Dampak Wabah Flu Burung sebagai Isu Internasional

Dokumen ini mengawali pembahasan dengan konteks geopolitik pasca Perang Dingin. Perubahan fokus perhatian internasional dari isu-isu 'high politics' (politik besar) seperti peperangan dan pengembangan militer, bergeser juga ke isu-isu 'non-tradisional security', termasuk penyebaran penyakit. Flu burung (Avian Influenza) diidentifikasi sebagai salah satu isu krusial yang berdampak signifikan pada kehidupan manusia, mengakibatkan kematian (morality) yang besar. Disebutkan bahwa virus influenza tipe A dari keluarga Orthomyxoviridae menjadi penyebab utama wabah ini. Laporan pertama muncul di Italia pada 1878, menandai awal penyebaran wabah yang kemudian meluas ke Eropa, Amerika, dan Asia (China pada 1968). Kecepatan penyebaran dan tingginya angka kematian pada unggas membuat wabah flu burung menjadi ancaman serius yang perlu ditangani secara global. Ancaman ini semakin meningkat karena unggas merupakan sumber makanan utama manusia, sehingga penularan pada manusia berpotensi menimbulkan wabah pandemi dan dampak kematian yang lebih besar.

Wabah flu burung, selain menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada unggas, juga berdampak serius pada kesehatan manusia, berpotensi menyebabkan kematian. Kekhawatiran akan mutasi virus yang dapat menyebabkan pandemi semakin memperparah situasi. Di negara berkembang, kurangnya kepedulian pemerintah dan apatisme masyarakat terhadap wabah ini mempercepat penyebarannya. Pengelolaan peternakan unggas yang kurang kondusif, termasuk pemeliharaan unggas liar, juga berkontribusi pada penyebaran yang lebih cepat, baik di kalangan unggas maupun manusia. Dampak ekonomi juga signifikan, dengan penurunan konsumsi unggas karena kekhawatiran masyarakat, berkurangnya produksi, dan kerugian bagi pelaku usaha peternakan. Oleh karena itu, wabah ini diakui sebagai ancaman besar bagi dunia dan menjadi agenda internasional yang membutuhkan penanganan intensif dari berbagai pihak, termasuk organisasi internasional.

Organisasi internasional seperti WHO (World Health Organization) dan FAO (Food and Agriculture Organization) mengambil peran penting dalam menangani wabah flu burung di tingkat global. Mereka berkomitmen untuk membantu negara-negara dalam mengatasi masalah kesehatan dan peternakan yang ditimbulkan oleh wabah ini. Bantuan yang diberikan meliputi pengobatan bagi korban, riset untuk memahami dan mengendalikan virus, dan dukungan untuk sektor peternakan dan perdagangan unggas. Namun, dokumen ini juga menyinggung pentingnya kewaspadaan terhadap motif tersembunyi di balik bantuan internasional, menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara penerima bantuan dan mencegah ketergantungan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terdampak oleh wabah flu burung, dengan angka kematian yang sangat tinggi (78,72% pada tahun 2007). FAO telah mengeluarkan peringatan terkait tingginya penyebaran wabah di Indonesia. Tingginya angka kematian ini membuat Indonesia menjadi pusat perhatian dunia internasional, khususnya WHO. Sifat endemik wabah flu burung, yang menyebar melampaui batas negara dengan sangat cepat, membuat WHO mengambil langkah-langkah khusus untuk mengendalikan penyebaran dan mengurangi angka kematian (morality).

WHO (World Health Organization) memegang peran sentral dalam merespon wabah flu burung secara global. Dokumen ini menyoroti peran WHO dalam memberikan bantuan internasional, termasuk pengobatan bagi korban yang terjangkit, penelitian untuk memahami dan mengendalikan virus, serta dukungan bagi sektor peternakan dan perdagangan unggas. WHO juga berperan sebagai forum internasional untuk membahas permasalahan kesehatan global yang terkait dengan wabah flu burung. Meskipun demikian, dokumen ini juga mencatat bahwa WHO, dalam konteks penanganan wabah flu burung di Indonesia, terlihat memiliki keterlibatan dengan perusahaan farmasi multinasional (MNC), yang menimbulkan pertanyaan akan netralitas dan tujuan sebenarnya dari intervensi WHO.

