Dampak Perang Dingin Terhadap Ancaman Senjata Nuklir

Bagian ini menjelaskan bahwa berakhirnya Perang Dingin pada akhir dekade 1980-an, ditandai dengan runtuhnya komunisme dan pembubaran Uni Soviet, membawa perubahan besar dan cepat dalam sistem internasional. Perubahan ini menimbulkan harapan sekaligus tantangan baru. Salah satu tantangan besar yang dihadapi peradaban manusia di masa mendatang, seperti yang dikemukakan oleh Louis Armand, adalah perang nuklir. Ancaman ini tetap nyata karena pasca Perang Dingin, kepemilikan dan proliferasi senjata nuklir masih terjadi di berbagai negara di dunia. Dokumen ini menyoroti pentingnya mengatasi ancaman ini melalui berbagai upaya internasional dan regional.

Data yang disajikan menunjukkan jumlah besar senjata nuklir yang dimiliki oleh berbagai negara di dunia. Jumlah ini menunjukkan ancaman nuklir masih nyata, baik senjata nuklir yang digunakan sebagai alat perang konvensional oleh negara-negara maju (dengan daya ancaman jauh lebih tinggi daripada senjata konvensional lainnya) maupun penggunaan nuklir untuk tujuan damai (misalnya, sebagai sumber energi). Perbedaan tingkat bahaya antara kedua penggunaan tersebut tetap perlu diperhatikan. Angka total senjata nuklir yang ada (7560-22600 pucuk) menunjukkan urgensi untuk mengurangi risiko proliferasi nuklir dan perlunya upaya global untuk mencegah penggunaan senjata nuklir dalam konteks apapun.

Dokumen ini menjelaskan berbagai upaya internasional dan regional untuk mengurangi ancaman proliferasi nuklir. Upaya tersebut antara lain meliputi traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) yang mulai berlaku pada 5 Maret 1970 dan diperpanjang tanpa batas pada tahun 1995, Traktat Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir (CTBT) pada 24 September 1996, Konvensi Senjata Biologi (BWC) pada 10 April 1972, Konvensi Senjata Kimia (CWC) pada tahun 1993, dan upaya untuk larangan penggunaan sisa bahan bakar nuklir (FMCT). Pada tingkat regional, terdapat gagasan pembentukan kawasan-kawasan bebas senjata nuklir di berbagai belahan dunia, termasuk di Amerika Latin, Pasifik Selatan, Afrika, Samudra Hindia, Atlantik Selatan, Timur Tengah, dan Asia Tenggara (KBSN-AT) yang ditandatangani pada tahun 1995. Semua upaya ini menekankan perlunya kerja sama internasional dan regional untuk mengurangi dan mencegah ancaman proliferasi nuklir dan menciptakan keamanan global.

Munculnya gagasan KBSN-AT di Asia Tenggara didorong oleh kekhawatiran negara-negara non-nuklir terhadap kemungkinan pecah perang nuklir, penolakan keterlibatan dalam persaingan antar negara adikuasa, dan keinginan menciptakan kawasan yang aman dan damai. Ini sejalan dengan keinginan ASEAN untuk hidup merdeka, damai, dan netral sebagaimana tertuang dalam konsep ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality). Pembentukan KBSN-AT dianggap sebagai komponen utama dari ZOPFAN, menunjukkan komitmen negara-negara Asia Tenggara untuk menciptakan kawasan bebas dari ancaman senjata nuklir. Meskipun terdapat hambatan seperti konflik di Kamboja, komitmen Indonesia sebagai salah satu penggagas ZOPFAN dan KBSN-AT sangat penting dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Indonesia memainkan peran kunci dalam penyelesaian konflik Kamboja secara diplomasi yang kemudian membuka jalan bagi terwujudnya KBSN-AT.

Dokumen ini menjabarkan sejumlah traktat dan konvensi internasional yang bertujuan untuk mencegah proliferasi senjata nuklir. Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treaty/NPT), yang mulai berlaku pada 5 Maret 1970 dan diperpanjang tanpa batas waktu pada tahun 1995, menjadi contoh utama. Traktat ini bertujuan membatasi penyebaran senjata nuklir. Selain NPT, terdapat pula Traktat Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty/CTBT) yang ditandatangani pada 24 September 1996, yang melarang uji coba senjata nuklir. Konvensi Senjata Biologi (Biological Weapon Convention/BWC) tahun 1972 dan Konvensi Senjata Kimia (Chemical Weapon Convention/CWC) tahun 1993 juga termasuk dalam upaya internasional ini untuk membatasi senjata pemusnah massal. Upaya untuk mewujudkan Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT) yang bertujuan melarang produksi bahan fisil untuk senjata nuklir juga disebut sebagai bagian dari upaya global ini. Semua inisiatif ini mencerminkan komitmen internasional terhadap non-proliferasi dan pengurangan senjata nuklir.

