Analisis Perjanjian Perdagangan Bebas Korea-Amerika Serikat (KORUS FTA)

Korea-U.S. Free Trade Agreement (KORUS FTA) merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan Republik Korea yang bertujuan meningkatkan ekonomi nasional masing-masing negara. Negosiasi dimulai sejak 2 Februari 2006, melibatkan tokoh penting seperti George Bush dan Roh Moo Hyun. Namun, negosiasi mengalami hambatan, sehingga dilakukan negosiasi ulang pada 3 Desember 2007 oleh Presiden Barack Obama dan Lee Myung-bak, dengan beberapa komitmen diubah untuk mencapai kesepakatan di tahun 2007. Proses menuju kesepakatan penuh tantangan, termasuk rintangan dalam ratifikasi oleh lembaga legislatif kedua negara. Lembaga legislatif Amerika Serikat menyetujui kesepakatan pada 12 Oktober 2011, dan National Assembly Korea menyetujuinya pada 22 November 2011. Implementasi KORUS FTA baru dimulai pada 15 Maret 2012. Meskipun kerjasama ekonomi menjadi fokus utama, dokumen ini akan membahas kepentingan lain Amerika Serikat di luar konteks ekonomi dalam perjanjian ini, didukung oleh pernyataan pengamat politik Scott Snyder yang menekankan bahwa KORUS FTA bukan hanya tentang peningkatan ekonomi, tetapi juga bukti eratnya hubungan kedua negara.

Sebelum membahas KORUS FTA, penting untuk melihat sejarah hubungan Amerika Serikat dan Republik Korea. Hubungan kedua negara telah terjalin lama, sering dikaitkan dengan aliansi anti-komunis, krisis Semenanjung Korea, dan masalah nuklir di Asia Timur. Namun, KORUS FTA berfokus pada kerjasama perdagangan, walaupun dokumen ini berargumen bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan lain di luar aspek ekonomi dalam perjanjian ini. Republik Korea dipandang Amerika Serikat sebagai negara dengan jalur perdagangan strategis di Asia Timur. Tiga faktor utama menjadikan Republik Korea penting bagi AS: keamanan, ekonomi, dan politik. Dari segi ekonomi, Republik Korea merupakan negara berpenghasilan tinggi, anggota G-20 dan OECD, dengan impor AS dari Korea Selatan mencapai hampir 59 miliar dolar pada tahun 2012. Dalam keamanan, Republik Korea berperan sebagai buffer state dan penerima payung nuklir AS di Asia Timur, memastikan AS memiliki peran penting dalam integrasi Asia Timur bahkan internasional. Secara politik, hubungan kedua negara merupakan kemitraan strategis, didasarkan pada nilai dan kepentingan bersama, termasuk menjadi pemain utama dalam politik internasional, menghadapi ancaman dari Korea Utara, dan mengurangi dominasi China.

KORUS FTA merupakan bagian integral dari upaya Amerika Serikat untuk meningkatkan peluang bisnis dan akses produk serta layanan ke pasar luar negeri. Namun, dokumen tersebut menggarisbawahi bahwa kepentingan AS melampaui aspek ekonomi. Perjanjian ini merupakan bagian dari kebijakan luar negeri AS yang berorientasi pada negara lain untuk mempertahankan kekuatan, sering menggunakan strategi provokatif untuk mencapai kepentingan nasional. Keberhasilan KORUS FTA diharapkan tidak hanya memberikan dua kepentingan utama (ekonomi dan akses pasar), tetapi juga memungkinkan AS untuk menguasai pasar ekonomi di Asia Timur. Salah satu kepentingan lain adalah intelijen, yang bertujuan mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengantisipasi ancaman. Hal ini dipicu perbedaan perspektif antara Republik Korea dan Amerika Serikat mengenai China: Korea Selatan sering ragu untuk memusuhi China, sementara AS memprioritaskan pengurangan pengaruh China. Kegiatan spionase dilakukan untuk mendapatkan informasi penting dan meningkatkan kerjasama keamanan yang sudah ada, seperti latihan militer gabungan tahunan.

