Peran Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual dalam Pembangunan Ekonomi

Bagian awal menekankan pentingnya teknologi dalam konteks ilmu pengetahuan dan bisnis. Teknologi, jika dikelola dengan baik, memberikan nilai tambah lewat konversi menjadi produk dan jasa. Namun, proses ini membutuhkan biaya dan waktu yang signifikan. Oleh karena itu, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi langkah krusial untuk keberlanjutan dan komersialisasi teknologi. Pemikiran dan pengetahuan, sebagai dasar teknologi, berubah menjadi komoditas ekonomi jika terdaftar di lembaga HAKI. Negara-negara maju sangat agresif dalam mematenkan penemuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Contohnya, Bill Gates dan Microsoft, dengan dukungan pemerintah AS, berhasil menguasai pasar perangkat lunak global, menunjukkan bagaimana penguasaan teknologi dan perlindungan HAKI dapat menciptakan monopoli dan dominasi ekonomi. Kemampuan suatu bangsa dalam menguasai teknologi mencerminkan pembangunan ekonomi, yang menunjukkan adanya korelasi kuat antara HAKI, teknologi, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, realitanya terdapat kesenjangan teknologi yang signifikan antara negara maju dan negara berkembang, menciptakan ketergantungan negara berkembang pada negara maju.

Dokumen ini menjelaskan bahwa Perjanjian TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), yang dinegosiasikan dalam Uruguay Round (1986-1994) di bawah naungan WTO, merupakan perjanjian internasional yang paling komprehensif tentang perlindungan HAKI. Perjanjian ini mengatur berbagai aspek HAKI, termasuk hak cipta dan hak milik intelektual. Namun, negara berkembang yang meratifikasi perjanjian ini terkadang menjadi lebih bergantung pada negara maju dalam hal teknologi, hukum, politik, dan ekonomi. Ketidakpatuhan terhadap peraturan TRIPS dapat mengakibatkan sanksi berat, termasuk dikeluarkan dari WTO dan embargo. Ini menunjukkan bagaimana negara maju, sebagai mayoritas pendiri WTO, menggunakan TRIPS untuk mempengaruhi kebijakan negara berkembang dan memperkuat posisi mereka dalam perdagangan internasional. Dengan kata lain, negara maju mampu memanfaatkan sistem HAKI dan TRIPS untuk memonopoli pasar dan mempertegas kesenjangan ekonomi dengan negara berkembang. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, juga telah meratifikasi perjanjian ini.

Penguasaan teknologi yang tidak merata di dunia menciptakan kesenjangan ekonomi yang signifikan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju mampu mengembangkan teknologi canggih, sementara negara berkembang seringkali bergantung pada teknologi yang dihasilkan negara maju. Ini mengakibatkan terciptanya struktur ekonomi internasional yang terdiri dari negara maju dan negara berkembang. Perlindungan hukum terhadap penemuan teknologi menjadi sangat penting, karena invensi teknologi dapat meningkatkan kesejahteraan, namun proses penemuannya membutuhkan investasi yang besar. Dokumen ini juga membahas kesenjangan penguasaan teknologi, yang menyebabkan ketergantungan negara berkembang pada negara maju. Eksploitasi sumber daya alam negara berkembang oleh perusahaan multinasional (MNCs) dari negara maju, misalnya Freeport di Papua, Indonesia, menjadi contoh nyata dari ketidakseimbangan ini. Indonesia, tanpa teknologi pengolahan yang memadai, menjadi bergantung pada Freeport dalam pengelolaan tambang emas, sehingga Freeport dapat dengan mudah memonopoli sumber daya alam Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana HAKI dan penguasaan teknologi dapat dipergunakan untuk menguasai sumber daya dan pasar di negara berkembang.

