Analisis Keamanan Pangan Produk Olahan di UKM Kota Batu

Kota Batu, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Pengembangan sektor pengolahan hasil pertanian menjadi kunci dalam meningkatkan perekonomian lokal. Dalam konteks ini, keamanan pangan menjadi isu yang sangat penting. Keberadaan industri pangan harus diimbangi dengan penerapan standar mutu untuk menjamin keselamatan konsumen. Undang-undang yang mengatur tentang pangan dan perlindungan konsumen telah diterbitkan untuk memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab dalam menjamin mutu produk yang mereka tawarkan. Hal ini penting untuk melindungi masyarakat dari pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keamanan pangan produk olahan di UKM Kota Batu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar keamanan pangan.

Keamanan pangan di UKM menjadi tantangan yang kompleks. Banyak produsen yang belum sepenuhnya memahami pentingnya penerapan Good Agricultural Practice (GAP) dan Good Manufacturing Practice (GMP). Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang, seperti formalin dan boraks. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran di kalangan pelaku UKM mengenai standar keamanan pangan. Menurut data, sekitar 9,08%-10,23% produk pangan yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan. Ini mencerminkan perlunya peningkatan pengawasan dan edukasi bagi pelaku usaha. Dengan adanya sistem pengawasan yang lebih ketat, diharapkan dapat mengurangi risiko pencemaran pangan dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Penerapan standar keamanan pangan di UKM harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis. Sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) menjadi salah satu metode yang direkomendasikan untuk memastikan keamanan pangan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa banyak UKM yang belum menerapkan sistem ini secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada pelaku UKM agar mereka dapat memahami dan menerapkan standar yang diperlukan. Dengan penerapan yang tepat, diharapkan produk olahan dari UKM dapat bersaing di pasar dan memenuhi harapan konsumen akan keamanan pangan.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan keamanan pangan di UKM perlu diperkuat. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah menyediakan program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UKM. Selain itu, perlu adanya sistem investigasi yang efektif untuk menangani kasus gangguan keamanan pangan. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan dukungan yang memadai, diharapkan UKM dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan. Hal ini tidak hanya akan melindungi konsumen, tetapi juga meningkatkan daya saing produk lokal di pasar. Implementasi kebijakan yang baik akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.