Perlindungan dan Sistem Peradilan bagi Anak di Indonesia

Bagian awal menekankan bahwa anak merupakan bagian integral dari warga negara yang harus dilindungi, mengingat mereka adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Dokumen ini menegaskan kewajiban negara untuk memberikan pendidikan formal dan moral kepada anak agar mereka tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, semuanya menekankan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap partisipasi anak. Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan masih banyak kasus hukum yang melibatkan anak, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai wujud kepedulian terhadap generasi penerus bangsa, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, sejumlah undang-undang lain turut berperan dalam perlindungan anak, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian mengalami perubahan setelah uji materi di Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga relevan dalam konteks perlindungan anak. Kumpulan regulasi ini membentuk kerangka hukum komprehensif untuk melindungi hak-hak anak, meskipun implementasinya masih perlu ditingkatkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan yang optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang telah ditetapkan.

Meskipun terdapat landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak, dokumen ini menyoroti tantangan dalam implementasi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Salah satu masalah utama adalah definisi dan penerapan batas usia anak dalam sistem hukum. Kasus-kasus yang melibatkan anak dalam masalah hukum seringkali tidak sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, serta belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak benar-benar memberikan perlindungan maksimal kepada anak, sesuai dengan amanat hukum yang ada, dan menghindari pemidanaan yang tidak proporsional terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Batas usia anak yang tercantum dalam Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menuai banyak kritik dari berbagai pihak pemerhati anak di Indonesia. Kritik ini berujung pada permohonan pengujian UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Perdebatan ini berpusat pada angka delapan tahun yang dianggap terlalu rendah dan tidak sejalan dengan perkembangan anak. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kekhawatiran akan perlindungan anak yang kurang optimal dalam sistem peradilan. Pasal 4 UU No. 3/1997 yang mengatur batas usia anak menjadi sorotan utama karena dianggap tidak memadai dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang rentan terhadap eksploitasi dan tindak pidana.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 memberikan keputusan penting terkait batas usia anak. MK menyatakan bahwa frasa “...8 (delapan) tahun...”, yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional). Artinya, frasa tersebut dianggap inkonstitusional kecuali dimaknai sebagai “...12 (dua belas) tahun...”. Putusan ini memiliki implikasi signifikan terhadap perlindungan hukum bagi anak, khususnya mereka yang berada di bawah usia 12 tahun yang berhadapan dengan hukum. Putusan MK ini menjadi landasan hukum baru yang menegaskan bahwa anak di bawah usia 12 tahun harus mendapatkan perlindungan khusus dan tidak bisa diperlakukan sama seperti orang dewasa dalam sistem peradilan.

Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 memiliki implikasi langsung pada penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dengan ditetapkannya usia 12 tahun sebagai batas usia anak, maka anak di bawah usia tersebut tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan pidana biasa. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan khusus bagi anak, serta menuntut pendekatan yang berbeda dalam penanganan kasus yang melibatkan mereka. Putusan ini mendorong perlunya penyelesaian kasus anak di luar proses peradilan formal, misalnya melalui restorative justice dan mekanisme diversi, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, putusan MK ini mendorong sistem peradilan untuk lebih berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi anak daripada sekadar pemidanaan.

Dokumen ini mengusung konsep restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak. Restorative justice digambarkan sebagai proses di mana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi dampaknya di masa mendatang. Proses ini menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula, bukan hanya pada hukuman semata. Restorative justice dilakukan melalui diskresi dan diversi, yaitu penyelesaian di luar jalur yustisial konvensional dengan cara musyawarah, sesuai dengan Commentary Rule 11 Resolusi PBB 40/33. Konsep ini diangkat sebagai solusi yang lebih humanis dan efektif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional, terutama dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dengan restorative justice, diharapkan tercipta keadilan yang lebih komprehensif dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Mediasi penal dijelaskan sebagai salah satu upaya restorative justice dalam menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Proses mediasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, orang tua pelaku, korban, orang tua korban, petugas dari Bapas (Balai Pemasyarakatan), pembimbing kemasyarakatan, jaksa anak, hakim anak, dan perwakilan komunitas masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat, melalui pendekatan yang lebih restorative dan kolaboratif. Pelaksanaan mediasi penal sebagai instrumen hukum restorative justice merupakan diskursus baru dalam sistem hukum Indonesia, meskipun mediasi itu sendiri bukanlah metode penyelesaian sengketa yang baru. Mediasi penal menawarkan solusi komprehensif dan efektif dalam menangani permasalahan ABH, dengan menekankan pada pemulihan hubungan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

Dokumen ini juga merujuk pada prinsip-prinsip dasar restorative justice menurut Marian Liebmann dalam Manshurzikri, yaitu memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban, pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman, dan upaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Meskipun restorative justice dianggap sebagai pendekatan yang ideal dalam penanganan kasus ABH, dokumen ini mengakui bahwa implementasinya masih menghadapi tantangan. Meskipun berbagai kaidah hukum telah mengatur restorative justice, kasus pemidanaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum masih sering terjadi. Hal ini diilustrasikan melalui studi kasus Doni Yoga Simangunsong, yang menunjukkan bahwa putusan hakim belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip-prinsip restorative justice.

Kasus Doni Yoga Simangunsong, yang berusia 11 tahun saat melakukan tindak pidana pencurian, menjadi studi kasus utama dalam dokumen ini. Doni, bersama temannya Rinaldy Sinaga (16 tahun), mencuri barang-barang seperti handphone Blackberry Gemini, laptop Acer, sepatu Adidas, kaos, celana jeans, dan tas. Peristiwa ini terjadi di Medan Area, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Kasus ini penting karena Doni masih berusia di bawah 12 tahun, sesuai dengan Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang menetapkan batas usia anak dalam peradilan pidana. Dalam Putusan Hakim Nomor: 162/Pid.B/2013/PN.PMS, Doni divonis penjara 2 bulan 6 hari, sedangkan Rinaldy Sinaga divonis 3 bulan. Perbedaan usia dan hukuman ini menunjukan perbedaan perlakuan dalam sistem peradilan pidana anak.

Putusan Hakim Nomor: 162/Pid.B/2013/PN.PMS terhadap Doni Yoga Simangunsong menjadi sorotan karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan restorative justice. Meskipun Doni masih berusia 11 tahun, ia tetap dipidana penjara. Putusan hakim tidak mencantumkan upaya pemulihan bagi Doni, padahal ia telah mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan. Tidak ada upaya rekonsiliasi antara Doni dan korban, yang seharusnya menjadi bagian penting dari pendekatan restorative justice. Hakim yang memimpin persidangan, Hakim Roziyanti, tidak tampak melakukan upaya pemulihan bagi terdakwa. Hal ini menunjukkan celah dan permasalahan dalam penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Permasalahan hukum utama dalam kasus Doni Yoga Simangunsong adalah usia terdakwa yang masih 11 tahun. Berdasarkan Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010, anak di bawah 12 tahun seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dan tidak bisa diproses melalui peradilan pidana umum. Proses peradilan dan pemidanaan yang dijalani Doni dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang telah diamanatkan oleh perundangan di Indonesia. Kasus ini menunjukkan pentingnya mengarahkan perhatian pada implementasi restorative justice dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH), terutama untuk memastikan prosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak. Kasus ini menjadi contoh bagaimana pendekatan restorative justice yang ideal masih belum sepenuhnya terlaksana di lapangan.