Analisis ini menggunakan perspektif strukturalis untuk memahami isu Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Strukturalisme memandang masyarakat dan kebudayaan memiliki struktur yang sama dan tetap, menunjukkan hirarki dan keterkaitan antar unsur. Dalam konteks HAKI, strukturalisme mengkritik ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan sosial ekonomi. Ini bertolak belakang dengan pandangan neoklasik yang menekankan kepentingan pribadi, pasar bebas, dan persaingan ketat. Strukturalisme melihat adanya dominasi negara maju (core countries) atas negara berkembang (periphery countries) dalam sistem ekonomi internasional. Negara maju, dengan teknologi dan modal yang lebih canggih, mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia negara berkembang, menciptakan pertukaran yang tidak seimbang. Konsep ini menunjukkan bagaimana struktur kekuasaan global yang sudah ada sebelumnya memperkuat ketimpangan dalam akses dan pemanfaatan HAKI. Mereka yang menguasai pembentukan struktur pengetahuan juga memiliki kekuatan untuk mengendalikannya, sehingga memperkuat posisi dominan negara maju dalam sistem HAKI global.

Dokumen ini selanjutnya menggunakan Teori Ketergantungan untuk menganalisis dampak HAKI pada negara berkembang. Teori ini, seperti yang dijelaskan oleh Andre Gunder Frank, menunjukkan hubungan dominasi antara negara maju (negara metropolis) dan negara berkembang (negara satelit). Negara maju mengeksploitasi negara satelit, menciptakan ketergantungan yang berkelanjutan. Dokumen mengidentifikasi beberapa jenis ketergantungan: ketergantungan teknologi industri (pasca Perang Dunia II, terkait investasi MNCs), ketergantungan kolonial (monopoli perdagangan dan sumber daya), dan ketergantungan industrial-finansial (dominasi modal besar dalam produksi bahan mentah). Contoh nyata yang diberikan adalah ekspansi pasar perusahaan negara maju ke negara dunia ketiga, menciptakan ketergantungan teknologi di bidang persenjataan dan komputer. Eksploitasi tambang emas di Papua oleh Freeport Indonesia menjadi ilustrasi kuat ketergantungan negara berkembang pada teknologi dan modal negara maju. Tanpa kemampuan teknologi sendiri, Indonesia terpaksa bergantung pada Freeport, menciptakan monopoli dan memperkuat dominasi perusahaan multinasional.

Konsep monopoli dijelaskan sebagai situasi di mana satu penjual menguasai pasar. Namun, dokumen ini menekankan pentingnya melihat monopoli power, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk mengendalikan pasar. Salah satu indikatornya adalah tingkat konsentrasi pasar. Black's Law Dictionary mendefinisikan monopoli sebagai hak istimewa atau keuntungan unik yang dimiliki satu atau lebih orang atau perusahaan untuk menjalankan bisnis atau perdagangan tertentu. Dalam konteks HAKI, negara maju mampu melakukan monopoli terhadap negara berkembang karena penguasaan teknologi dan hak atas temuan mereka. Perjanjian TRIPS memberi negara maju lebih banyak kebebasan untuk melakukan monopoli. Contohnya, Microsoft, dengan dukungan AS, berhasil memonopoli pasar perangkat lunak global karena negara berkembang tidak mampu menciptakan teknologi yang sebanding. Bill Gates, pendiri Microsoft, memperoleh keuntungan besar dari monopoli ini. Ini menggambarkan bagaimana negara maju memanfaatkan HAKI dan TRIPS untuk memperkuat dominasi ekonomi mereka di pasar global dan memperkuat ketergantungan negara berkembang pada teknologi dan produk mereka.

Bagian ini membahas pentingnya pengaturan yang tepat dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk mendukung akses kesehatan publik. Diskusi difokuskan pada pengaturan patentabilitas, pembatasan subjek materi yang dapat dipatenkan, dan solusi alternatif perlindungan untuk paten obat-obatan tradisional dari kekayaan alam Indonesia. Untuk mendukung akses kesehatan publik, dibutuhkan pengaturan definisi invensi yang lebih jelas, pengaturan yang lebih rinci tentang subjek materi yang dapat dipatenkan, dan standar patentabilitas invensi di bidang farmasi yang lebih baik. Pengaturan lisensi wajib di Indonesia dinilai belum optimal dalam memanfaatkan fleksibilitas Perjanjian TRIPS untuk menjamin akses kesehatan publik. Carlos M. Correa, dikutip dalam dokumen ini, menyatakan bahwa Perjanjian TRIPS adalah kesepakatan internasional yang paling komprehensif dalam perlindungan HAKI karena cakupan pengaturan HAKI yang lebih luas daripada konvensi sebelumnya, meliputi hak cipta, hak terkait hak cipta, dan hak milik. Tingginya kesenjangan teknologi antar negara membuat perlindungan hukum terhadap invensi teknologi menjadi sangat penting, mengingat invensi tersebut berdampak positif pada kesejahteraan manusia, tetapi proses penemuannya membutuhkan investasi yang besar.