Amerika Serikat memandang Republik Korea sebagai negara dengan posisi strategis di Asia Timur, melampaui kepentingan ekonomi semata dalam konteks KORUS FTA. Keberadaan Korea Selatan penting bagi AS dalam tiga aspek: keamanan, ekonomi, dan politik. Secara ekonomi, Korea Selatan merupakan negara berpenghasilan tinggi, anggota G-20 dan OECD, dan menjadi pasar ekspor impor yang signifikan bagi AS, dengan nilai impor AS dari Korea Selatan mendekati 59 miliar dolar pada tahun 2012. Dari sisi keamanan, Korea Selatan bertindak sebagai buffer state dan penerima payung nuklir AS di Asia Timur, memastikan AS memiliki pengaruh yang kuat di kawasan tersebut dan integrasi yang lebih luas di Asia Timur bahkan internasional. Secara politik, hubungan AS-Korea Selatan merupakan kemitraan strategis yang didasarkan pada nilai dan kepentingan bersama, termasuk ambisi menjadi pemain utama dalam politik internasional, menghadapi ancaman dari Korea Utara, dan bersama-sama mengurangi dominasi China sebagai kekuatan global. Semua ini menjadi landasan kepentingan Amerika Serikat yang jauh melampaui keuntungan ekonomi belaka dari KORUS FTA.

Selain keuntungan ekonomi, Amerika Serikat juga mengejar kepentingan politik dan keamanan nasional melalui KORUS FTA. AS berupaya mendukung Republik Korea dalam pendekatan Trust Politics untuk membangun perdamaian dan kepercayaan, sekaligus mengurangi pengaruh China sebagai kekuatan global. KORUS FTA juga terkait erat dengan upaya AS untuk menjaga keamanan nasionalnya, khususnya di Asia Timur. Kerjasama keamanan bilateral, termasuk latihan militer gabungan tahunan seperti Key Resolve dan Foal Eagle (yang pada 2014 direncanakan dengan format low-key, berbeda dengan high-key di 2013), merupakan bagian penting dari strategi ini. Kekhawatiran AS terhadap kemungkinan penurunan level latihan militer gabungan oleh Korea Selatan untuk menghindari eskalasi dengan Korea Utara, juga menjadi latar belakang pentingnya intelijen dalam kerjasama ekonomi ini. AS berupaya mencegah hal tersebut dan memastikan latihan militer tetap berjalan seperti biasa.

Salah satu kepentingan utama Amerika Serikat dalam KORUS FTA adalah intelijen. AS melakukan spionase, mendeteksi, mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memberikan peringatan dini terhadap isu yang dianggap sebagai ancaman, khususnya yang terkait dengan pengaruh China. Perbedaan perspektif antara AS dan Korea Selatan mengenai China menjadi latar belakang pentingnya intelijen ini. Korea Selatan seringkali ragu untuk mengambil langkah-langkah yang memusuhi China, sementara AS memprioritaskan untuk mengurangi pengaruh China sebagai kekuatan global. Dengan demikian, kegiatan spionase digunakan untuk memantau perkembangan yang berdampak pada keamanan nasional AS, bertujuan melindungi negara dari berbagai ancaman. Kegiatan intelijen ini terintegrasi dengan upaya AS untuk mempertahankan posisinya dan pengaruhnya di Asia Timur, mencegah dominasi China.

Salah satu hambatan utama terhadap tercapainya tujuan Amerika Serikat dalam KORUS FTA adalah pertumbuhan ekonomi China yang pesat dan pengaruhnya yang meningkat di Asia Timur, khususnya hubungan ekonomi China-Korea Selatan. Pada tahun 2003, China untuk pertama kalinya menggeser posisi Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama Korea Selatan. Pada pertengahan tahun 2000-an, Jepang dan 27 anggota Uni Eropa juga melampaui Amerika Serikat dalam hal perdagangan dengan Korea Selatan. Pertumbuhan ekonomi China yang signifikan ini menimbulkan kekhawatiran dan bahkan dianggap sebagai ancaman bagi Amerika Serikat, yang melihatnya sebagai pesaing dalam memperebutkan pengaruh dan pasar di kawasan Asia Timur. Kenaikan ini menjadi tantangan bagi Amerika Serikat dalam mencapai tujuan-tujuannya melalui KORUS FTA, karena mengurangi dominasi Amerika Serikat di pasar Korea Selatan.

