Peran dan Kerjasama Indonesia dalam ASEAN

Bagian ini menelusuri sejarah kerjasama ekonomi ASEAN sejak pembentukannya pada 1967. Awalnya, fokus pada preferential trade, joint ventures, dan complementation scheme melalui program-program seperti ASEAN Industrial Projects Plan (1976), Preferential Trading Arrangement (1977), ASEAN Industrial Complementation scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme (1983), dan Enhanced Preferential Trading arrangement (1987). Pada dekade 1980-an dan 1990-an, terjadi pergeseran menuju integrasi ekonomi regional melalui saling membuka perekonomian negara anggota. Perubahan ini didorong oleh upaya global dalam menghilangkan hambatan ekonomi. Peran Indonesia dalam proses ini, meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan secara detail pada bagian ini, digarisbawahi sebagai salah satu negara yang aktif dalam mendorong kerjasama ekonomi ASEAN. Bagian ini meletakkan dasar pemahaman tentang evolusi kerjasama ASEAN yang kemudian akan dikaitkan dengan peran Indonesia di era SBY.

Bagian ini secara singkat menyinggung peran Indonesia di ASEAN sebelum era kepemimpinan SBY. Disebutkan bahwa Indonesia memiliki peran yang menonjol, bahkan dijuluki 'big brother' oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya. Namun, krisis di Timor Timur (1999) menjadi dilema bagi ASEAN, menguji prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. Masa pemerintahan Megawati disebutkan sebagai titik balik, dimana Indonesia kembali mengambil peran aktif, terlihat dari kepemimpinan Indonesia dalam KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003, dengan inisiatif mentransformasi ASEAN menjadi ASEAN Community (yang mencakup political security community, economic community, dan socio-cultural community). Meskipun singkat, bagian ini memberikan konteks penting untuk membandingkan peran Indonesia sebelum dan sesudah kepemimpinan SBY.

Bagian ini menyoroti keberhasilan Indonesia dalam menjalankan peran di ASEAN pada tahun 2011. Indonesia berhasil menarik minat banyak negara untuk mengunjungi Myanmar, sebuah negara yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dari ASEAN. Indonesia juga mampu mengubah persepsi terhadap Laut China Selatan, dari sumber konflik menjadi sumber potensi. Keberhasilan lainnya termasuk peran Indonesia dalam membentuk ASEAN Convention to counter terrorism dan Mutual Assistance to combat Trans National Crimes (Januari 2007, Cebu, Filipina), serta upaya perlindungan pekerja migran melalui Agreement on the Protection of Migration Workers (Januari 2007, Cebu). Ratifikasi Piagam ASEAN pada 21 Oktober 2008 juga disebutkan sebagai tonggak penting dalam transformasi ASEAN menjadi organisasi yang berbasis hukum dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Keberhasilan-keberhasilan ini menunjukkan peningkatan signifikan peran Indonesia di ASEAN di bawah kepemimpinan SBY.

Dokumen ini juga membahas dampak krisis ekonomi Asia Timur terhadap kerjasama ASEAN, mengutip tulisan Dr. Ikrar Nusa Bhakti. Krisis ekonomi memiliki dampak negatif, tetapi juga menciptakan peluang untuk mendinamisasi kerjasama ekonomi ASEAN. Selain itu, hubungan kerjasama bilateral Indonesia dan Uni Eropa dikaji, berdasarkan tulisan Dr. Hj. Aelina Surya. Kerjasama ini telah dirintis sejak 1967 dalam kerangka ASEAN, dan perkembangannya dipengaruhi oleh dinamika internal kedua pihak. Indonesia, meskipun masih tertinggal dalam bidang ekonomi dan teknologi, memiliki potensi besar dalam demokratisasi, kekayaan alam, dan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang dapat dimanfaatkan dalam kerjasama internasional. Indonesia perlu menyeimbangkan pemanfaatan kerjasama dengan Uni Eropa dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Bagian ini menjelaskan tiga prioritas politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN di masa SBY: Pertama, memajukan pencapaian komunitas ASEAN; Kedua, memelihara tatanan kawasan yang kondusif untuk pembangunan; dan Ketiga, merumuskan visi ASEAN pasca-2015 yang berpusat pada masyarakat ASEAN. ASEAN selalu menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia, dipandang sebagai keluarga, rumah, dan lingkungan. Keberhasilan Indonesia dalam memimpin ASEAN 2011, termasuk mendamaikan konflik Kamboja-Thailand, mengelola konflik di Laut China Selatan, dan memfasilitasi dialog antar-Korea di Bali, menunjukkan efektifitas prioritas-prioritas tersebut. Indonesia berupaya menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang people-centered.

Bagian ini memperkenalkan Teori Peran (Role Theory) sebagai kerangka analisis untuk memahami peran Indonesia di ASEAN. Teori ini menjelaskan bahwa peran yang berbeda dalam suatu posisi akan menghasilkan perilaku yang berbeda pula. Contohnya, peran Indonesia di ASEAN akan berbeda ketika bertindak sebagai ketua dibandingkan sebagai anggota. Perbedaan perilaku ini relatif independen dari individu yang menjalankan peran tersebut. Dengan demikian, teori peran digunakan untuk menganalisis bagaimana posisi Indonesia yang berbeda di ASEAN (misalnya, sebagai pemimpin atau anggota aktif) mempengaruhi tindakan dan kebijakannya dalam konteks regional. Penggunaan teori ini memungkinkan untuk memahami kompleksitas peran Indonesia dalam berbagai situasi dan konteks di ASEAN.

