Tantangan dan Problematika Ujian Nasional dalam Sistem Pendidikan Indonesia

Dokumen ini menyoroti dampak buruk Ujian Nasional terhadap psikologis siswa. Salah satu contohnya adalah kasus Fanny Wijaya (16), siswi SMP PGRI Pondok Petir, Depok, Jawa Barat, yang nekat mengakhiri hidupnya karena takut tidak lulus Ujian Nasional. Kejadian ini menggambarkan tekanan mental yang luar biasa yang dihadapi siswa dalam menghadapi ujian tersebut. Tekanan tersebut tidak hanya dialami siswa di perkotaan, namun juga di sekolah-sekolah di pelosok desa, dimana akses fasilitas dan sarana pendidikan jauh lebih terbatas. Situasi ini menunjukkan bahwa Ujian Nasional tidak hanya sekedar mengukur kemampuan akademik, tetapi juga berdampak signifikan pada kesehatan mental siswa. Ketidakmerataan akses pendidikan memperburuk kondisi ini, membuat siswa di daerah kurang mampu menghadapi tantangan yang lebih berat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek psikologis siswa dalam merumuskan kebijakan pendidikan, khususnya terkait Ujian Nasional.

Dokumen ini mencatat berbagai kasus kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan Ujian Nasional. Di SDN Pesanggarahan, Jakarta, seorang guru dilaporkan melakukan kecurangan dengan mengintimidasi murid pintar untuk memberikan jawaban kepada murid lain. Kasus serupa juga terjadi di SDN 2 Gadel, Surabaya, Jawa Timur, dengan adanya kasus contek massal yang dilaporkan oleh orang tua murid. Selain itu, terdapat kasus di mana pihak sekolah, dengan bantuan pengawas, melakukan manipulasi jawaban siswa setelah ujian selesai. Amplop lembar jawaban peserta didik dibuka dan diubah di ruang kepala sekolah, menunjukkan adanya intervensi yang sistematis untuk memuluskan hasil ujian. Kasus-kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan integritas dalam pelaksanaan Ujian Nasional. Kecurangan yang dilakukan baik oleh guru maupun pihak sekolah menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem pendidikan, dan tidak hanya terbatas pada individu melainkan juga melibatkan sistem yang memungkinkan kecurangan tersebut terjadi.

Ketimpangan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia menjadi sorotan utama dalam dokumen ini. Akses fasilitas dan sarana pendidikan yang tidak merata antara sekolah di perkotaan dan di pelosok desa mengakibatkan ketidakadilan dalam menghadapi Ujian Nasional. Siswa di daerah terpencil menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan siswa di perkotaan. Masalah ini diperparah dengan kasus ketidakmerataan distribusi soal dan jawaban Ujian Nasional yang disebabkan oleh keterlambatan distribusi dari pemerintah pusat. Ketidakmerataan ini menciptakan ketidakadilan dan semakin mempersulit siswa di daerah terpencil untuk bersaing secara adil dalam ujian. Kondisi ini menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan dan infrastruktur yang memadai di seluruh Indonesia sebagai pondasi untuk menciptakan sistem Ujian Nasional yang adil dan berimbang. Jika pelayanan pendidikan di daerah buruk, siswalah yang menanggung resikonya.

