubahan sikap AS, dari semula mendukung menjadi menantang eksistensi program nuklir Iran. Inilah salah satu faktor kunci yang menimbulkan konflik berkepanjangan antara kedua negara hingga kini.

Pada Agustus 2005, Inggris, Prancis, dan Jerman (UE3) mengajukan proposal perjanjian jangka panjang kepada Iran, menawarkan bantuan pengembangan energi nuklir secara damai. Perjanjian ini bertujuan untuk mengikat komitmen Iran agar tidak melanjutkan kegiatan bahan bakar nuklir selain untuk reaktor riset dan daya air ringan. Namun, Iran menolak proposal ini karena dianggap mengharuskan Teheran meninggalkan semua pekerjaan bahan bakar nuklir. Meskipun sempat menghentikan sementara pengayaan uranium sebagai hasil negosiasi dengan UE3 di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Iran kemudian melanjutkan kegiatan di pusat konversi uranium Isfahan pada Agustus 2005, yang dianggap IAEA sebagai pelanggaran kesepakatan. Sikap Iran ini semakin memperumit krisis nuklir yang terjadi.

Amerika Serikat menyerukan tekanan internasional terhadap Iran untuk mengakhiri pengayaan nuklir. Namun, AS menunjukkan sikap yang dianggap sebagai standar ganda karena memberikan akses teknologi nuklir yang lebih luas kepada India dan Israel, meskipun kedua negara tersebut belum menandatangani perjanjian NPT. Hal ini membuat Iran semakin enggan mengikuti kemauan AS. AS semakin menekan Iran, bahkan berupaya mengisolasinya melalui embargo ekonomi. Embargo ini semakin intensif di era kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad, meskipun sebenarnya telah diterapkan jauh sebelum masa kepemimpinannya. Pernyataan Ahmadinejad yang mempertanyakan mengapa fasilitas nuklir negara lain beroperasi 24 jam sehari sementara pembangunan nuklir Iran dianggap mengancam menjadi bantahan atas kecurigaan AS. Sikap diskriminatif AS terhadap Iran, dengan mempermasalahkan program nuklir Iran namun cenderung diam terhadap keberadaan senjata nuklir Israel, semakin mempersulit penyelesaian isu nuklir Iran.

Embargo ekonomi AS terhadap Iran, yang semakin intensif di era Mahmoud Ahmadinejad, telah menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Iran. Banyak perusahaan asing, terutama perusahaan energi, menarik diri dari Iran akibat sanksi tersebut, yang berdampak pada memburuknya kerjasama ekonomi Iran dengan negara-negara mitra, sebagian besar merupakan sekutu AS. Kondisi ini memaksa para pengambil keputusan di Iran untuk mencari strategi untuk mengurangi dampak negatif embargo ekonomi tersebut. Sebagai eksportir minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi dan memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia setelah Rusia, Iran memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dengan letak geografisnya yang strategis mengontrol Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak dunia hingga 40%.

Sebagai respons terhadap embargo ekonomi AS, Iran secara aktif memperkuat kerjasama ekonomi dengan China, negara yang memiliki kepentingan berlawanan dengan kebijakan luar negeri AS. Kerjasama ini dianggap sebagai kebijakan rasional untuk memperkecil dampak embargo. China, sebagai salah satu negara yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi strategis dengan Iran, terutama di sektor energi, menjadi mitra penting bagi Iran. Meskipun China adalah negara komunis, Iran tidak ragu untuk mendekat karena melihatnya sebagai jaminan keberlangsungan ekonomi negaranya. Meningkatnya kerjasama ekonomi ini terlihat dari peningkatan hubungan perdagangan yang signifikan, terutama dalam sektor minyak dan gas, yang menjadi komoditas ekspor penting Iran.

Peningkatan kerjasama ekonomi dengan China memberikan keuntungan ganda bagi Iran, baik secara ekonomi maupun politik. Secara ekonomi, kerjasama ini membantu mengurangi dampak negatif embargo ekonomi AS. Secara politik, kerjasama ini menunjukkan resistensi Iran terhadap tekanan AS dan memperkuat posisi tawar Iran dalam hubungan internasional. China, yang menolak sanksi AS terhadap Iran, memberikan akses pasar yang penting bagi produk dan teknologi China, dan juga menjadi pasar yang menguntungkan bagi komoditas minyak mentah Iran. Hubungan perdagangan antara kedua negara meningkat secara signifikan, dari 400 juta dolar AS pada tahun 1994 menjadi 29 miliar dolar AS pada tahun 2008, menunjukkan kesuksesan strategi ekonomi Iran ini di tengah tekanan internasional.

Analisis kebijakan luar negeri Iran, khususnya peningkatan kerjasama ekonomi dengan China di tengah embargo AS, dilakukan menggunakan teori pilihan rasional. Teori ini menjelaskan bahwa negara akan mengambil keputusan berdasarkan perhitungan untung-rugi untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Dalam konteks ini, Iran, di bawah tekanan embargo ekonomi AS, mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan dan memilih kerjasama dengan China sebagai strategi yang paling rasional. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir teori pilihan rasional, seperti yang dijelaskan oleh Charles W. Kegley Jr dan Shannon L. Blanton, untuk memahami proses pengambilan keputusan Iran. Aspek penting yang diperhatikan adalah bagaimana Iran mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan dan memilih pilihan yang dianggap paling menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya.

