Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Ratifikasi Konvensi Hak Buruh Migran

Data menunjukkan tingginya angka pelanggaran HAM terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Hingga pertengahan 2012, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak mencapai 4.003 kasus. Berikutnya, kasus penganiayaan oleh majikan (924 kasus), gaji tidak dibayar (867 kasus), pelecehan seksual (633 kasus), dan buruh tidak sesuai perjanjian (329 kasus). Kasus larangan berkomunikasi dengan dunia luar juga tercatat sebanyak 93 kasus. Menariknya, diperkirakan 70 persen dari ribuan kasus tersebut menimpa TKI perempuan. Tingginya angka ini menunjukkan urgensi perlindungan yang lebih kuat bagi TKI, khususnya perempuan, yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini menjadi salah satu pendorong utama perlunya perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan efektif bagi TKI di luar negeri, yang kemudian dikaitkan dengan pentingnya ratifikasi konvensi internasional terkait.

Pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia yang lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja menjadi salah satu faktor pendorong utama tingginya angka migrasi kerja. Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian di kalangan masyarakat Indonesia juga berkontribusi pada terbatasnya kesempatan kerja. Kedua faktor ini saling berkaitan dan menciptakan siklus yang mendorong lebih banyak warga negara Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Oleh karena itu, solusi jangka panjang tidak hanya berfokus pada perlindungan TKI di luar negeri, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pendidikan dan keahlian, serta penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Ratifikasi Konvensi Hak Buruh Migran diharapkan dapat memberikan payung hukum yang lebih kuat, tetapi solusi mendasar juga membutuhkan perbaikan struktural di dalam negeri untuk mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong migrasi.

Indonesia, sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar ke luar negeri, seharusnya meratifikasi Konvensi Hak Buruh Migran. Konvensi ini mengatur beberapa hal penting, di antaranya: menetapkan standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya seluruh buruh migran dan keluarganya; mengakui kontribusi buruh migran terhadap ekonomi dan masyarakat negara tempat mereka bekerja dan negara asal; mencantumkan standar perlindungan buruh migran dan kewajiban negara terkait (negara asal, transit, dan negara tujuan); mencegah dan menghapuskan eksploitasi buruh migran dan keluarganya selama proses migrasi, termasuk mencegah perdagangan manusia; dan memberikan perlindungan komprehensif bagi buruh migran. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri dan memberikan landasan hukum yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Hal ini juga penting dalam upaya menjalin kerjasama internasional untuk melindungi TKI di berbagai negara.

Indonesia menandatangani Konvensi Hak Buruh Migran pada 22 September 2004 di New York. Namun, proses ratifikasi berlangsung sangat lama, yaitu selama delapan tahun. Baru pada tanggal 2 Mei 2012, setelah berbagai desakan dari organisasi buruh dan tekanan publik, Indonesia akhirnya meratifikasi konvensi tersebut. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan lamanya proses di Indonesia. Filipina, misalnya, hanya membutuhkan waktu dua tahun, Bangladesh dan Argentina tiga tahun, serta Peru satu tahun. Lambatnya proses ratifikasi di Indonesia mencerminkan kurangnya prioritas terhadap isu perlindungan TKI, meskipun secara politik seharusnya tidak ada hambatan berarti. Terbitnya Amanat Presiden (Ampres) Nomor R-17/Pres/02/2012 pada 7 Februari 2012, yang memberikan mandat kepada DPR untuk membahas dan menyetujui ratifikasi, menunjukkan adanya upaya percepatan, meskipun prosesnya tetap panjang. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditugaskan untuk mengawal proses tersebut di DPR RI.

Proses ratifikasi Konvensi Hak Buruh Migran di Indonesia memakan waktu delapan tahun, terhitung sejak penandatanganan pada 22 September 2004. Ini jauh lebih lama dibandingkan dengan beberapa negara lain yang juga merupakan pengirim buruh migran. Filipina, misalnya, meratifikasi konvensi tersebut dalam waktu dua tahun, Bangladesh dan Argentina dalam tiga tahun, dan Peru bahkan hanya dalam satu tahun. Perbedaan waktu ini menunjukan perbedaan prioritas dan kecepatan proses pengambilan keputusan di masing-masing negara. Keengganan awal Indonesia dalam memprioritaskan ratifikasi, meskipun tidak menimbulkan kerugian bagi negara, menunjukkan hambatan internal yang signifikan. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk organisasi buruh dan masyarakat sipil, akhirnya memaksa pemerintah untuk mempercepat proses ratifikasi. Hal ini menjadi poin penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai hambatan birokrasi dan politik dalam proses pengambilan keputusan di Indonesia terkait perlindungan TKI.

