Pentingnya Vaksinasi dalam Pencegahan Penyakit

Bagian ini membahas penemuan vaksin pertama kali pada tahun 1796 oleh Edward Jenner, seorang ahli fisika Inggris. Vaksin tersebut ditujukan untuk penyakit cacar dan berasal dari penelitian terhadap sapi yang terinfeksi virus cacar. Istilah 'vaksin' sendiri diambil dari bahasa Latin vaccacia yang berarti cacar sapi. Penemuan ini menandai awal dari upaya pencegahan penyakit melalui vaksinasi. Dari Inggris, metode vaksinasi menyebar ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat pada abad ke-19, bertepatan dengan merebaknya wabah cacar di Amerika. Definisi vaksinasi sebagai metode injeksi yang mengandung bakteri atau virus aktif atau non-aktif untuk memicu kekebalan tubuh juga dijelaskan. Perbedaan mendasar antara vaksinasi dan imunisasi dijelaskan; vaksinasi secara khusus merangsang sistem kekebalan tubuh, sementara imunisasi mencakup juga kekebalan alami setelah sembuh dari penyakit.

Dokumen ini selanjutnya membahas perkembangan vaksinasi di Amerika Serikat. Kesadaran akan pentingnya pencegahan wabah penyakit di Amerika Serikat mendorong pemerintah untuk berperan aktif dalam penyebaran vaksin. Massachusetts menjadi negara bagian pertama yang memberlakukan kebijakan wajib vaksin cacar. Pada tingkat federal, pemerintah AS menunjukkan keseriusannya dalam mengawasi penyebaran penyakit dengan membentuk Center for Disease Control and Prevention (CDC) pada tahun 1946 di bawah pemerintahan Presiden Harry S. Truman, awalnya untuk mencegah penyebaran malaria. Seiring meningkatnya ancaman berbagai penyakit, berbagai negara, termasuk AS, mempersiapkan diri untuk mencegah penyebaran wabah. Pemerintah AS menerapkan kebijakan yang mewajibkan warga negara untuk memiliki bukti vaksinasi dari praktisi kesehatan untuk mendaftar sekolah atau pekerjaan. Peran media dalam mempromosikan vaksin sebagai pencegahan penyakit juga diulas, serta inovasi perusahaan farmasi dalam menciptakan vaksin untuk penyakit modern seperti HIV dan kanker serviks.

Meskipun manfaat vaksin dirasakan dan pemerintah AS menganjurkan vaksinasi secara nasional, penerimaan vaksin di masyarakat tidak merata. Dokumen ini menyoroti beberapa kendala. Salah satu contohnya adalah kontroversi seputar vaksin Diphtheria, Tetanus, dan Pertussis (DTP) pada tahun 1970. Banyak gugatan diajukan terhadap pihak medis karena 36 anak mengalami cacat otak setelah menerima vaksin DTP. Hal ini memicu pembentukan kelompok advokasi orang tua korban vaksin. Meskipun vaksin tersedia dengan harga yang cukup mahal (sekitar $25-$150), banyak warga Amerika yang tetap tertarik dan secara rutin menggunakannya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara anjuran pemerintah dan penerimaan masyarakat terhadap vaksin. Contoh lain yang dibahas adalah bantuan AS kepada Indonesia dalam menangani wabah flu burung, yang diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengamankan kepentingan nasional AS di bidang kesehatan.

Dokumen ini juga menyoroti upaya global dalam memastikan akses vaksin yang merata. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), didukung oleh World Health Assembly (WHA), mengadakan kampanye untuk memastikan seluruh masyarakat dunia mendapatkan vaksin secara merata, tanpa memandang status kekayaan atau sosial. Kampanye ini, yang bertajuk Global Vaccine Action Plan, melibatkan perwakilan dari 192 negara dan membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah masing-masing negara anggota, termasuk Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan komitmen internasional dalam menangani masalah kesehatan global melalui penyediaan vaksin yang adil dan merata. Namun, kendala dalam implementasi kebijakan dan tantangan dalam memastikan akses vaksin yang merata tetap menjadi fokus utama.

Kontroversi vaksin dimulai dengan insiden vaksin Diphtheria, Tetanus, dan Pertussis (DTP) pada tahun 1970 di Amerika Serikat. Pemerintah AS menghimbau vaksinasi DTP secara nasional, terutama untuk balita. Namun, pada tahun yang sama, terjadi banyak gugatan terhadap pihak medis karena 36 anak mengalami cacat otak setelah divaksinasi DTP. Kejadian ini menjadi titik awal munculnya ketidakpercayaan dan kekhawatiran publik terhadap keamanan vaksin. Insiden ini menggambarkan risiko yang terkait dengan vaksinasi dan mendorong diskusi publik yang luas mengenai efek samping vaksin dan tanggung jawab medis. Kejadian ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dan evaluasi keamanan vaksin secara terus-menerus.

Sebagai respon atas insiden vaksin DTP dan kurangnya kompensasi yang memadai bagi korban, para orang tua yang anaknya mengalami efek samping membentuk perkumpulan Dissatisfied Parents Together (DPT). DPT berjuang untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami dan berupaya menghapuskan vaksin DTP dari jadwal imunisasi balita. Kelompok ini kemudian berkembang menjadi organisasi nirlaba yang terdaftar secara resmi dengan nama National Vaccine Information Center (NVIC). NVIC bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kebebasan masyarakat Amerika dalam bidang kesehatan, terutama yang berkaitan dengan vaksinasi. Pembentukan NVIC menandai munculnya gerakan advokasi yang terorganisir untuk menentang kebijakan pemerintah terkait vaksin dan memperjuangkan transparansi dalam industri vaksin.

