Dampak Neoliberalisme dan Kerjasama Venezuela dengan IMF

Pada dekade 1980-an, Venezuela mengalami krisis ekonomi yang signifikan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk meningkatkan pengaruhnya di negara tersebut. Melalui International Monetary Fund (IMF), Amerika Serikat memberikan pinjaman kepada Venezuela. Namun, bantuan keuangan ini disertai dengan sejumlah syarat yang mengharuskan Venezuela membuka diri terhadap pasar global guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membayar utang luar negeri. Hal ini mencerminkan strategi negara maju untuk menerapkan neoliberalisme secara kolektif, termasuk Amerika Serikat. Venezuela, sebagai negara penghasil minyak terbesar di dunia dengan cadangan yang mampu bertahan hingga 25 tahun dan produksi mencapai 200.000 barel per hari, serta proyek minyak Orinoco senilai 20 juta dolar AS, menjadi target utama dari strategi ini. Kekayaan sumber daya alam (SDA) Venezuela, khususnya cadangan minyak di Sabuk Orinoco yang menempati urutan kedua terbesar dunia, menjadi magnet bagi negara-negara maju seperti Amerika Serikat untuk memanfaatkan potensi sumber daya tersebut. Dengan demikian, krisis ekonomi di Venezuela pada tahun 1980-an membuka peluang bagi intervensi ekonomi dan politik dari Amerika Serikat.

International Monetary Fund (IMF) berperan sebagai lembaga internasional yang menangani masalah moneter, mengatur sistem keuangan dan nilai tukar internasional, serta memberikan bantuan kepada negara-negara yang mengalami kesulitan finansial. Bantuan yang diberikan IMF kepada Venezuela dalam mengatasi krisis ekonomi tahun 1980-an, disertai dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini ditujukan untuk pemulihan ekonomi melalui penyesuaian struktural, yang dikenal sebagai Washington Consensus. Washington Consensus ini terdiri dari sepuluh langkah perbaikan ekonomi yang direkomendasikan bagi negara-negara yang dilanda krisis. Kerjasama Venezuela dengan IMF menjadi titik awal implementasi reformasi ekonomi neoliberal. Akibatnya, sektor-sektor ekonomi yang tadinya dikendalikan negara, mulai diserahkan kepada swasta. Peran dan kontrol pemerintah melemah, membuka jalan bagi penetrasi perusahaan multinasional. Hal ini menyebabkan harga-harga tidak terkontrol, pembagian pendapatan yang tidak merata, dan sebagian besar keuntungan dibawa ke negara asal perusahaan multinasional. Kondisi ini menyebabkan kemiskinan, keterbelakangan, dan semakin lebarnya kesenjangan antara negara kaya dan miskin, serta jeratan hutang yang sangat besar.

Sebelum kebijakan nasionalisasi, perusahaan multinasional (MNC), khususnya Exxon Mobil dan Conoco Phillips, mendominasi sektor energi di Venezuela. Kedua perusahaan ini menguasai beberapa proyek penting, seperti Conoco Phillips yang memegang 51% saham di Petrozuata, sementara Exxon Mobil memiliki 40% saham di Cerro Negro. Sisanya dibagi antara PDVSA dan Chevron. Dominasi ini mengakibatkan kerugian bagi pemerintah Venezuela, ditandai dengan rendahnya kesejahteraan rakyat, kesulitan dalam membangun perekonomian, dan sebagian besar keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat tersebut. Banyak perusahaan lokal diakuisisi oleh MNC, sebuah indikasi upaya negara maju untuk menguasai sumber daya alam (SDA) Venezuela melalui regulasi dan syarat-syarat yang diterapkan oleh IMF. Kebijakan-kebijakan MNC yang tidak memihak rakyat memicu perlawanan, salah satunya melalui nasionalisasi perusahaan asing di sektor energi atau minyak. Kegagalan pasar yang terjadi akibat dominasi asing seringkali menuntut intervensi pemerintah. Meskipun direncanakan sejak tahun 2001, nasionalisasi aset-aset perusahaan asing tersebut baru sepenuhnya dilakukan pada tahun 2007.

