Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai di Jawa Timur

Bagian ini memulai dengan mendefinisikan kesejahteraan sosial berdasarkan UU No. 6 Tahun 1974, yang mencakup aspek material dan spiritual. Namun, realita di wilayah pesisir Indonesia menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Meskipun potensi sumber daya alam di wilayah pesisir, seperti perikanan tangkap, budidaya tambak, dan pariwisata pantai, sangat besar, banyak kantong-kantong kemiskinan yang masih ada. Pekerjaan di sektor perikanan dan pertanian sering bersifat musiman dengan pendapatan minim, terutama bagi buruh nelayan dan buruh tani. Kondisi ini menciptakan ketimpangan kesejahteraan antara masyarakat pesisir dan non-pesisir. Pemberdayaan masyarakat menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan untuk mengatasi masalah ini. Indonesia, khususnya di wilayah pesisir dan pantai Jawa Timur, memiliki potensi alam yang beragam yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Latar belakang penelitian kemudian difokuskan pada Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, sebagai studi kasus. Kepulauan Kangean, dengan garis pantai yang panjang, juga menghadapi permasalahan kesejahteraan masyarakat pesisir. Beberapa faktor penyebab ketidaksejahteraan diidentifikasi, termasuk jarak yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Sumenep, rendahnya sumber daya manusia, dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah. Khususnya di pesisir Nyaplongundung, masalah semakin kompleks karena ketergantungan yang tinggi pada hasil laut, rendahnya kualitas pendidikan, dan akses kesehatan yang terbatas. Generasi muda di Nyaplongundung banyak yang buta huruf. Situasi ini menyoroti pentingnya penelitian untuk mengkaji fenomena yang terjadi dan menganalisis langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Nyaplongundung dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Bagian ini menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Program pemerintah yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas, khususnya untuk mendukung pencapaian target MDGs 2015. Prinsip pembangunan manusia, keberpihakan pada orang miskin, transparansi, partisipasi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi landasan penting. Perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai fasilitator dan mediator untuk mengembangkan akses dan kerjasama guna meningkatkan potensi pesisir demi kesejahteraan masyarakat. Permasalahan kesejahteraan masyarakat pesisir di Indonesia, termasuk di Kepulauan Kangean, telah berlangsung lama, dan penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada penyelesaian masalah tersebut, khususnya di wilayah Nyaplongundung.

Bagian rumusan masalah penelitian ini secara spesifik menanyakan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Nyaplongundung. Pertanyaan ini menjadi inti dari penelitian, mengarahkan analisis pada program dan kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah terkait. Penelitian ini tidak hanya sekedar mendeskripsikan kondisi masyarakat pesisir Nyaplongundung, tetapi secara khusus mengeksplorasi intervensi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, fokus penelitian terletak pada efektivitas program pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan di wilayah tersebut, yang meliputi aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Penting untuk menganalisis bagaimana program-program yang dijalankan mampu memberdayakan masyarakat pesisir dan mendorong kemandirian ekonomi mereka. Penelitian ini akan mengkaji program pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir di Nyaplongundung, sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka di masa depan. Fokus utama adalah pada peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan kesejahteraan warga pesisir di wilayah ini.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis yang signifikan. Secara khusus, penelitian ini akan menambah, memperdalam, dan mengembangkan pengetahuan di bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya bagi mahasiswa. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan analisis ilmiah, memperkaya wawasan tentang pemberdayaan masyarakat pesisir dan strategi peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai tambah dalam konteks pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang studi pemerintahan. Penelitian ini juga memberikan contoh praktis bagaimana metode penelitian kualitatif dapat diterapkan untuk menganalisis isu-isu kesejahteraan masyarakat pesisir di Indonesia. Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama. Secara keseluruhan, manfaat akademis penelitian ini meliputi pengembangan teori dan praktik di bidang ilmu pemerintahan, khususnya berkaitan dengan kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat di daerah pesisir.