Teori pilihan rasional menekankan pada maksimalisasi tujuan aktor (negara dalam hal ini) dan konsistensi dalam mengejar tujuan tersebut. Iran, dalam menghadapi embargo ekonomi AS, menganalisis berbagai pilihan kebijakan dan memilih kerjasama ekonomi dengan China sebagai alternatif yang dianggap paling efektif. Kerjasama ini dinilai mampu memaksimalkan keuntungan ekonomi dan politik, sambil meminimalkan dampak negatif embargo AS. China, yang menunjukkan resistensi terhadap sanksi AS terhadap Iran, serta pertumbuhan ekonomi China yang pesat, membuat kerjasama ini menjadi pilihan yang menarik bagi Iran. Analisis untung-rugi menunjukkan bahwa peningkatan kerjasama ekonomi dengan China dinilai mampu memaksimalkan keuntungan baik secara ekonomi maupun politik bagi Iran.

Penerapan teori pilihan rasional dalam konteks ini melibatkan beberapa tahap intelektual. Pertama, identifikasi dan definisi masalah (Problem Recognation and Definition), di mana Iran menyadari dampak negatif embargo AS terhadap ekonominya. Tahap selanjutnya adalah pemilihan tujuan (Goal Selection), di mana Iran menetapkan tujuan untuk mengurangi dampak negatif embargo. Kemudian, identifikasi alternatif (Identification of Alternatives), di mana Iran mempertimbangkan berbagai pilihan, termasuk kerjasama dengan China. Terakhir adalah tahap pilihan (Choice), di mana Iran memilih untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan China karena dianggap sebagai pilihan yang paling rasional dan menguntungkan. Dengan demikian, teori pilihan rasional menjelaskan rasionalitas Iran dalam mendekat ke China sebagai upaya meminimalisir dampak negatif embargo ekonomi AS, sekaligus memaksimalkan keuntungan ekonomi dan politik yang bisa diperoleh.

Penelitian ini mengacu pada tesis Tide Aji Pratama dari FISIP UI yang berjudul “Kebijakan Nuklir Iran Dalam Menghadapi Respon Barat Pada Masa Pemerintahan Mahmud Ahmadinejad 2005-2007”. Tesis tersebut mendeskripsikan Iran melanjutkan program nuklirnya pada tahun 1989 setelah sempat terhenti karena ketidakstabilan pasca revolusi dan perang Iran-Irak (1980-1988). AS meminta Iran menghentikan program nuklirnya karena berpotensi mengembangkan senjata nuklir, namun Iran menolak dan mengklaim teknologi nuklirnya untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional sebagai alternatif selain minyak. Tide Aji menggunakan konsep kepentingan nasional, meliputi keamanan dan kesejahteraan, untuk menganalisis posisi penting program nuklir Iran dalam memenuhi kebutuhan energi dan keamanan pasokan energi jangka panjang bagi negara tersebut.

Penelitian selanjutnya mengacu pada jurnal Moch. Zulfikar Fauzi yang berjudul “Strategi Pemerintahan Ahmadinejad dalam Penolakan Penghentian Program Nuklir Iran yang Berdampak terhadap Semakin Memburuknya Hubungan Iran dengan Amerika Serikat Tahun 2005-2009”. Jurnal ini membahas energi nuklir Iran sebagai isu perdebatan antara Iran dan AS, dimana nuklir dilihat sebagai sumber energi alternatif yang murah dan efektif, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan senjata pemusnah massal. Hubungan kedua negara memburuk ketika Ahmadinejad bertekad melanjutkan program nuklir Iran. Zulfikar Fauzi menganalisis strategi framing yang digunakan Ahmadinejad untuk membentuk opini publik domestik dan internasional, menjadikan penolakan Barat sebagai masalah bersama bangsa Iran.

Penelitian ini juga merujuk pada jurnal Liu Jun dan Wu Lei berjudul “Key Issues in China – Iran Relations”. Penelitian ini menganalisis kepentingan China dan Iran dalam hubungan bilateral mereka, membingkai hubungan tersebut dalam tiga aspek: ekonomi, nuklir, dan isu strategis. Dalam aspek strategis, Liu dan Wu menekankan letak geografis Iran yang strategis dekat Selat Hormuz, yang mengontrol jalur energi utama, membuat Iran menjadi perhatian negara-negara besar seperti AS, Rusia, China, dan Uni Eropa. China melihat Iran sebagai kekuatan baru di kawasan tersebut, sedangkan bagi Iran, hubungan baik dengan China menguntungkan perekonomiannya. Penelitian ini menunjukan hubungan Iran-China yang saling menguntungkan dalam berbagai aspek.