Peran Partai Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia

Bagian awal menjelaskan definisi partai politik dalam konteks demokrasi modern. Partai politik diposisikan sebagai pilar penting dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pandangan Mahfud MD mengenai negara demokrasi sebagai negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat turut dijabarkan. Definisi sistem politik demokrasi menurut Henry B. Mayo juga dikutip, menekankan pembuatan kebijakan publik berdasarkan mayoritas dan kontrol rakyat melalui pemilihan umum yang adil dan bebas. Partai politik dijelaskan sebagai penghubung antara kehendak rakyat dan negara/pemerintahan. Kesimpulannya, partai politik merupakan bagian tak terpisahkan dalam mengimplementasikan prinsip demokrasi dan mewujudkan cita-cita bangsa. Definisi partai politik modern juga dijelaskan meliputi organisasi jangka panjang, struktur organisasi, tujuan berkuasa, dan dukungan publik luas sebagai cara memperoleh kekuasaan.

Bagian ini menyoroti urgensi menjaga dinamika kehidupan partai politik. Ketidakharmonisan dalam dinamika partai politik berdampak negatif pada stabilitas politik dan pemerintahan, bahkan mengancam mekanisme kelembagaan negara. Oleh karena itu, penataan dinamika partai politik perlu dilakukan untuk menjaga agar partai politik tetap menjadi pilar penting dalam negara demokrasi. Penjelasan lebih lanjut menekankan sistem politik demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, dan partai politik sebagai bagian terpenting untuk mengoperasionalkannya. Perjalanan demokrasi suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh dinamika partai politiknya; partai politik sebagai roh dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja partai politik, yang mencapai 83,5% menurut laporan Kompas, juga menjadi sorotan. Hestu Cipto Handoyo juga dikutip, menyatakan bahwa rumusan undang-undang tentang partai politik lebih mengutamakan kepentingan anggota.

Bagian ini menjelaskan posisi strategis partai politik dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Partai politik berperan dalam menyeleksi dan mengawasi pejabat publik, termasuk dalam pengambilan kebijakan presiden (seperti deklarasi perang dan perjanjian internasional). Mereka juga berperan dalam menerjemahkan konstitusi menjadi undang-undang. Karena peran sentral tersebut, partai politik dianggap bertanggung jawab penuh atas berbagai permasalahan bangsa. Dokumen juga menjabarkan bagaimana partai politik, melalui wakil-wakilnya di parlemen, membentuk semacam 'the invisible government' dalam negara demokrasi. Eksistensi partai politik di era modern dijaga agar tetap menjadi kekuatan rakyat dalam mengisi kemerdekaan dan meningkatkan harkat bangsa. Hal ini penting untuk mewujudkan tatanan kenegaraan yang beradab, mengingat sejarah perebutan kekuasaan yang seringkali disertai kekerasan.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945 - 14 November 1945), sistem pemerintahan yang diterapkan adalah presidensial, berdasarkan UUD 1945. Soekarno mengusulkan sistem partai tunggal, dengan tujuan membentuk partai negara dan partai pelopor. Gagasan ini diutarakan dalam tulisannya “Mencapai Indonesia Merdeka” (1933) dan pidato Soekarno pada 23 Agustus 1945. Namun, sistem ini gagal akibat perbedaan pandangan antara Soekarno dan Sjahrir. Perbedaan pandangan ini menandai awal dari kompleksitas dinamika partai politik di Indonesia. Perkembangan sistem kepartaian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan sosial-ekonomi yang ada pada masanya. Sistem partai tunggal ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan partai politik Indonesia.

Setelah Maklumat Pemerintah 14 November 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer (14 November 1945 - Agustus 1949). Pada masa ini, partai politik memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pemerintahan. Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 31 Desember 1949 menghasilkan kesepakatan bentuk negara Indonesia sebagai negara serikat dengan UUD RIS sebagai konstitusi. Dominasi partai politik dalam sistem ini, ditandai dengan pergantian kabinet yang sangat cepat. Arbi Sanit, yang dikutip Rusli Karim, mencatat lebih dari 25 kabinet yang memerintah Indonesia selama periode ini, dengan masa jabatan yang sangat singkat, menunjukkan ketidakstabilan politik. Masa ini menjadi periode penting karena menunjukkan bagaimana pengaruh partai politik yang kuat dapat mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan, yang menjadi tantangan utama dalam membangun demokrasi.

