Alasan Kroasia Bergabung dengan Uni Eropa

Perang kemerdekaan Kroasia (1991-1995) mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan. Pembebasan Kroasia dari Yugoslavia ditandai dengan kekalahan partai komunis oleh partai nasionalis pimpinan Franjo Tudjman. Namun, peperangan yang terjadi di perbatasan dengan Serbia, yang didukung oleh tentara Yugoslavia, menyebabkan kerusakan besar. Serangan berulang-ulang terhadap pabrik-pabrik dan kilang minyak di Kroasia dan Slovenia barat menghentikan kegiatan ekonomi. Akibatnya, ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan, dan perekonomian Kroasia mengalami kemerosotan tajam. Bahkan setelah gencatan senjata dan penempatan pasukan penjaga perdamaian PBB pada Februari, dampak ekonomi perang tetap terasa hingga tahun-tahun berikutnya. Operasi militer Kroasia pada Mei 1995 untuk merebut kembali wilayah di Slovenia barat juga mencerminkan dampak dan biaya perang yang tinggi bagi perekonomian Kroasia. Krisis ekonomi global tahun 2008/2009 semakin memperburuk keadaan, menunjukkan ketidakstabilan ekonomi Kroasia meskipun transaksi berjalan mengalami perbaikan. Hutang luar negeri yang besar tetap menjadi beban, yang menuntut pembiayaan eksternal yang signifikan. Kondisi ekonomi yang buruk ini menjadi latar belakang utama bagi Kroasia untuk mencari jalan keluar, termasuk melalui kerjasama ekonomi internasional.

Data dari situs Uni Eropa menunjukkan bahwa 27 negara anggota Uni Eropa merupakan mitra dagang utama Kroasia. Sebesar 61,3% perdagangan Kroasia dilakukan dengan negara-negara Uni Eropa. Namun, keanggotaan di luar Uni Eropa membuat Kroasia harus membayar biaya produksi yang lebih tinggi karena belum memiliki akses ke pasar tunggal (single market) Uni Eropa. Ketiadaan akses ke single market ini mengakibatkan biaya produksi yang tinggi dan menjadi hambatan bagi daya saing produk Kroasia di pasar internasional. Oleh karena itu, bergabung dengan Uni Eropa dilihat sebagai langkah strategis untuk memperbaiki perekonomian dan daya saing negara dengan mengurangi biaya produksi serta meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Kondisi ini menekankan pentingnya keanggotaan Uni Eropa bagi Kroasia untuk memperbaiki perekonomiannya dan meminimalisir hambatan perdagangan.

Salah satu daya tarik utama bergabung dengan Uni Eropa adalah akses ke single market. Single market Uni Eropa menawarkan kebebasan pergerakan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara anggota. Hal ini menghilangkan hambatan fisik seperti tarif perdagangan, standarisasi yang berbeda, dan pajak antar negara. Kebebasan pergerakan faktor produksi akan memudahkan arus modal, barang, dan jasa antar anggota, menciptakan efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun Single Market Act I (Undang-Undang Pasar Tunggal I) yang diadopsi Komisi Eropa pada April 2011 sudah berupaya menghidupkan kembali pasar tunggal dengan 12 tindakan utama (meliputi mobilitas pekerja, pembiayaan UMKM, perlindungan konsumen, perpajakan, transportasi, dan energi), Kroasia masih belum mendapatkan manfaat penuh dari single market tersebut sebelum bergabung resmi. Keanggotaan di Uni Eropa diharapkan dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru di Kroasia dan memberikan akses pasar yang lebih besar bagi produk-produk dalam negeri.