Meskipun Konvensi Hak Buruh Migran telah diratifikasi, pelanggaran hak asasi manusia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih terjadi. Laporan Migrant Care pada akhir tahun 2013 mencatat kasus perkosaan terhadap seorang TKI oleh polisi Diraja Malaysia. Ini menunjukkan bahwa ratifikasi saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan optimal bagi TKI. Kasus serupa juga terjadi sebelumnya, dengan korban TKI yang diperkosa oleh tiga polisi Malaysia, dan proses hukumnya hingga saat itu belum tuntas. Kejadian-kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya implementasi yang efektif dari konvensi tersebut, bukan hanya sekedar ratifikasi di tingkat formal. Perlindungan harus optimal, mulai dari tahap perekrutan, selama masa bekerja di luar negeri, hingga kepulangan ke tanah air. Tanpa implementasi yang kuat, ratifikasi konvensi hanya menjadi dokumen tanpa dampak nyata bagi perlindungan TKI.

Implementasi Konvensi Hak Buruh Migran di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu contoh yang diangkat adalah lambannya respon pemerintah Malaysia dalam menangani kasus-kasus TKI, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan keputusan pengadilan. Kurangnya respon ini menjadi hambatan bagi upaya perlindungan optimal TKI di negara tujuan. Selain itu, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan jasa tenaga kerja di Semarang belum sepenuhnya menjalankan ketentuan yang berlaku dalam Kepmenakertrans tentang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan negara-negara tujuan penempatan TKI untuk meningkatkan posisi tawar dan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penelitian ini menekankan pentingnya konvensi buruh migran sebagai acuan hukum dalam melindungi TKI, dan menunjukan bagaimana kerjasama internasional dan implementasi hukum nasional dapat berjalan beriringan untuk memberikan perlindungan yang maksimal.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang fokus pada upaya diplomasi bilateral, seperti kerjasama Indonesia-Malaysia, atau implementasi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Penelitian sebelumnya mencatat tuntutan dari masyarakat, NGO, LSM, dan media massa kepada pemerintah untuk meningkatkan perlindungan TKI, khususnya di Malaysia. Meskipun pemerintah telah berupaya melalui MoU, kerjasama bilateral belum maksimal, terutama dalam perlindungan tenaga kerja dan jumlah staf KBRI yang tidak sebanding dengan jumlah TKI di Malaysia. Penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, menekankan pada proses ratifikasi Konvensi Hak Buruh Migran dan prospek kesejahteraan buruh migran dengan penyetaraan hak berdasarkan konvensi tersebut. Fokusnya adalah pada penggunaan konvensi sebagai acuan hukum yang komprehensif untuk melindungi TKI, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih terbatas pada kerjasama bilateral atau implementasi regulasi nasional.

Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Hak Buruh Migran) menjadi landasan hukum internasional utama dalam penelitian ini. Konvensi ini menegaskan bahwa buruh migran dan keluarganya memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Konvensi tersebut mengatur standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya buruh migran. Konvensi ini juga menekankan pentingnya mencegah dan menghapuskan eksploitasi buruh migran, termasuk perdagangan manusia. Dengan demikian, Konvensi Hak Buruh Migran menjadi acuan penting dalam menganalisis bagaimana Indonesia seharusnya melindungi TKI di luar negeri dan sejauh mana ratifikasi konvensi tersebut telah diimplementasikan untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi hak-hak TKI. Konvensi ini menekankan pula peran negara asal, negara transit, dan negara tujuan dalam melindungi buruh migran.

Selain Konvensi Hak Buruh Migran, penelitian ini juga mempertimbangkan landasan hukum nasional Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan salah satu regulasi yang relevan. Namun, penegasan bahwa hukum nasional Indonesia tidak dapat dipaksakan di wilayah negara lain menekankan pentingnya kerjasama dan perjanjian bilateral serta multilateral. Perjanjian bilateral, seperti MoU dengan negara tujuan migrasi, menjadi alat penting untuk memperkuat perlindungan TKI. MoU tersebut dapat mengatur secara spesifik hak dan kewajiban pemerintah Indonesia dan negara penerima TKI, mengurangi celah hukum dan meningkatkan perlindungan secara praktis. Dengan demikian, landasan hukum yang kuat dan komprehensif diperlukan dan harus diimplementasikan secara efektif dan efisien. Hal ini memerlukan sinergi antara hukum internasional, hukum nasional, dan perjanjian bilateral.

Penelitian ini menggunakan model pengambilan keputusan politik birokrasi untuk menganalisis proses ratifikasi Konvensi Hak Buruh Migran di Indonesia. Model ini memandang pemerintah sebagai kumpulan individu dan organisasi dengan kepentingan dan perspektif yang beragam. Proses pengambilan keputusan, karenanya, bukan semata-mata rasional, tetapi merupakan hasil interaksi, negosiasi, dan kompromi antar berbagai aktor. Model ini membantu memahami dinamika politik dalam proses ratifikasi, termasuk hambatan dan faktor-faktor yang mendukung. Dengan memahami dinamika politik birokrasi, penelitian dapat mengidentifikasi kendala yang menghambat implementasi konvensi dan merekomendasikan strategi yang lebih efektif dalam melindungi TKI. Pemahaman ini sangat penting dalam konteks mempercepat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang terkait dengan perlindungan TKI.