Di tingkat regional, berbagai kawasan di dunia telah berupaya membentuk zona bebas senjata nuklir. Gagasan ini muncul sebagai wujud kekhawatiran negara-negara non-nuklir terhadap potensi perang nuklir dan keinginan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Beberapa contoh kawasan yang berupaya mewujudkan hal ini meliputi Amerika Latin, Pasifik Selatan, Afrika, Samudra Hindia, Atlantik Selatan, Timur Tengah. Asia Tenggara juga turut serta dalam upaya ini dengan penandatanganan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (KBSN-AT atau South East Asia Nuclear Weapon Free Zone/SEA-NWFZ) pada tahun 1995. Pembentukan KBSN-AT merupakan langkah signifikan dalam upaya regional untuk mencegah proliferasi senjata nuklir di Asia Tenggara. Traktat ini menunjukan komitmen negara-negara di kawasan untuk menciptakan zona keamanan regional yang bebas dari ancaman senjata nuklir.

Meskipun Traktat KBSN-AT telah ditandatangani, negara-negara ASEAN menyadari bahwa dibutuhkan waktu lama sebelum negara-negara nuklir seperti Perancis, Rusia, AS, dan Inggris (tanpa Cina) mau sepenuhnya mengakui dan menaati traktat tersebut. Negara-negara nuklir ini telah memberikan tanggapan atas traktat Bangkok (KBSN-AT), yang pada intinya mereka meminta perumusan ulang beberapa aspek dalam protokol KBSN-AT. Tanggapan ini disampaikan pada November 1999 di Bangkok, menunjukkan tantangan dalam mendapatkan pengakuan dan penerimaan penuh dari negara-negara nuklir terhadap komitmen non-proliferasi nuklir di tingkat regional. Namun, negara-negara nuklir tetap dapat menandatangani traktat KBSN-AT setiap saat, menunjukkan bahwa pintu untuk kerja sama tetap terbuka. Kesediaan negara-negara nuklir untuk terlibat merupakan faktor kunci keberhasilan jangka panjang KBSN-AT.

Indonesia secara aktif terlibat dalam upaya internasional untuk perlucutan senjata nuklir, baik melalui PBB maupun jalur bilateral. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai traktat dan konvensi internasional menunjukkan komitmennya terhadap non-proliferasi nuklir. Beberapa contohnya adalah penandatanganan Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) tahun 1970, Konvensi Senjata Biologi (BWC) tahun 1972, Konvensi Senjata Kimia (CWC) tahun 1993, dan Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) tahun 1996, serta Anti-personnel Landmines (APL) tahun 1997. Partisipasi aktif Indonesia ini menunjukkan peran penting negara tersebut dalam upaya global untuk mengurangi dan mencegah penyebaran senjata nuklir. Komitmen ini konsisten dengan politik luar negeri Indonesia yang menekankan perdamaian dunia.

Indonesia memainkan peran kunci dalam pembentukan Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (KBSN-AT). Sebagai salah satu penggagas ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality) bersama Malaysia, Indonesia aktif dalam mendorong terbentuknya KBSN-AT, meskipun sempat terhambat oleh konflik di Kamboja. Indonesia berperan penting dalam penyelesaian konflik Kamboja melalui jalur diplomasi, yang pada akhirnya memungkinkan KBSN-AT kembali dibahas dalam pertemuan-pertemuan ASEAN. Penandatanganan Traktat KBSN-AT pada 18 Desember 1995 dan ratifikasi oleh Indonesia pada 10 April 1997 merupakan bukti nyata komitmen Indonesia terhadap kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Upaya Indonesia dalam pembentukan KBSN-AT juga mencakup upaya untuk menjelaskan hak-hak kedaulatan dan yuridiksi bagi negara-negara anggota dan negara-negara non-anggota dalam menandatangani traktat tersebut.