Kebijakan nasionalisasi Exxon Mobil dan Conoco Phillips pada Mei 2007, merupakan puncak dari kekecewaan pemerintah Venezuela terhadap ketimpangan ekonomi yang terjadi akibat sistem ekonomi kapitalis dan peran IMF yang dianggap sebagai alat negara kaya untuk menguasai ekonomi Venezuela, khususnya sektor minyak. Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi sosial politik untuk membangun ekonomi yang lebih mandiri. Awalnya, pemerintah mengajukan klausul kontrak baru yang memberikan mayoritas saham kepada negara melalui renegosiasi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari sektor energi dan mengurangi ketergantungan pada MNC. Proyek-proyek minyak utama seperti Petrozuata, Cerro Negro, dan Hamaca menjadi fokus nasionalisasi karena menjadi pusat dominasi Exxon Mobil dan Conoco Phillips. Penolakan Exxon Mobil dan Conoco Phillips untuk memperpanjang kontrak dan mengajukan kasus ke badan arbitrase internasional untuk mendapatkan kompensasi, semakin memperkuat alasan dilakukannya nasionalisasi. Kebijakan nasionalisasi dianggap sebagai upaya mengembalikan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi Venezuela dan membangun ekonomi mandiri, sekaligus sebagai kritik sosial terhadap sistem kapitalisme global.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena nasionalisasi perusahaan asing di Venezuela, khususnya Exxon Mobil dan Conoco Phillips. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan proses nasionalisasi dan dampaknya secara detail. Metode deskriptif dipilih untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasi fenomena sosial tersebut. Penelitian ini membedakan diri dari penelitian sebelumnya dengan menekankan peran negara dalam mengatur perekonomian, menggunakan konsep Developmental State. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada ideologi organisasi internasional atau ketergantungan negara-negara Amerika Latin terhadap negara maju, sementara penelitian ini menjelaskan peran negara dalam memperkuat ekonomi yang didominasi swasta. Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang membahas kerjasama negara-negara Amerika Latin dalam melawan neoliberalisme (Dimas Putroanto), gerakan independensi yang dipengaruhi Hugo Chavez dan kekayaan minyak Venezuela (Samsul Hadi dan Akbar), serta ketergantungan negara-negara Amerika Latin terhadap Amerika Serikat dan gerakan Bolivarian (Fadhil Akbar). Semua penelitian ini relevan karena membahas fenomena di negara-negara Amerika Latin, khususnya gerakan menentang hegemoni Amerika dan negara Barat serta membangun perekonomian yang mandiri. Penelitian ini, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih membahas anti-kapitalisme dan hegemoni AS, memfokuskan pada peran negara dalam mengatur investasi asing dan dampak pasca nasionalisasi Exxon Mobil dan Conoco Phillips.

Nasionalisasi didefinisikan sebagai perpindahan aset swasta ke tangan pemerintah, disertai dengan reformasi struktur sosial ekonomi. Pemerintah melakukan kebijakan nasionalisasi untuk memperkuat kontrol dan kekuatan nasional dalam hal ekonomi, seringkali terkait dengan revolusi besar yang membentuk ekonomi. Perusahaan yang dinasionalisasi dapat diberi kompensasi, atau tidak. Nasionalisasi di Venezuela memiliki motif politik dan ekonomi; motif ekonomi terlihat dari besarnya hasil penjualan minyak, sedangkan motif politiknya lebih menonjol dengan pemerintah Venezuela yang menempatkan sumber daya ekonomi sebagai media pencapaian tujuan. Penelitian ini juga menggunakan konsep "Developmental State" yang dikemukakan Chalmers Johnson, sebagai bentuk perlawanan terhadap ekonomi pasar dan kebangkitan peran negara dalam era globalisasi. Konsep ini menjelaskan pembangunan ekonomi Venezuela dengan kebijakan populis. Developmental State didefinisikan sebagai semangat baru dalam membangun ekonomi mandiri dengan orientasi berbeda terhadap kegiatan ekonomi swasta. Konsep ini menawarkan alternatif bagi negara berkembang, memberikan kritik sosial dan analisis terhadap sistem dunia dalam dinamika kapitalisme global terhadap pembangunan nasional. Developmental State menekankan peran negara sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi, memonitor kegiatan swasta, dan mengatur regulasi perekonomian untuk melindungi masyarakat dari kegagalan pasar.