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang signifikan, terutama bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Nyaplongundung. Analisis terhadap upaya pemerintah yang telah dilakukan akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai strategi yang efektif dan yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Sumenep merancang program-program yang lebih terarah dan tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan kesejahteraan di pesisir Nyaplongundung. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat setempat dengan memberikan informasi mengenai program-program pemberdayaan masyarakat yang telah dan dapat dijalankan. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat peningkatan dan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir Nyaplongundung di Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, demi menciptakan kondisi yang lebih sejahtera dan merata. Penelitian ini memberikan kontribusi langsung bagi peningkatan kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi antara masyarakat di daratan dan pesisir Kabupaten Sumenep.

Secara pribadi, penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Nyaplongundung. Melalui proses penelitian, penulis dapat memahami lebih dalam mengenai program-program yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Pengalaman ini memperkaya pemahaman penulis tentang kompleksitas permasalahan kesejahteraan masyarakat pesisir dan strategi penanganannya. Penelitian ini juga membantu meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis data kualitatif dan merumuskan rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya sekedar tugas akademik, tetapi juga merupakan proses pembelajaran dan pengembangan diri yang berharga bagi penulis. Penulis juga dapat mempelajari berbagai metode dan teknik penelitian yang relevan, memperluas pengetahuan dan keterampilannya di bidang penelitian kualitatif dan analisis kebijakan publik.

Bagian ini mendefinisikan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Definisi ini mengacu pada sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai UUD 1945. Pemerintah daerah di sini meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara. Definisi ini penting karena penelitian ini berfokus pada peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Memahami definisi ini membantu dalam menganalisis tindakan dan kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat pesisir dan program-program peningkatan kesejahteraan mereka. Definisi ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami konteks otonomi daerah dan peran pemerintah dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program-program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di daerah studi.

Definisi kesejahteraan sosial dijabarkan sebagai tercukupinya kebutuhan material dan non-material. Dalam konteks masyarakat Indonesia, kesejahteraan diartikan sebagai kehidupan yang aman dan bahagia karena terpenuhinya kebutuhan dasar. Definisi ini dibedakan menjadi tiga kelompok: kesejahteraan sebagai kegiatan atau pelayanan, keadaan, dan ilmu. Definisi ini menjadi sangat krusial karena merupakan fokus utama penelitian. Penelitian ini mengkaji upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan di masyarakat pesisir, maka definisi ini menjadi landasan untuk mengukur keberhasilan program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dengan pemahaman yang jelas mengenai kesejahteraan sosial, penelitian dapat secara tepat mengidentifikasi indikator-indikator keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Selanjutnya, penelitian mendefinisikan masyarakat pesisir sebagai kelompok masyarakat yang kehidupan dan mata pencahariannya dipengaruhi oleh laut, baik sebagian atau seluruhnya. Meskipun nelayan merupakan mata pencaharian utama, definisi ini mengakui adanya mata pencaharian lain seperti PNS, pemilik warung, dan lain-lain. Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Meskipun batasannya terlihat sederhana, para ilmuwan dan praktisi pembangunan memiliki beragam pemahaman mengenai batas fisik wilayah pesisir. Definisi ini penting untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan memberikan pemahaman yang konsisten mengenai target populasi dan area studi. Definisi yang tepat tentang masyarakat pesisir dan wilayah pesisir memastikan kejelasan fokus penelitian, khususnya dalam menganalisis program pemberdayaan masyarakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan di area penelitian yang spesifik.