Peran Indonesia dalam KBSN-AT semakin terlihat dengan terpilihnya Indonesia sebagai ketua komisi pada periode 2010 hingga saat penulisan skripsi ini. Sebelum memegang posisi ketua, Indonesia hanya sebagai anggota komisi. Peran kepemimpinan Indonesia ini menunjukkan kontribusi signifikan negara tersebut dalam upaya mewujudkan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Hal ini sejalan dengan peran aktif Indonesia dalam forum-forum dialog regional seperti ARF dan KBSN-AT yang dikembangkan oleh ASEAN, yang menekankan pentingnya dialog dan tindakan preventif untuk mengatasi masalah nuklir yang dapat mengancam kelangsungan suatu negara dari berbagai aspek, seperti militer, politik, energi, dan lingkungan. Posisi strategis Indonesia di kawasan dan sejarahnya sebagai 'the sleeping giant' juga memengaruhi peran aktifnya dalam KBSN-AT.

Partisipasi aktif Indonesia dalam KBSN-AT dilandasi oleh kepentingan nasional. Posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jalur pelayaran dan penerbangan internasional yang penting menjadi pertimbangan utama. Ancaman terhadap keamanan wilayah Indonesia, baik dari dalam maupun luar, termasuk potensi penggunaan wilayah Indonesia sebagai jalur pelintasan, menjadi perhatian serius. Selain itu, penggunaan nuklir sebagai sumber energi menimbulkan kekhawatiran akan pencemaran lingkungan, khususnya potensi pembuangan limbah nuklir ke wilayah Indonesia. Oleh karena itu, partisipasi dalam KBSN-AT dipandang sebagai upaya untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah, dan mencegah dampak negatif lingkungan dari aktivitas nuklir negara lain.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yang berlandaskan pada UUD 1945, menjadi pendorong utama partisipasi aktif Indonesia dalam KBSN-AT. Komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dan upaya menciptakan dunia bebas dari senjata pemusnah massal menjadi dasar keterlibatannya. Partisipasi dalam KBSN-AT juga dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan identitas politik Indonesia di dunia internasional, khususnya setelah masa orde baru di mana Indonesia pernah disebut sebagai 'the sleeping giant'. Keinginan untuk menegaskan kembali peran Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara menjadi motivasi penting dalam pembentukan dan penguatan KBSN-AT. KBSN-AT merupakan implementasi dari tujuan ASEAN untuk hidup merdeka, damai, dan netral sebagaimana tercantum dalam konsep ZOPFAN.

Strategi ketahanan nasional dan regional Indonesia, yang dikenal sebagai comprehensive security atau total defense system, menjadi dasar pelaksanaan KBSN-AT. Konsep ini menekankan pentingnya keamanan komprehensif dan multidimensional, mencakup aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan pertahanan keamanan. Keamanan tidak hanya dimaknai secara militer, tetapi juga mencakup aspek-aspek non-militer seperti politik, ekonomi, dan diplomasi. Bagi pemerintah Indonesia, ketahanan nasional dan regional merupakan jawaban penting dalam menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. ZOPFAN tetap menjadi landasan keamanan ASEAN dan sekaligus dasar strategi ke luar ASEAN, dan KBSN-AT merupakan bagian integral dari strategi komprehensif tersebut. Keterlibatan aktif Indonesia dalam KBSN-AT mencerminkan penerapan konsep comprehensive security dalam kebijakan luar negeri.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Penulis melakukan penelusuran data melalui berbagai literatur untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan dengan topik penelitian. Data-data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber literatur, termasuk buku dan jurnal. Penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa juga digunakan sebagai tolak ukur dan perbandingan. Metode studi pustaka dipilih untuk memastikan keakuratan dan kedalaman analisis dari sisi keilmuan. Penulis juga menggunakan konsep dan teori yang relevan untuk mendukung analisis dan menjawab permasalahan utama penelitian, yaitu alasan di balik peran aktif Indonesia dalam KBSN-AT.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif yang diperoleh dari studi pustaka kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam untuk menemukan makna dan pola yang tersembunyi. Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Pendekatan deduktif dipilih untuk menjelaskan dan mendukung teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Proses analisis dimulai dengan teori dan konsep yang relevan, kemudian dikaitkan dengan data empiris yang telah dikumpulkan untuk menguji dan menjelaskan peran Indonesia dalam KBSN-AT. Penelitian ini menggunakan Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (KBSN-AT) sebagai lokus penelitian, dan fokus utamanya adalah peran Indonesia dalam KBSN-AT.