Pentingnya Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan Publik

Tujuan utama pembentukan daerah otonomi baru (DOB) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Luasnya wilayah Indonesia menuntut kebijakan pemerintahan yang efisien dan efektif, yang dicapai melalui desentralisasi. Salah satu manifestasi desentralisasi ini adalah pembentukan daerah otonomi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, khususnya kabupaten dan kota, dengan harapan akan berdampak luas pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Keinginan masyarakat untuk membentuk daerah otonom baru merupakan fenomena yang menunjukkan aspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan di berbagai wilayah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Sejak tahun 1999 hingga saat ini, telah terbentuk 205 DOB yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota; 148 di antaranya telah berusia lebih dari 5 tahun. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang secara resmi digulirkan pada Januari 2001, yang kemudian diperkuat dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Tolak ukur keberhasilan otonomi daerah adalah terselenggaranya pelayanan birokrasi yang baik dan menghasilkan pemerintahan yang baik (good governance). Good governance menciptakan sinkronisasi antara masyarakat dan pemerintah, saling menunjang dan melengkapi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Otonomi daerah juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan. Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan potensi serta sumber daya yang tersedia. Namun, keinginan membentuk DOB juga didorong faktor-faktor lain seperti ketidakmerataan pembangunan, marginalisasi kepentingan masyarakat di wilayah tertentu, sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, keinginan hidup dalam komunitas homogen, dan bahkan motif tersembunyi dari elit politik atau kepentingan partai politik (gerrymandering).

Maraknya daerah otonomi baru (DOB) juga dipengaruhi oleh kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, beserta PP Nomor 129 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, memberikan ruang yang longgar. Meskipun kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, keinginan masyarakat untuk membentuk DOB tetap tinggi karena usulan pembentukan daerah otonom dilakukan secara bottom-up. Pembentukan DOB bertujuan mempercepat kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan publik, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pembangunan perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Peran pemerintah induk sangat penting sebagai pembimbing bagi daerah-daerah baru, terutama dalam mengatasi potensi motif tersembunyi dalam pemekaran daerah.

Meskipun pembentukan daerah otonomi baru (DOB) bertujuan meningkatkan pelayanan publik, kenyataannya banyak daerah masih menghadapi berbagai kendala. Ketidakmerataan pembangunan menyebabkan marginalisasi kepentingan masyarakat di beberapa wilayah. Akses terhadap pelayanan pemerintah seringkali sulit karena sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien, ditambah dengan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah keinginan untuk hidup dalam komunitas yang homogen, serta adanya potensi motif tersembunyi dari elit politik atau kepentingan partai politik. Upaya memberikan pelayanan yang baik di DOB sangat bergantung pada persiapan dan kerja sama yang baik dari daerah induk, termasuk dalam hal pengisian posisi di dinas-dinas yang baru dibentuk dan pemanfaatan potensi daerah yang ada. Daerah otonomi baru seringkali belum siap dari segi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM), menyebabkan pemerintahan menjadi kacau dan berdampak negatif pada masyarakat. Contohnya, pengurusan KTP, pelayanan kesehatan, dan keamanan masih menjadi masalah di beberapa daerah.

Kabupaten Empat Lawang di Sumatera Selatan, yang disahkan sebagai DOB pada 20 April 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007, merupakan contoh kasus yang dibahas. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.256,44 kilometer persegi dan jumlah penduduk 216.422 jiwa (data saat penulisan dokumen). Meskipun memiliki SDA dan SDM yang cukup serta memenuhi syarat administratif, Kabupaten Empat Lawang masih menghadapi masalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masalah tersebut meliputi penggabungan organisasi dan tata kerja dinas (misalnya penggabungan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), minimnya sarana dan prasarana karena masih menggunakan infrastruktur lama, dan belum optimalnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) per tahun selama dua tahun berturut-turut dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) per tahun selama dua tahun dari Kabupaten Lahat untuk infrastruktur, pemilihan ibu kota kabupaten, dan pengesahan struktur organisasi daerah, masalah pelayanan publik tetap ada.

Salah satu permasalahan utama di Kabupaten Empat Lawang yang diteliti adalah kinerja pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan sektor yang sangat potensial, namun sebelum menjadi DOB, belum tertangani dengan baik. Masalahnya, masyarakat di Kabupaten Empat Lawang belum merasakan dampak positif dari otonomi daerah secara nyata, terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat dan stagnasi perekonomian. Permasalahan ini antara lain disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah dalam membimbing masyarakat, sehingga menyebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam. Hal ini menimbulkan citra buruk terhadap pelayanan pemerintah. Padahal, peran pemerintah seharusnya memberikan pelayanan menyeluruh dan bimbingan, pelatihan, penyuluhan, serta dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi daerah dan kemampuan masyarakat, tetapi hal ini belum terealisasikan dengan baik. UMKM berperan penting dalam memperluas lapangan kerja, pemerataan pembangunan, dan peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga menjadi fokus penelitian ini.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang UMKM, penting untuk mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah daerah dan kabupaten/kota wajib merujuk pada SPM yang telah disusun oleh pemerintah pusat. KEPMENKOP No:20/KEP/MENEG/XI/2000 memberikan pedoman penetapan standar pelayanan minimal untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SPM ini berfungsi sebagai tolak ukur pelayanan yang diterima masyarakat dari pemerintah dan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan harus memperhatikan standar pelayanan dan menginformasikannya kepada masyarakat. Tanpa adanya SPM, pelayanan yang diberikan bisa jauh dari harapan publik. Pelayanan bidang UMKM mencakup aspek administrasi dan teknis, pembinaan dan bimbingan, evaluasi, dan pelaporan, meliputi hukum, kelembagaan, permodalan, kemitraan, dan sarana prasarana usaha mikro, kecil, dan menengah. Jenis usaha UMKM yang termasuk dalam kategori ini berdasarkan jenis produk atau jasa yang dihasilkan meliputi usaha perdagangan, pertanian, industri, dan jasa.

Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang UMKM merupakan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi. Pelayanan ini dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, serta lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai prinsip pelayanan publik. Pelayanan publik juga diartikan sebagai melayani keperluan orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi tersebut sesuai aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Pelayanan yang berkualitas sangat penting karena Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya. Efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. UMKM sendiri memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, meliputi penyerapan tenaga kerja, pemerataan pembangunan, dan sebagai ujung tombak perekonomian daerah.