Bagian ini membahas orientasi politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif. Hal ini menekankan peningkatan keterlibatan dan interaksi internasional melalui penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Indonesia sering berperan sebagai mediator dalam konflik antarblok. Visi 'sejuta kawan tanpa musuh' mencerminkan upaya Indonesia untuk merevitalisasi hubungan bilateral di seluruh dunia. Pada tingkat kawasan, Indonesia meyakini bahwa kontribusinya di kawasan Asia Pasifik akan berdampak positif pada peran globalnya. Indonesia secara aktif memberikan kontribusi pemikiran yang konkret untuk kemajuan keamanan dan kesejahteraan kawasan, yang pada akhirnya berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional. Banyaknya tujuan nasional Indonesia dikaitkan dengan beragam peran dan orientasi politik luar negerinya, seperti peran Indonesia sebagai pemimpin atau anggota ASEAN yang aktif.

Bagian ini menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi peran dan tindakan nasional Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi struktur dan kondisi sistem internasional, kebutuhan domestik, atribut dan perilaku nasional, kapabilitas negara, nilai-nilai sosial yang umum, opini publik dan kepentingan kelompok khusus, kebutuhan negara, dan tradisi organisasi. Tindakan nasional didefinisikan sebagai tindakan pemerintah terhadap pemerintahan lain dalam menjalankan orientasi tertentu, memainkan beberapa peran, atau mencapai dan mempertahankan tujuan-tujuannya. Indonesia juga ingin memastikan terkonsolidasinya tatanan kawasan baru melalui East Asia Summit, yang pada tahun 2011 melibatkan partisipasi Amerika Serikat dan Rusia untuk pertama kalinya. Pelaksanaan politik luar negeri membutuhkan pertimbangan faktor internal dan eksternal, serta pemilihan teknik dan instrumen yang tepat untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Indonesia memiliki empat lingkaran politik luar negeri: ASEAN, Asia Pasifik, benua lain, dan dunia secara menyeluruh (PBB).

Bagian ini menegaskan peran sentral ASEAN dalam politik luar negeri Indonesia. ASEAN dianggap sebagai keluarga, rumah, dan lingkungan bagi Indonesia. Piagam ASEAN menjadi landasan bagi pencapaian tujuan bersama, satu visi, identitas, dan komunitas. Ketika Indonesia menjadi pemimpin ASEAN, fokusnya tertuju pada ASEAN, dengan perkembangan yang signifikan, khususnya di bidang politik. Kepemimpinan Indonesia pada tahun 2011 sangat berhasil, ditandai dengan keberhasilan berbagai sidang, termasuk dua kali KTT, dan perjanjian bilateral dengan berbagai negara. Kehadiran negara-negara adidaya seperti AS, Rusia, dan India menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Keberhasilan lainnya termasuk mendamaikan konflik Kamboja-Thailand, mencapai kesepakatan di Laut China Selatan, dan menginisiasi pertemuan dua Korea di Bali untuk membahas konflik Semenanjung Korea. Tiga prioritas politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN meliputi memajukan komunitas ASEAN, memelihara tatanan kawasan yang kondusif, dan merumuskan visi ASEAN pasca-2015 yang people-centered.

Bagian ini menjelaskan upaya memahami regionalisme melalui proses-proses yang mencirikannya. Mengutip Andrew Hurrel dalam 'Regionalism in World Politics', diuraikan lima proses terjadinya regionalisme: 1) Regionalisasi, yaitu pertumbuhan integrasi kemasyarakatan dalam suatu wilayah melalui interaksi sosial dan ekonomi yang cenderung tidak terarah; 2) Kesadaran dan identitas regional, dimana suatu kawasan dibayangkan sebagai komunitas dengan ciri-ciri tertentu; 3) Kerjasama regional antarnegara, berupa aktivitas bersama untuk memecahkan masalah secara formal maupun informal; 4) Integrasi regional yang didukung negara, melibatkan pembuatan kebijakan pemerintah untuk mengurangi hambatan dalam pertukaran barang, jasa, dan orang; dan 5) Kohesi regional, gabungan keempat proses sebelumnya yang menghasilkan unit regional yang kohesif. Kohesi regional dijelaskan dari dua sisi, yaitu interaksi antarnegara dalam kawasan dan pengaruhnya terhadap keputusan politik luar negeri masing-masing negara, serta pandangan dunia internasional terhadap kawasan tersebut. Sebagai contoh, ASEAN dijelaskan sebagai unit regional yang berupaya meningkatkan kohesi melalui kerjasama regional.

Bagian ini membahas ASEAN dalam konteks mempertahankan dan mencapai kepentingan nasional masing-masing negara anggotanya. Disebutkan bahwa di tengah persaingan global, relevansi kawasan untuk mengembangkan integritasnya menjadi semakin penting. ASEAN, melalui kerjasama regional dan kemitraan kawasan, berperan dalam hal ini. Interaksi antarnegara di kawasan ASEAN ditentukan oleh tingkat komunikasi, kekuasaan (power), dan struktur hubungan yang dimiliki setiap negara. Hal ini mempengaruhi arah pandangan dalam mencapai keputusan politik luar negeri untuk mempertahankan dan mengembangkan kepentingan nasional. Sebagai contoh, keberhasilan Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun 2011 menunjukkan peningkatan integrasi dan peran aktif Indonesia dalam agenda-agenda kerjasama ASEAN. Kredibilitas ASEAN yang meningkat, seperti yang diungkapkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, menjadi tantangan bagi Indonesia dan ASEAN untuk dipertahankan.