Dokumen ini mengkritisi keterlibatan perusahaan farmasi multinasional (MNC) dalam program penanganan wabah flu burung yang dijalankan oleh WHO, khususnya di Indonesia. Beberapa perusahaan farmasi yang disebutkan antara lain Baxter, Hoffman-La Roche, GlaxoSmithKline, dan Sanofi Pasteur. Perusahaan-perusahaan ini diduga melakukan negosiasi dengan WHO untuk kepentingan pribadi, yaitu memasarkan produk obat mereka secara global dan meraih keuntungan besar dengan memproduksi vaksin flu burung. Keterlibatan MNC ini, menurut dokumen, mengakibatkan perilaku manipulatif dari WHO, termasuk melakukan propaganda ancaman pandemi, memonopoli dan mengkomersialkan sampel virus dari Indonesia, dan bekerjasama dengan perusahaan farmasi untuk mengembangkan varian virus baru. Tujuan utama MNC adalah menguasai pasar vaksin flu burung dan memaksimalkan keuntungan dari penjualan vaksin tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan etika dan transparansi dalam kerja sama internasional dalam penanganan wabah.

Dokumen ini menganalisis keterlibatan MNC dalam program penanganan flu burung oleh WHO di Indonesia dalam kerangka bantuan internasional. Meskipun bantuan dari pihak donor (dalam hal ini WHO dan perusahaan farmasi) pada awalnya terlihat menguntungkan bagi negara penerima (Indonesia), dokumen ini menyoroti adanya potensi kepentingan tersembunyi di balik bantuan tersebut. Proses bantuan yang panjang berpotensi menciptakan ketergantungan negara penerima pada negara atau institusi donor, sehingga memudahkan intervensi dalam urusan domestik, termasuk politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, peran MNC sebagai Multinational Corporation dengan kekuatan politik dan ekonomi yang besar, mampu mempengaruhi dan memanipulasi proses pengambilan keputusan dalam penanganan wabah flu burung, demi keuntungan ekonomi mereka.

Indonesia menjadi fokus utama studi kasus dalam dokumen ini, menunjukkan dampak signifikan wabah flu burung di negara tersebut. Angka kematian akibat wabah flu burung di Indonesia pada tahun 2007 mencapai 78,72%, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan kasus wabah flu burung terbanyak di dunia. Tingginya angka kematian ini mendapatkan perhatian besar dari dunia internasional, khususnya dari WHO. Dokumen ini menekankan bahwa Indonesia mendapatkan peringatan dari FAO karena tingkat penyebaran wabah yang sangat tinggi dan terkonsentrasi. Situasi ini menggambarkan betapa seriusnya dampak wabah flu burung di Indonesia dan kebutuhan akan penanganan yang efektif dan cepat.

Dokumen ini membandingkan penanganan wabah flu burung di Indonesia dengan pendekatan yang dilakukan di Swedia. Swedia, yang bekerjasama dengan WHO, menunjukkan contoh perencanaan kontigensi yang matang dalam menghadapi pandemi influenza. Mereka mengumpulkan data penyebaran virus dan dampaknya untuk melakukan penanganan yang terstruktur. Hasil perencanaan kontigensi Swedia bahkan disebarluaskan ke negara-negara Uni Eropa sebagai informasi dan panduan dalam penanganan wabah flu burung. Perbandingan ini menonjolkan perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Swedia, menekankan pentingnya perencanaan dan pencegahan yang komprehensif dalam menghadapi wabah.

Vietnam menjadi contoh lain yang dibandingkan dengan Indonesia dalam penanganan wabah flu burung. Dokumen tersebut menyebutkan keterlambatan Vietnam dalam menanggulangi wabah flu burung, sehingga WHO memainkan peran penting dalam membantu Vietnam, khususnya di kota Ho Chi Minh. Program-program yang dijalankan WHO di Ho Chi Minh City, seperti investigasi dan vaksinasi, berhasil mengendalikan penyebaran wabah secara signifikan, ditandai dengan penurunan angka penularan dan kematian dari tahun 2003 hingga 2006. Penelitian Nina Nurhayati mengenai peran WHO di Ho Chi Minh City juga disebutkan, yang menekankan kecepatan penyebaran dan sifat mutasi virus flu burung di Vietnam. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana intervensi internasional, dalam hal ini WHO, dapat efektif dalam mengurangi dampak wabah jika diterapkan dengan tepat dan cepat.