Para pendiri NVIC menginginkan pemerintah Amerika Serikat, pihak medis, dan masyarakat internasional untuk menanggapi serius fenomena komplikasi penyakit yang muncul akibat vaksinasi. NVIC berupaya menolak kebijakan wajib vaksinasi melalui berbagai upaya hukum dan non-hukum. Mereka bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat membuat keputusan yang tepat terkait vaksinasi berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat. NVIC berusaha untuk meningkatkan transparansi dalam penelitian dan pengembangan vaksin dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait atas potensi efek samping vaksin. Keberadaan NVIC menunjukkan adanya tuntutan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan publik.

National Vaccine Information Center (NVIC) menggunakan berbagai strategi non-hukum untuk menentang kebijakan wajib vaksinasi di Amerika Serikat. Mereka aktif mengadakan seminar-seminar di berbagai negara bagian untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko dan efek samping vaksin. NVIC juga menjalankan kampanye global melalui situs web mereka, menawarkan berbagai sumber daya informasi seperti Ask 8, Vaccine Ingredient Calculator, Ask Nurse Vicky, Vaccine Memorial Wall, dan Vaccine Freedom Wall. Platform-platform ini memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman mereka terkait vaksin. Selain itu, NVIC juga menggunakan iklan di media elektronik, seperti di Delta Airlines dan ABC Board Times Square, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya vaksin dan mendorong diskusi publik yang lebih luas. Strategi non-hukum ini bertujuan untuk mempengaruhi opini publik dan menekan pemerintah untuk mempertimbangkan alternatif kebijakan.

Selain strategi non-hukum, NVIC juga menggunakan pendekatan hukum untuk melawan kebijakan wajib vaksinasi. Mereka secara aktif mengikuti sidang terbuka Komite Penasehat Kesehatan Nasional untuk menganalisis kebijakan mengenai vaksin. Mereka juga mengirimkan surat resmi kepada anggota legislatif di tingkat negara bagian untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi masyarakat yang menentang kebijakan wajib vaksinasi. Dengan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat legislatif, NVIC berusaha untuk mempengaruhi perubahan kebijakan melalui jalur formal. Tindakan hukum ini memberikan tekanan politik dan menunjukkan bahwa keberatan terhadap kebijakan wajib vaksin memiliki dukungan yang signifikan dari masyarakat.

Bagian ini menjelaskan konsep Gerakan Sosial Baru (GSM) sebagai kerangka analisis untuk memahami fenomena NVIC. GSM muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial pasca-Revolusi Industri, dimana kesenjangan ekonomi dan sosial yang besar memunculkan kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak-hak mereka di luar isu ekonomi dan kelas sosial tradisional. Awalnya, gerakan sosial konvensional fokus pada isu ekonomi dan politik, seperti perjuangan kaum buruh untuk mendapatkan upah dan jam kerja yang layak, serta partisipasi politik. Namun, GSM bergeser ke isu-isu yang lebih beragam, seperti kesehatan, lingkungan, budaya, dan gaya hidup. Masyarakat menyadari bahwa untuk menciptakan perubahan, dibutuhkan kekuatan kolektif, bukan hanya satu suara. Teknologi juga berperan dalam menyebarkan pesan GSM, bukan hanya melalui media konvensional, tetapi juga melalui media elektronik dan internet. Konsep ini relevan untuk memahami bagaimana NVIC memobilisasi dukungan masyarakat melalui berbagai media dan strategi.

Konsep Kebijakan Publik digunakan untuk menjelaskan fenomena munculnya NVIC dan upayanya untuk mengubah kebijakan vaksinasi di Amerika Serikat. Definisi kebijakan publik dari berbagai perspektif dijelaskan, menekankan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang diambil pemerintah (atau tidak diambil) untuk mengatasi suatu permasalahan. Penulis menggunakan konsep ini untuk menjelaskan bagaimana NVIC, sebagai gerakan sosial baru, berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait vaksinasi. Proses perumusan kebijakan publik melibatkan berbagai aktor, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, yang memiliki kepentingan terhadap isu tersebut. Konsep ini diuraikan lebih lanjut dengan membagi kebijakan publik ke dalam beberapa kategori: tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan, dan dampak kebijakan. Konsep ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah AS terkait vaksin, bentuk kebijakannya, tujuan yang ingin dicapai, dan hasil yang telah dicapai sejauh ini.

Kesimpulannya, dokumen ini mengungkap kontroversi seputar vaksinasi di Amerika Serikat, khususnya terkait kebijakan wajib vaksinasi. National Vaccine Information Center (NVIC) muncul sebagai respon terhadap kekhawatiran publik mengenai keamanan dan efek samping vaksin, terutama setelah insiden vaksin DTP tahun 1970. NVIC, sebagai organisasi nirlaba, berperan penting dalam menyuarakan kekhawatiran masyarakat dan menantang kebijakan pemerintah melalui berbagai strategi hukum dan non-hukum. Meskipun terdapat anjuran nasional untuk vaksinasi, penerimaan vaksin di masyarakat tidak merata, menunjukkan kompleksitas isu ini.

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual Gerakan Sosial Baru dan Kebijakan Publik untuk menganalisis NVIC dan perlawanannya terhadap kebijakan wajib vaksinasi. NVIC diposisikan sebagai gerakan sosial baru yang berfokus pada isu kesehatan dan kebebasan individu dalam membuat keputusan terkait vaksinasi. Konsep Kebijakan Publik membantu menjelaskan bagaimana kebijakan wajib vaksinasi dirumuskan, diimplementasikan, dan bagaimana NVIC berupaya untuk mempengaruhi kebijakan tersebut. Penggunaan kedua kerangka ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial dan politik yang melingkupi kontroversi vaksinasi di Amerika Serikat.