Perang kemerdekaan Kroasia (1991-1995) mengakibatkan kerusakan fisik yang meluas dan berdampak signifikan pada perekonomian negara. Konflik dengan Serbia, yang didukung oleh tentara Yugoslavia, menyebabkan pemboman pabrik-pabrik dan kilang minyak di Kroasia dan wilayah Slovenia barat. Akibatnya, kegiatan ekonomi terhenti, dan ratusan ribu pekerja kehilangan mata pencaharian mereka. Situasi ini memicu pengangguran massal dan kemerosotan ekonomi yang dalam. Meskipun Dewan Keamanan PBB pada bulan Februari mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk mengamankan gencatan senjata dan melindungi minoritas Serbia di Kroasia, dampak ekonomi perang tetap terasa hingga bertahun-tahun kemudian. Bahkan operasi militer Kroasia pada Mei 1995 untuk merebut kembali wilayah di Slovenia barat memperburuk kondisi ekonomi dengan menambah beban keuangan negara. Secara keseluruhan, perang menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar dan sulit dihitung secara pasti, melemahkan fondasi perekonomian Kroasia dan mendorong negara tersebut untuk mencari jalan keluar untuk pemulihan ekonomi.

Selain kerusakan fisik, perang juga meninggalkan Kroasia dengan beban hutang luar negeri yang besar. Kemampuan Kroasia untuk menekan angka hutang melalui pendapatan domestik sangat terbatas akibat dampak buruk perang. Situasi ini diperparah dengan krisis ekonomi global pada tahun 2008/2009, yang semakin menunjukkan ketidakstabilan ekonomi Kroasia. Meskipun terjadi perbaikan dalam transaksi berjalan, hutang eksternal tetap tinggi dan menimbulkan kebutuhan pembiayaan eksternal yang signifikan. Kondisi ekonomi yang tidak stabil ini membuat Kroasia perlu mencari strategi pemulihan dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal dan meningkatkan kemampuan ekonomi domestik menjadi semakin mendesak, mendorong Kroasia untuk mempertimbangkan opsi-opsi kerjasama ekonomi internasional sebagai jalan keluar.

Sebagai respons terhadap dampak perang dan ketidakstabilan ekonomi, Kroasia melihat keanggotaan dalam Uni Eropa sebagai solusi strategis. Integrasi ke dalam pasar tunggal Uni Eropa (single market) dianggap sebagai langkah penting untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Dengan bergabung, Kroasia berharap dapat mengurangi biaya produksi yang tinggi, meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas, dan menarik investasi asing. Hal ini juga diyakini akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Data perdagangan menunjukkan bahwa 61,3% dari total perdagangan Kroasia telah dilakukan dengan negara-negara anggota Uni Eropa, yang menunjukkan ketergantungan ekonomi yang signifikan pada kawasan tersebut. Oleh karena itu, keanggotaan dalam Uni Eropa dilihat sebagai langkah yang esensial untuk mengurangi ketidakstabilan ekonomi, mengurangi hutang luar negeri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keanggotaan ini diharapkan dapat menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat dan stabil bagi Kroasia di masa depan.

Keputusan Kroasia untuk bergabung dengan Uni Eropa tidak terlepas dari dinamika politik dalam negeri. Dokumen ini menitikberatkan pada peran koalisi partai politik yang mendukung keanggotaan Uni Eropa. Setelah koalisi tersebut memenangkan mayoritas kursi di parlemen Kroasia, kebijakan untuk bergabung dengan Uni Eropa dipercepat. Kemenangan koalisi ini, yang mengalahkan partai oposisi (HDZ) dengan meraih 38,7% suara dan 71 dari 151 kursi parlemen, memberikan mandat politik yang kuat untuk melanjutkan proses aksesi. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan politik domestik merupakan faktor penting dalam mendorong Kroasia untuk bergabung dengan Uni Eropa. Parlemen Kroasia, sebagai badan legislatif yang dipilih oleh rakyat, menandatangani Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi (SAA) dengan Uni Eropa sebagai langkah awal menuju keanggotaan penuh. Adopsi “Resolution on the Accession of the Republic of Croatia to the European Union” pada Desember 2002 oleh parlemen Kroasia juga menunjukkan komitmen politik yang kuat terhadap integrasi Eropa. Prioritas kebijakan luar negeri strategis Republik Kroasia, berdasarkan Pasal 141 tahun 2002 Konstitusi Republik Kroasia, adalah keanggotaan penuh di Uni Eropa, yang semakin menguatkan posisi politik pendukung keanggotaan Uni Eropa.