Masa Orde Lama diwarnai dengan Demokrasi Terpimpin, yang muncul sebagai reaksi terhadap sistem multi-partai dan pemerintahan parlementer sebelumnya. Adnan Buyung Nasution (yang dikutip Ali Safa’at) menjelaskan tiga faktor yang menyebabkan lahirnya Demokrasi Terpimpin: kemerosotan ekonomi, perpecahan bangsa, dan kebangkitan Angkatan Darat. Tiga kekuatan politik utama pada masa ini adalah PKI, TNI-AD, dan Presiden Soekarno, yang saling berebut pengaruh. Konflik antara PKI dan TNI-AD memuncak setelah ditemukannya dokumen rahasia PKI (Resume Program dan Kegiatan PKI Dewasa Ini, 1963) dan gagasan pembentukan Angkatan Kelima oleh D.N. Aidit. Puncak konflik terjadi pada peristiwa Gerakan 30 September/PKI (G30S/PKI), yang menyebabkan krisis politik dan ekonomi, dan berakhirnya era Orde Lama. Soekarno mencatat tiga faktor penyebab G30S/PKI: keblingerannya PKI, subversi Neo-kolim, dan oknum-oknum yang tidak benar.

Pada masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto menerapkan strategi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan memperkecil konflik politik, salah satunya dengan menyederhanakan sistem kepartaian. Dinamika partai politik menjadi sangat terbatas akibat rezim Soeharto yang otoriter. Kebebasan berserikat dan berkumpul dibatasi, dan partai politik yang berani menentang rezim Soeharto akan menghadapi penindasan. Strategi pemerintah Orde Baru antara lain melalui UU Pemilu dan penguatan Golkar, yang menyebabkan partai politik kehilangan eksistensinya. Pemerintahan Soeharto berupaya melakukan konsolidasi demokrasi namun justru mengakibatkan dominasi ABRI dan Golkar, sehingga peran partai politik menjadi sangat terbatas. Kejadian ini memberikan pelajaran berharga akan pentingnya keseimbangan kekuasaan dan kebebasan berekspresi bagi perkembangan partai politik yang sehat.

Runtuhnya Orde Baru pada 21 Mei 1998 menandai dimulainya era Reformasi, yang ditandai dengan dibukanya keran demokrasi seluas-luasnya. Salah satu tuntutan reformasi adalah perubahan UUD 1945 dan konsolidasi sistem politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik memberikan kebebasan mendirikan partai politik, kecuali partai yang berideologi komunis. Meskipun demikian, era Reformasi juga diwarnai dengan penilaian skeptis masyarakat terhadap partai politik, akibat banyaknya anggota partai politik yang terlibat dalam kasus hukum, seperti korupsi. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR, menteri, dan bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan, menunjukkan pentingnya pembenahan internal partai politik untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Era Reformasi menunjukkan pergulatan antara harapan akan demokrasi yang lebih baik dan realita permasalahan yang masih ada.

Dokumen ini menjabarkan bagaimana dinamika partai politik, terutama perebutan kepentingan antar partai, secara signifikan mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia. Ketika dinamika partai politik kurang harmonis, konsekuensinya adalah terganggunya stabilitas politik dan pemerintahan. Mekanisme kelembagaan negara pun ikut terancam. Laporan dari Kompas menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik sangat rendah, mencapai 83,5%. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan serius yang perlu diatasi. Penjelasan ini menekankan perlunya penataan dinamika partai politik agar tetap menjadi pilar penting dalam negara demokrasi. Ketidakharmonisan ini dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari ketidakstabilan politik hingga terancamnya sistem pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan untuk menciptakan dinamika partai politik yang lebih kondusif bagi stabilitas nasional.