Sebagai alternatif terhadap sistem HAKI yang terkadang dinilai terlalu mahal dan menghambat akses, dokumen ini memperkenalkan konsep copyleft. Copyleft, berbeda dari copyright (hak cipta), merupakan pelepasan hak ekonomi atas suatu ciptaan. Hal ini memungkinkan penyebaran dan modifikasi ciptaan oleh orang lain, asalkan hasil modifikasi tersebut juga memiliki lisensi yang sama. Meskipun masih jarang, copyleft menawarkan potensi untuk membuat ciptaan lebih terjangkau, khususnya untuk masyarakat kalangan bawah. Harga produk HAKI yang mahal seringkali disebabkan oleh pencipta yang melipatgandakan hak ekonominya. Pelepasan hak ekonomi ini, meski bukan hal utama dalam copyleft, dapat membuat ciptaan lebih terjangkau dan membantah anggapan bahwa HAKI merupakan sistem yang sepenuhnya kapitalis. Copyleft fokus pada kebebasan menyebarluaskan ciptaan, sementara perlindungan hukum tetap diberikan melalui hak moral. Perlindungan ekonomi, dalam konteks copyleft, menjadi lebih kondisional dan bergantung pada keputusan pencipta.

Kesimpulan utama dari dokumen ini adalah negara maju memiliki kepentingan dalam memonopoli pasar melalui Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Perjanjian TRIPS. Mereka menggunakan sistem HAKI dan Perjanjian TRIPS untuk membentuk sistem ekonomi dunia yang menguntungkan mereka. Negara maju menguasai perdagangan produk-produk mereka di negara berkembang, menciptakan hegemoni dan monopoli pasar. Dominasi ini menciptakan ketergantungan negara berkembang terhadap teknologi dan produk negara maju. Negara maju melindungi kekayaan intelektual mereka agar negara berkembang, yang belum mampu membuat produk berteknologi tinggi, mau mengikuti aturan TRIPS. Hal ini memungkinkan negara maju untuk secara leluasa mempengaruhi kebijakan negara berkembang yang masih bergantung pada teknologi dan produk yang dihasilkan negara maju. Sistem ini memperkuat ketidaksetaraan ekonomi global dan menciptakan struktur ekonomi dunia yang tidak seimbang. Eksploitasi sumber daya alam negara berkembang oleh perusahaan multinasional negara maju, seperti contoh Freeport di Papua, Indonesia, memperjelas dominasi ekonomi negara maju.

Dokumen merekomendasikan penelitian lebih lanjut untuk mencari solusi yang lebih adil dan seimbang dalam pengelolaan HAKI global. Perlu dicari keseimbangan antara insentif inovasi dan akses bagi semua negara. Penting untuk menciptakan pengaturan HAKI yang lebih berpihak pada kepentingan publik, khususnya di negara berkembang. Situasi saat ini, dengan negara maju menguasai teknologi dan sistem HAKI global, menciptakan ketidaksetaraan yang perlu diatasi. Negara maju membentuk organisasi perdagangan seperti World Trade Organization (WTO) dan menggunakannya untuk memproteksi hak cipta produk mereka dan memonopoli pasar di negara berkembang. Dengan memperluas pasar ekspor mereka ke negara berkembang yang belum mampu memproduksi barang tersebut, negara maju semakin memperkuat posisi dominasinya. Oleh karena itu, reformasi sistem HAKI global yang lebih inklusif dan adil menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan dan memberikan kesempatan yang lebih setara bagi negara berkembang dalam pengembangan teknologi dan ekonomi.