Proses menuju keanggotaan Uni Eropa bagi Kroasia diawali dengan penandatanganan Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi (SAA) pada tahun 2001. Namun, perjanjian ini baru berlaku efektif pada tahun 2005. Langkah-langkah selanjutnya menunjukkan upaya percepatan aksesi. Parlemen Kroasia, yang menjalankan mandat dari rakyat dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Kroasia, mengambil peran aktif dalam proses ini. Adopsi resolusi aksesi pada Desember 2002 (“Resolution on the Accession of the Republic of Croatia to the European Union”) menegaskan komitmen Kroasia untuk menjadi anggota Uni Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi, dorongan politik untuk bergabung dengan Uni Eropa juga sangat signifikan. Pertimbangan-pertimbangan politik internal, terutama setelah dominasi koalisi pendukung Uni Eropa di parlemen, menjadi faktor pendukung penting dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Peran parlemen sebagai representasi rakyat Kroasia menjadi kunci dalam mendorong proses ini ke depan.

Penelitian ini menggunakan Model Politik Birokrasi untuk menganalisis kebijakan luar negeri Kroasia, khususnya keputusan untuk bergabung dengan Uni Eropa. Model ini memandang kebijakan luar negeri bukan sebagai hasil proses intelektual rasional semata, tetapi sebagai hasil interaksi, negosiasi, dan perpolitikan antar berbagai aktor dan organisasi di dalam negara. Dengan kata lain, pengambilan keputusan dilihat sebagai proses sosial, bukan hanya intelektual. Dalam konteks Kroasia, model ini menjelaskan bagaimana berbagai aktor di dalam birokrasi pemerintah berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan masing-masing. Proses ini menghasilkan kebijakan luar negeri sebagai hasil akhir dari kompromi dan perundingan antar berbagai kepentingan. Keputusan bergabung dengan Uni Eropa, karenanya, dipahami sebagai hasil dari proses interaksi dan penyesuaian di antara berbagai aktor di dalam pemerintahan Kroasia, yang masing-masing memiliki tujuan dan prioritasnya sendiri. Model ini membantu memahami kompleksitas proses pengambilan keputusan dalam konteks domestik Kroasia.

Konsep 'policy influence system' digunakan untuk menjelaskan hubungan timbal balik yang kompleks antara para pengambil keputusan dengan berbagai aktor yang berpengaruh ('policy influencers'). Aktor-aktor ini meliputi birokrat (bereaucratic influencer), yang terdiri dari individu dan organisasi di lembaga eksekutif pemerintah yang membantu menyusun dan melaksanakan kebijakan; dan kelompok kepentingan (interest influencer), yang merupakan sekelompok orang dengan kepentingan bersama yang memberikan sumber daya (termasuk dukungan finansial) untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam konteks keputusan Kroasia bergabung dengan Uni Eropa, sistem ini menggambarkan bagaimana birokrasi, kelompok kepentingan, dan partai politik saling berinteraksi dan mempengaruhi para pengambil keputusan. Para pembuat kebijakan di Kroasia mempertimbangkan kondisi domestik, baik politik maupun sosial, dalam mengambil keputusan, terutama terkait dengan upaya memperbaiki perekonomian yang terdampak perang. Sistem pengaruh kebijakan ini penting untuk dipahami dalam menganalisis bagaimana keputusan untuk bergabung dengan Uni Eropa akhirnya diambil, dengan memperhitungkan berbagai kepentingan dan tekanan dari berbagai aktor di dalam negeri.