Dokumen ini mencatat adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM, komunitas guru, dan pengamat pendidikan, terhadap kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional. Mereka berpendapat bahwa Ujian Nasional lebih banyak merugikan daripada memberikan manfaat, dan tidak mencerminkan kualitas pendidikan Indonesia secara menyeluruh. Meskipun telah dilakukan beberapa kali pertemuan dan diskusi antara masyarakat dan pemerintah, pemerintah tetap bersikeras melaksanakan Ujian Nasional. Ketidakpedulian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat menyebabkan munculnya gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian sampai ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi yang diajukan oleh pemerintah ditolak Mahkamah Agung, namun pemerintah tetap mengabaikan putusan tersebut. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pendidikan Nasional, yang dikeluarkan pemerintah, dinilai sebagai upaya untuk tetap memaksakan Ujian Nasional tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Dokumen ini menjabarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/PDT/2008 sebagai landasan argumen utama terkait cacat hukum Ujian Nasional. Putusan ini menjadi titik krusial karena pemerintah dianggap mengabaikannya. Putusan tersebut dihasilkan setelah proses hukum yang panjang, bermula dari gugatan masyarakat yang menilai Ujian Nasional merugikan dan bertentangan dengan aspirasi publik. Mahkamah Agung, setelah mempertimbangkan berbagai aspek, menetapkan putusan yang pada akhirnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan ini tidak hanya sekedar keputusan hukum, tetapi juga menjadi cerminan dari kritik terhadap sistem Ujian Nasional yang ada. Keengganan pemerintah untuk menjalankan putusan ini menunjukkan adanya masalah serius dalam penegakan hukum dan mengabaikan suara publik.

Ujian Nasional yang diselenggarakan pada tahun 2014 dinyatakan cacat hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/PDT/2008, yang juga memperkuat putusan sebelumnya dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan ini menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemerintah. Lebih jauh, dokumen menyebutkan pelanggaran Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur tentang evaluasi hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan oleh pendidik. Pemerintah dinilai tidak menjalankan evaluasi ini dengan baik, sehingga Ujian Nasional hanya menjadi ukuran tunggal kelulusan. Putusan Mahkamah Agung juga menekankan perlunya peningkatan kualitas guru, sarana prasarana sekolah, dan akses informasi di seluruh Indonesia sebelum menerapkan kebijakan Ujian Nasional. Pengabaian terhadap putusan ini mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam menata sistem pendidikan Indonesia yang lebih baik.

Meskipun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan peringatan (aanmaning) kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk melaksanakan putusan pengadilan (Penetapan No. 114/2011.Eks), pemerintah terkesan abai. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan pemerintah terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht). Dokumen membahas pasal 195 ayat (1) HIR yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan negeri. Keengganan pemerintah untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung ini dinilai sebagai contoh buruk dalam mentaati hukum dan merendahkan kewibawaan hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2569 K/PDT/2008 juga memperkuat argumen tentang cacat hukum Ujian Nasional. Ketidakpatuhan pemerintah terhadap putusan pengadilan menunjukkan krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di bidang pendidikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, yang berarti penelitian dilakukan dengan menelaah bahan pustaka (library research). Jenis penelitian ini disebut juga penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yuridis ini menjadi landasan utama dalam mengkaji dan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/PDT/2008 tentang Ujian Nasional, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 377/PDT/2007/PT.DKI, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST. Dengan pendekatan ini, penulis akan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan literatur yang relevan untuk mencapai pemahaman komprehensif tentang permasalahan Ujian Nasional. Metode ini dipilih untuk memastikan kajian dilakukan secara sistematis dan berdasarkan landasan hukum yang kuat.

Karena penelitian ini bersifat yuridis, maka bahan hukum sekunder menjadi dasar utama. Bahan-bahan ini dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka, termasuk buku, makalah, jurnal, hasil penelitian, dan artikel. Bahan hukum primer juga digunakan, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pendidikan Nasional, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/PDT/2008 tentang Ujian Nasional. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan melibatkan pencarian dan analisis literatur yang relevan, sementara dokumentasi berfokus pada pengumpulan peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber pustaka serta arsip yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia, juga dapat digunakan sebagai penunjang.

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan yuridis secara sistematis. Analisis mendalam dan kritis (content analysis) dilakukan terhadap aturan hukum dan literatur yang relevan. Analisa komparatif berbagai peraturan perundang-undangan juga akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami akibat yuridis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/PDT/2008 tentang Ujian Nasional, baik terhadap pelaksanaan Ujian Nasional maupun terhadap ketidakpatuhan pemerintah dalam menjalankan putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan menambah wawasan, meningkatkan sifat kritis penulis, memenuhi persyaratan akademik, dan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).