Adanya isu dan dugaan bahwa Republik Korea akan menurunkan intensitas latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat, yang bertujuan menghindari peningkatan ketegangan dengan Korea Utara, merupakan hambatan lain bagi Amerika Serikat dalam mencapai tujuannya melalui KORUS FTA. Rencana latihan militer gabungan tahun 2014, yaitu Key Resolve (24 Februari – 6 Maret) dan Foal Eagle (24 Februari – 18 April), akan dilakukan dengan format low-key (kekuatan rendah), berbeda dengan format high-key (kekuatan tinggi) pada tahun 2013 yang melibatkan pesawat pembom B-52, stealth B-2, dan F-22. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kendala dalam kerjasama keamanan antara AS dan Korea Selatan, yang pada akhirnya juga bisa mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan politik dan keamanan nasional AS melalui KORUS FTA. Kekhawatiran atas penurunan intensitas latihan militer ini mendorong AS untuk lebih mengintensifkan upaya intelijen.

Penulis meninjau beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian Mark E. Manyin (2004) meneliti hubungan Korea Selatan-Amerika Serikat, menekankan keuntungan kedua negara dalam ekspor impor dan menggunakan pendekatan interdependensi. Penelitian Hizbul Wathan tentang kepentingan ASEAN dalam ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) menggunakan pendekatan rezim internasional, menunjukkan bagaimana kerjasama dapat meningkatkan ekonomi nasional. Penelitian Prabianto Mukti Wibowo menganalisis dampak ACFTA terhadap ekonomi Indonesia, khususnya sektor pertanian dan kehutanan. Penelitian Mark E. Manyin dan William H. Cooper (2013) menganalisis ketentuan dan implikasi KORUS FTA, menunjukkan pendalaman aliansi dan penguatan kerjasama keamanan. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada kepentingan Amerika Serikat dalam KORUS FTA yang melampaui keuntungan ekonomi semata, khususnya dalam konteks kepentingan nasional dan keamanan nasional.

Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional dan keamanan nasional sebagai kerangka teoritis. Konsep kepentingan nasional dijelaskan sebagai tujuan fundamental yang memandu pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk pertimbangan ideologis dan kepentingan. Kepentingan nasional mencakup hal-hal vital seperti pelestarian diri, kemerdekaan, integritas teritorial, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi (Plano & Olton, 1969). Dalam konteks ini, politik luar negeri suatu negara adalah strategi untuk mencapai kepentingan nasional tersebut. Sedangkan konsep keamanan nasional (National Security) dijelaskan sebagai kondisi terlindungi dari ancaman eksternal maupun internal, meliputi upaya pencegahan perang melalui strategi deterrent, dan melibatkan aspek ekonomi, militer, dan politik (Hartmann, Collins). Konsep-konsep ini digunakan untuk menjelaskan kepentingan lain Amerika Serikat dalam KORUS FTA, terutama menyangkut kepentingan politik dan intelijen dalam konteks keamanan nasional.

Kesimpulannya, Amerika Serikat memiliki kepentingan multi-faceted dalam KORUS FTA yang melampaui peningkatan ekonomi semata. Tujuan utama AS dalam perjanjian ini, sesuai dengan argumen yang diuraikan, bukan hanya sekedar meningkatkan ekonomi nasionalnya, tetapi juga mencakup aspek politik dan keamanan nasional. Melalui KORUS FTA, AS berupaya memperkuat hubungan strategis dengan Republik Korea, mengurangi pengaruh China di Asia Timur, dan meningkatkan keamanan nasional melalui kegiatan intelijen dan kerjasama militer. KORUS FTA, dengan demikian, merupakan instrumen kunci dalam strategi politik luar negeri Amerika Serikat di Asia Timur. Keberhasilan KORUS FTA diharapkan mampu menguntungkan AS secara ekonomi dan juga strategis, memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi KORUS FTA jauh melampaui aspek ekonomi. Keterkaitan antara perdagangan bebas dengan kepentingan politik dan keamanan nasional Amerika Serikat sangat signifikan. AS menggunakan KORUS FTA sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya di kawasan, termasuk mengurangi pengaruh China dan memperkuat aliansi dengan Korea Selatan. Upaya intelijen, yang merupakan bagian integral dari strategi AS dalam konteks KORUS FTA, menunjukkan komitmen AS untuk memantau situasi di Asia Timur dan mengantisipasi potensi ancaman. Dengan demikian, KORUS FTA bukan hanya perjanjian ekonomi biasa, tetapi merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk mencapai kepentingan nasional AS dalam konteks regional dan global.