Bagian ini menjelaskan bahwa definisi operasional didasarkan pada sifat-sifat yang dapat diamati dan diukur. Definisi ini menunjuk pada alat pengambil data yang tepat dan bagaimana mengukur variabel penelitian. Salah satu indikator yang disebutkan adalah kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Indikator-indikator lain yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam cuplikan ini kemungkinan dijelaskan secara lebih rinci di bagian lain penelitian. Definisi operasional ini penting karena menyediakan kerangka kerja untuk mengukur kesejahteraan masyarakat pesisir secara empiris. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berfokus pada definisi konseptual tetapi juga pada bagaimana konsep tersebut dapat diukur dan dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menghasilkan temuan yang valid dan reliabel terkait kesejahteraan masyarakat pesisir di Nyaplongundung, khususnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk meneliti status, kondisi, dan hubungan antar fenomena yang terjadi di masyarakat pesisir Nyaplongundung. Pendekatan kualitatif memungkinkan pengungkapan secara mendalam mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan kesejahteraan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Metode ini cocok untuk memahami kompleksitas permasalahan kesejahteraan masyarakat pesisir dan konteks sosial budaya yang mempengaruhinya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat dari program pemerintah yang ada serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir Nyaplongundung. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang holistik tentang berbagai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah studi.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden terpilih, termasuk pemerintah (Dinas Sosial dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep), kepala desa, dan tokoh masyarakat di Nyaplongundung. Wawancara dipilih karena memungkinkan untuk mendapatkan data pribadi dan pandangan mendalam dari responden tanpa dibatasi oleh pendidikan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, mencakup buku, perundang-undangan, berita, hasil penelitian, jurnal, artikel internet, dan bahan kuliah yang relevan dengan objek penelitian. Penggunaan sumber data primer dan sekunder ini bertujuan untuk triangulasi data, meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian terkait upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Nyaplongundung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden terpilih untuk menggali informasi secara mendalam mengenai program pemerintah dan persepsi masyarakat. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai bahan tertulis seperti data perkantoran, administrasi, dan inventaris yang relevan. Teknik dokumentasi ini dipilih karena dokumen merupakan sumber data yang stabil dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Penggunaan teknik wawancara dan dokumentasi memberikan pendekatan yang komprehensif dalam pengumpulan data, menghasilkan informasi yang kaya dan mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Nyaplongundung.

Data yang dikumpulkan, baik primer maupun sekunder, akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Analisis dilakukan secara sistematis dan berurutan, menggambarkan hasil studi lapangan, dokumentasi, dan pustaka. Analisis data kualitatif bertujuan untuk memberikan penegasan suatu konsep dan gejala, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Proses analisis akan mencakup interpretasi data wawancara dan dokumen untuk memahami upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan dampaknya pada masyarakat pesisir Nyaplongundung. Tujuan analisis adalah untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Analisis ini akan menghasilkan temuan yang mendalam dan bermakna mengenai program-program pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah studi.

Penelitian ini berlokasi di pesisir Nyaplongundung, Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada permasalahan kesejahteraan masyarakat pesisir yang menjadi fokus penelitian. Nyaplongundung dipilih karena mewakili karakteristik masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada hasil laut, sehingga rentan terhadap kemiskinan akibat faktor alam dan minimnya akses terhadap layanan dasar. Lokasi penelitian ini sangat spesifik, membantu dalam membatasi ruang lingkup penelitian dan memastikan fokus analisis pada kondisi dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Penelitian ini tidak meluas ke seluruh Kabupaten Sumenep, tetapi terfokus pada studi kasus di Nyaplongundung untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan di tingkat lokal. Lokasi ini dipilih karena representatif dalam mewakili tantangan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah Kepulauan Kangean.

Subjek penelitian meliputi para pemangku kepentingan kunci yang dianggap menguasai informasi dan berperan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Nyaplongundung. Responden terpilih mencakup: 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep: memberikan perspektif kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan sosial; 2. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumenep: memberikan perspektif terkait program-program yang berkaitan dengan sektor perikanan; dan 3. Kepala Desa Kalikatak: memberikan perspektif dari pemerintah desa dan pemahaman kondisi lokal masyarakat. Pemilihan responden ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai perspektif, memperkuat validitas data yang dikumpulkan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan identifikasi tantangan yang perlu diatasi. Informasi yang diperoleh dari subjek penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis efektifitas program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Nyaplongundung.