Dokumen ini menggunakan konsep human security untuk menganalisis wabah flu burung. Human security, yang dijelaskan berdasarkan laporan UNDP tahun 1994, didefinisikan sebagai 'freedom from fear and freedom from want'. Konsep ini menekankan pentingnya keamanan manusia di luar konteks keamanan nasional tradisional ('high politics'), mencakup aspek ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, individu, komunitas, dan politik. Wabah flu burung, dengan sifat endemiknya dan dampak kematian yang signifikan, jelas termasuk dalam cakupan human security karena mengancam keselamatan dan kesejahteraan manusia secara langsung. Perdebatan mengenai batasan human security antara kaum realis dan liberalis disinggung, dengan kaum liberalis menekankan pentingnya perlindungan terhadap ancaman di luar konteks militer. Flu burung, karena sifatnya yang endemis dan berdampak pada kematian manusia, membutuhkan penanganan intensif untuk menyelamatkan keamanan manusia.

Dokumen ini membahas peran penting organisasi internasional dalam mengatasi masalah global, termasuk wabah flu burung. Pembentukan organisasi internasional, awalnya difokuskan pada pencegahan perang antar negara, berkembang juga untuk menangani isu-isu non-politik seperti lingkungan, pelanggaran HAM, dan penyebaran penyakit. Organisasi internasional modern diklasifikasikan menjadi dua: organisasi dengan keanggotaan global dan tujuan spesifik (misalnya WHO, FAO), dan organisasi dengan keanggotaan regional dan tujuan umum (misalnya ASEAN, Uni Eropa). WHO, sebagai contoh organisasi internasional yang relevan, berperan dalam berbagai aspek penanganan wabah flu burung, dari menyediakan pengobatan hingga melakukan riset. Namun, dokumen juga menyoroti potensi konflik kepentingan dan manipulasi dalam bantuan internasional, di mana pihak pemberi bantuan dapat memiliki motif tersembunyi untuk menguntungkan diri sendiri, menciptakan ketergantungan negara penerima bantuan, dan mengintervensi urusan domestik negara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran dan mendeskripsikan keadaan objek dan permasalahan terkait kepentingan perusahaan farmasi (MNC) dalam program penanganan flu burung oleh WHO di Indonesia. Metode deskriptif dipilih untuk menjelaskan permasalahan secara objektif dengan menggunakan analisis data. Penelitian ini bersifat kualitatif, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang menggambarkan fenomena wabah flu burung sebagai ancaman bagi manusia dan upaya MNC untuk mencapai kepentingannya dalam program penanganan flu burung oleh WHO di Indonesia. Data yang dikumpulkan terkait dengan fenomena wabah flu burung dan upaya MNC dalam mencapai kepentingannya.

Penelitian ini membatasi ruang lingkup waktu antara tahun 2005 hingga 2008, periode di mana penyebaran kasus wabah flu burung di Indonesia meningkat dan menimbulkan korban jiwa. Pada periode ini, kelangkaan vaksin flu burung terjadi akibat penyebaran global wabah. Ruang lingkup materi penelitian difokuskan pada upaya WHO dalam mengatasi kasus flu burung di Indonesia dan analisis keterlibatan MNC (perusahaan farmasi) dalam proses penanggulangan, yang berujung pada perilaku manipulasi dari WHO. Penelitian ini menganalisis intervensi perusahaan farmasi untuk mencapai kepentingan pribadinya, meningkatkan produksi obat, dan memonopoli penjualan vaksin flu burung yang diproduksi oleh perusahaan mereka. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepentingan MNC (perusahaan farmasi), sementara variabel independen adalah penanggulangan flu burung oleh WHO di Indonesia.

Untuk menjelaskan penanganan flu burung oleh WHO di Indonesia, penelitian ini menggunakan tiga konsep utama: human security, organisasi internasional, dan bantuan luar negeri. Konsep human security digunakan untuk menjelaskan flu burung sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia yang memerlukan penanganan intensif. Konsep organisasi internasional menjelaskan respon WHO sebagai organisasi kesehatan dunia terhadap kasus flu burung di Indonesia, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Konsep bantuan luar negeri digunakan untuk menganalisis kepentingan tertentu di balik bantuan WHO yang mengakibatkan perilaku manipulatif. Konsep multinational corporation (MNC) digunakan untuk menjelaskan upaya perusahaan farmasi mencapai tujuannya, meliputi kerja sama langsung dengan pemerintah Indonesia dan intervensi terhadap kebijakan WHO.