Perumusan Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah di Indonesia

Bagian awal latar belakang menjelaskan hubungan erat antara kebijakan dan pembangunan. Pembangunan, sebagai proses peningkatan kualitas hidup manusia, menjadi konteks operasional kebijakan di tingkat sosial. Kebijakan memerlukan dorongan untuk implementasi, yang idealnya dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan kebersamaan sosial. Ini menekankan pentingnya perencanaan dan implementasi kebijakan yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan didefinisikan sebagai instrumen pemerintahan (governance), bukan hanya government (aparatur negara saja), yang mengatur pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan merupakan keputusan atau pilihan tindakan yang mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik. Kebijakan terbentuk dari sinergi, kompromi, atau kompetisi berbagai gagasan dan kepentingan dalam sistem politik. Pemerintah memiliki tugas merumuskan kebijakan publik secara sistematis, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi luas kepada daerah dalam pembuatan kebijakan, menekankan pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya nasional, termasuk perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga berperan, mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. Otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan mencakup kewenangan hingga 12 mil laut dari garis pantai untuk perairan dangkal dan 12 mil laut dari garis pangkal ke laut lepas untuk provinsi, serta sepertiga batas provinsi untuk kabupaten. Kewenangan ini meliputi berbagai aspek pengelolaan sumber daya kelautan.

Masyarakat di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada hasil tangkapan laut. Pengembangan sektor perikanan dan kelautan sangat ditentukan oleh pemerintah daerah. Namun, nelayan pantai utara (Tuban, Lamongan, Gresik) menghadapi ketidakpastian pendapatan karena waktu melaut yang tidak menentu (nelayan mingguan vs harian). Penggunaan alat tangkap tradisional membuat mereka kurang kompetitif dibandingkan nelayan yang menggunakan alat modern. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 7 Tahun 2004 tentang retribusi izin usaha perikanan dan kelautan bertujuan mendorong pertumbuhan dan pengembangan perikanan serta melindungi sumber daya alam.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan sektor perikanan di daerah yang belum berkembang. Keterbatasan pelayanan dan pengawasan yang belum optimal membutuhkan kehadiran pemerintah daerah untuk melihat kondisi riil lapangan dan mengembangkan daerah tertinggal. Visi Kabupaten Lamongan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2006-2010, adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian dan kualitas SDM. Potensi perikanan dan kelautan Lamongan meliputi perikanan tangkap (63.000 ton/tahun, 5.617 unit armada, 23.807 nelayan), budidaya tambak, budidaya laut, dan bioteknologi kelautan. Kecamatan Brondong dan sekitarnya, sebagai wilayah pesisir, menjadi fokus penelitian karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan potensi bahari di Kabupaten Lamongan. Penelitian akan menggali data secara mendasar untuk mendapatkan teori dan gagasan konseptual yang bermanfaat. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya nelayan di Lamongan. Tujuannya bukan hanya deskripsi tetapi juga interpretasi implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada dampak kebijakan pengembangan potensi bahari terhadap kesejahteraan nelayan dan perekonomian daerah di Kabupaten Lamongan. Ini akan melibatkan analisis mengenai bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi pendapatan nelayan, akses terhadap sumber daya, dan kondisi sosial ekonomi mereka secara keseluruhan. Selain itu, penelitian juga akan meneliti kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan sebagai indikator keberhasilan kebijakan. Analisis ini akan membantu memahami efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Penelitian ini akan menelaah efektivitas regulasi yang relevan dengan pengembangan potensi bahari di Kabupaten Lamongan. Hal ini termasuk menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 7 Tahun 2004 tentang retribusi izin usaha perikanan dan kelautan, untuk melihat apakah regulasi tersebut mendukung atau menghambat pengembangan sektor perikanan. Selain itu, penelitian juga akan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan dan keselarasannya dengan kebijakan pengembangan potensi bahari. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kerangka regulasi yang ada.

Potensi bahari didefinisikan sebagai potensi organisme air di bawah kontrol dan pengelolaan manusia. Manusia memanipulasi setidaknya satu tingkat kehidupan organisme tersebut sebelum dipanen untuk meningkatkan produksi. Ini mencakup berbagai kegiatan, termasuk budidaya ikan, yang akhir-akhir ini menarik perhatian masyarakat dan pemerintah. Definisi ini menekankan aspek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut untuk tujuan peningkatan produksi, bukan hanya sekedar keberadaan sumber daya tersebut. Oleh karena itu, potensi bahari dalam konteks ini sangat terkait dengan aktivitas manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Kebijakan (policy) dijelaskan sebagai instrumen pemerintahan (governance), bukan hanya government (aparatur negara). Kebijakan pada intinya merupakan keputusan atau pilihan tindakan yang mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan publik (rakyat, penduduk, masyarakat, atau warga negara). Kebijakan merupakan hasil sinergi, kompromi, atau bahkan kompetisi antar berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan yang ada dalam sistem politik suatu negara. Definisi ini menekankan peran kebijakan sebagai alat pengaturan dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan publik, yang melibatkan proses negosiasi dan pertimbangan berbagai kepentingan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran rinci dan menyeluruh tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan potensi bahari di Kabupaten Lamongan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali data berupa pandangan responden dalam bentuk cerita asli dan detail. Responden dan peneliti bersama-sama menafsirkan data untuk menemukan atau mengembangkan temuan baru yang memberikan informasi dan gambaran implementasi kebijakan. Metode kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menjelaskan fenomena kompleks dan mendapatkan wawasan baru tentang hal yang belum banyak diketahui.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Lamongan, khususnya instansi dan lembaga pemerintah terkait. Kabupaten Lamongan dipilih karena dianggap ideal untuk penelitian ini, mengingat potensi baharinya yang signifikan dan permasalahan yang terkait dengan implementasi kebijakan. Pemilihan lokasi juga mempertimbangkan aksesibilitas untuk mendapatkan data yang valid. Subjek penelitian meliputi aktor regulasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengembangan potensi bahari di Kabupaten Lamongan. Pemilihan subjek ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber yang kompeten dan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi non-partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Observasi non-partisipan dilakukan untuk mengamati aktivitas terkait pengembangan potensi bahari tanpa intervensi langsung dari peneliti. Wawancara dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan mendalam. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan, transkrip, buku, dan dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah yang relevan. Penggunaan teknik pengumpulan data yang beragam ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif guna mendukung analisis penelitian.

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, tanpa model matematika, statistik, atau ekonometrik. Proses analisis meliputi pengecekan data, tabulasi, membaca tabel dan grafik, serta uraian dan penafsiran data. Langkah-langkah analisis meliputi display data untuk mengklasifikasi dan menyusun informasi, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan konfigurasi data yang utuh selama penelitian, dengan memeriksa validitas data dan alur analisis untuk memastikan kebenaran kesimpulan yang dihasilkan. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan dan dampaknya, bukan sekedar angka-angka statistik.