Bagian ini menjelaskan peran signifikan partai politik dalam pengangkatan pejabat publik di tingkat nasional dan daerah. Partai politik memiliki andil besar dalam menghasilkan pemimpin dan pejabat negara, baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, partai politik bertanggung jawab atas baik buruknya kinerja pemerintahan. Lebih lanjut, melalui wakil-wakilnya di parlemen, partai politik turut serta dalam menerjemahkan konstitusi (UUD 1945) menjadi undang-undang. Dengan demikian, partai politik memiliki posisi strategis dan tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan negara. Partai politik juga berperan dalam mengawasi pengambilan kebijakan presiden, khususnya yang bersifat eksternal, seperti yang tercantum dalam Pasal 11 ayat UUD 1945. Posisi strategis ini menunjukkan betapa besar pengaruh partai politik terhadap jalannya pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Dokumen menyoroti sejumlah kasus hukum yang melibatkan anggota partai politik, menunjukkan adanya masalah dalam pembinaan internal partai politik. Beberapa contoh kasus korupsi yang melibatkan politisi dari berbagai partai disebutkan, seperti kasus korupsi wisma atlet SEA Games, pengadaan Al-Quran, dan kuota impor daging sapi. Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, yang juga mantan anggota partai politik, karena dugaan suap, menjadi contoh lain. Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa 87,8% masyarakat menilai belum terlihat upaya dari partai politik dalam melahirkan politisi bersih. Keterlibatan pejabat negara dari partai politik dalam kasus hukum menunjukkan adanya kelemahan dan mengakibatkan terhambatnya kinerja lembaga negara, melemahnya wibawa kelembagaan, dan bahkan dapat memicu instabilitas politik. Kasus-kasus ini menjadi bukti nyata dampak negatif dari dinamika partai politik yang tidak sehat terhadap kepercayaan publik dan stabilitas negara.

Pengaruh dinamika partai politik sangat dominan dan dapat mengancam stabilitas politik dan sistem pemerintahan. Hal ini karena dinamika partai politik telah memengaruhi proses pengambilan kebijakan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keterlibatan anggota partai politik dalam kasus korupsi di kementerian berdampak negatif terhadap kinerja kementerian tersebut. Begitu pula di lembaga yudikatif, partai politik secara langsung maupun tidak langsung menentukan baik buruknya kinerja, termasuk dalam pengangkatan hakim. Kondisi ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh dinamika partai politik terhadap seluruh sendi pemerintahan di Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki tata kelola internal partai politik dan meningkatkan akuntabilitas agar pengaruhnya terhadap stabilitas politik dan kinerja pemerintahan menjadi lebih positif. Proses pengambilan kebijakan yang dipengaruhi oleh dinamika partai politik yang kurang sehat akan berdampak buruk pada seluruh aspek kehidupan bernegara.

Dokumen menyimpulkan bahwa partai politik memiliki posisi strategis dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, berperan dalam seleksi pejabat, pembuatan undang-undang, dan pengawasan pemerintahan. Namun, dinamika partai politik yang seringkali diwarnai perebutan kepentingan dan kasus korupsi, mengancam stabilitas politik dan sistem pemerintahan. Tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik yang tinggi menunjukkan perlunya perubahan. Peran partai politik sebagai ‘the invisible government’ juga di sorot, menunjukkan betapa besar pengaruhnya terhadap seluruh sendi kehidupan bernegara. Kesimpulannya, partai politik memiliki peran krusial namun kompleks dalam demokrasi Indonesia. Tantangan utamanya adalah menyeimbangkan kepentingan internal partai dengan kepentingan nasional, serta memperbaiki citra yang selama ini negatif di mata publik.

Untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki citra partai politik, dokumen menyarankan beberapa hal. Pertama, pembenahan tata kelola internal partai politik untuk mencegah dan mengatasi korupsi. Kedua, peningkatan transparansi dalam aktivitas partai politik agar lebih akuntabel kepada publik. Ketiga, penegakan hukum yang tegas terhadap kasus korupsi yang melibatkan anggota partai politik. Keempat, perubahan paradigma yang memandang partai politik sebagai pilar penting demokrasi, bukan sebagai sumber konflik dan instabilitas. Dengan demikian, partai politik diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam mendukung terciptanya stabilitas politik, pemerintahan yang baik, dan kesejahteraan rakyat. Perlu upaya berkelanjutan untuk membangun kepercayaan publik terhadap partai politik dan memperkuat peran mereka sebagai penyangga demokrasi di Indonesia. Kesuksesan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada perbaikan kinerja partai politik.